Archives

2018

Vol 5, No 2 (2018)

Notaris adalah pejabat umum yang mendapat amanat dan kewenangan negara berupa tugas, kewajiban dan wewenang dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat umum dibidang keperdataan. Keberadaan notaris terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, terutama dalam Buku Keempat tentang Pembuktian dan Kedaluwarsa. Kemudian mengenai alat bukti yang utama dalam hukum perdata adalah bukti tertulis, sedangkan alat bukti tertulis yang paling kuat adalah berbentuk akta autentik. Akta Notaris merupakan alat pembuktian yang sempurna, terkuat dan penuh sehingga selain dapat menjamin kepastian hukum, akta Notaris dianggap lebih baik dibandingkan dengan menuangkannya dalam surat di bawah tangan, walaupun ditandatangani di atas materai yang juga diperkuat oleh tanda tangan para saksi.

Dengan perkembangan teknologi digital dan dekade ini dan dimasa mendatang bentuk akta Notaris yang saat ini dalam bentuk tertulis dalam kertas harus mengikuti/menyesuaikan dengan kemajuan teknologi.

Konsep pengalihan bentuk dokumen ke dalam bentuk mikrofilm atau media lainnya dalam Undang-Undang Dokumen Perusahaan dilakukan dengan berita acara sebagai bentuk legalitas ketika dokumen tersebut telah dilaporkan dan diterima oleh instansi yang bersangkutan. Kaitannya dalam dunia kenotariatan adalah dapat meminimalisir penggunaan kertas (paperless) dan kemungkinan hilangnya arsip pelaporan, bahkan lebih jauh lagi bahwa minuta dan salinan akta dapat pula dialihkan dalam media scanning files sebagaibahan pengawasan kepada notaris dalam melaksanakan aktifitasnya.

Hal tersebut menjadi tantangan baik mereka yang sudah berprofesi Notaris, Calon Notaris, dan Perguruan Tinggi tempat mencetak Notaris, guna menghasilkan bentuk akta yang tidak menyalahi Undang-Undang namun bisa diterima dikalanngan praktisi.

Vol 5, No 1 (2018)

Diantara banyak pelaksana Negara, kekuasaan, hokum dan politik ini teradapat mereka yang disebut sebagai pejabat Negara, baik secara umum maupun secara khusus. Diantara para pejabat umum yang memangku tugas Negara, terdapat pejabat umum yang disebut Notaris (Habib Adjie, 2008: 13). Notaris di Indonesia diatur oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris disebut Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) yang berarti mengatur hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan Jabatan Notaris. Pasal 1 ayat 1 UUJN menyebutkan bahwa Notaris Pasal 1 ayat 1 UUJN menyebutkan bahwa Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang lainnya. Pasal 16 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, kewjiban seorang Notaris yakni dalam menjalankan jabatannya, wajib bertindak amanah, jujur, seksama, mandiri, tidak  berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hokum. Notaris sebagai pejabat umum memiliki ciri utama yaitu pada kedudukannya yang objektif, tidak memihak kepada mereka yang berkepentingan dan mandiri serta bebas dari pengaruh siapapun termasuk kekuasaan eksekutif. (Komar Andasasmita, 1981: 14)

Karena berbagai kepentingan instan, duniawi, jangka pendek dan kepentingan-kepentingan sesaat yang lain; apa yang sudah jelas tertulis dalam Undang-Undang dengan entengnya dilanggar. Namun dibalik kejadian-kejadian tersebut, justru menimbulkan dinamika kehidupan profesi noteris selalu penuh problematika dan tantangan. Hal inilah yang menjadi dunia akademik banyak tantangan untuk memberi solusi yang terbaik. Solusi-solisu tersebut yang antara lain ditawarkan pada edisi ini.  


1 - 3 of 3 Items