Kemadirian kekuasaaan kehakiman atau independensi peradilan (the independent of judiciary) memang selalu terkait dengan konsep negara hukum (Frans Magnis Suseno, 1995:58-59, sebab salah satu syarat mutlak negara hukum adalah adanya jaminan akan kemandirian kekuasaan kehakiman atau kebebasan hakim. Hal ini menunjukkan bahwaunsur yang ensensial dari negara hukum ialah adanya jaminan kemandirian kekuasaan kehakiman atau independensi peradilan, yaitu bahwa di dalam melaksanakan peradilan, hakim bebas dari campur tangan kekuasaan ekstra yudisial baik kekuasaan eksekutif maupun legislatif dan kekuatan ekstra yudisial lainnya dalam masyarakat, meskipun kekuasaan kehakiman tersebut juga sebagai salah satu bagian atau alat dari kekuasaan negara.

Menurut Bagir Manan sebagaimana dikutip Ahmad Mujahidin, Kekuasaan lembaga Peradilan yang merdeka mengandung makna larangan bagi kekuasaan ekstra yustisial mencampuri proses oleh penyelenggaraan peradilan sebagai berikut: Larangan tersebut, hanya berlaku pada kekuasaan ekstra yustisial, tetapi kekuasaan ekstra yustisial, tetapi kekuasaan lembaga peradilan tertentu, dimungkinkan mencampuri pelaksanaan fungsi peradilan lainnya . Kewenangan pengilan tinggi  memerikasa perkara banding, wewenang Mahkamah Agung untuk melakukan pemeriksaan tingkat kasasi merupakan campur tangan atas putusan yang telah diambil oleh suatu kekuasaan lembaga peradilan yang lebih rendah tingkatannya. Campur tangan lembaga lain dimungkinkan sepanjang UUD 1945 mengizinkan (Ahmad Mujahidin, 2007:61)

Bertitik tolak dari hal tersebut maka harus selalu dipikirkan upaya mengurangi beban Mahkamah Agung, agar tidak semua perkara diajukan banding dan atau kasasi. Namun harus diingat cara-cara pembatasan tersebut tidak boleh melanggar hukum, tentu dengan mengutamakan dimensi kemanfaatannya.