HUKUM DAN PEMBANGUNAN EKONOMI

Vol 6, No 2 (2018): JULI - DESEMBER

Kemadirian kekuasaaan kehakiman atau independensi peradilan (the independent of judiciary) memang selalu terkait dengan konsep negara hukum (Frans Magnis Suseno, 1995:58-59, sebab salah satu syarat mutlak negara hukum adalah adanya jaminan akan kemandirian kekuasaan kehakiman atau kebebasan hakim. Hal ini menunjukkan bahwaunsur yang ensensial dari negara hukum ialah adanya jaminan kemandirian kekuasaan kehakiman atau independensi peradilan, yaitu bahwa di dalam melaksanakan peradilan, hakim bebas dari campur tangan kekuasaan ekstra yudisial baik kekuasaan eksekutif maupun legislatif dan kekuatan ekstra yudisial lainnya dalam masyarakat, meskipun kekuasaan kehakiman tersebut juga sebagai salah satu bagian atau alat dari kekuasaan negara.

Menurut Bagir Manan sebagaimana dikutip Ahmad Mujahidin, Kekuasaan lembaga Peradilan yang merdeka mengandung makna larangan bagi kekuasaan ekstra yustisial mencampuri proses oleh penyelenggaraan peradilan sebagai berikut: Larangan tersebut, hanya berlaku pada kekuasaan ekstra yustisial, tetapi kekuasaan ekstra yustisial, tetapi kekuasaan lembaga peradilan tertentu, dimungkinkan mencampuri pelaksanaan fungsi peradilan lainnya . Kewenangan pengilan tinggi  memerikasa perkara banding, wewenang Mahkamah Agung untuk melakukan pemeriksaan tingkat kasasi merupakan campur tangan atas putusan yang telah diambil oleh suatu kekuasaan lembaga peradilan yang lebih rendah tingkatannya. Campur tangan lembaga lain dimungkinkan sepanjang UUD 1945 mengizinkan (Ahmad Mujahidin, 2007:61)

Bertitik tolak dari hal tersebut maka harus selalu dipikirkan upaya mengurangi beban Mahkamah Agung, agar tidak semua perkara diajukan banding dan atau kasasi. Namun harus diingat cara-cara pembatasan tersebut tidak boleh melanggar hukum, tentu dengan mengutamakan dimensi kemanfaatannya. 

Vol 6, No 1 (2018): JANUARI-JUNI

Hukum merupakan suatu instrumen yang dibuat sebagai sekumpulan norma baik tertulis maupun tidak tertulis terkait benar atau salahnya tindakan dan prilaku seseorang,sehingga definisi tersebut berkembang menjadikan hukumsebagai ketentuan-ketentuan yang digariskan oleh pemerintah untuk mengatur hak dan kewajiban yang legal. Hal tersebut membuat pandangan mengenai hukum menjadi mengabaikan fakta ketika struktur dan peraturanya tidak dapat menjelaskan bagaimana mesinya bekerja, sehingga hal ini berimplikasi pada tidak terlihatnya mengenai bagaimana dan mengapa peraturan dibuat dan efek yang dihasilkan. Peraturan-peraturan yang diberlakukan terhadap seseorang ataupun sebuah sistem merupakan tindakan hukum (legal acts)yang memiliki dampak. Tindakan hukum tersebut akan dikatakan efektif ketika subjek hukum patuh terhadap peraturan yang dibuat (Lawrence M. Friedman,2011;2). Apabila dampak dari suatu peraturan maupun kebijakan berdampak positif tentunya tidak akan menjadi masalah, namun akan menjadi masalah bila tindakan hukum yang dilakukan berdampak negatif sehingga mempengaruhi esensi, maksud, dan tujuan dari suatu peraturan perundang-undangan. Hukum dan kebijakan dua hal yang selalu akan bersanding. Hukum idealnya mewujudkan tiga dimensi yang dalam taraf keseimbangan, adapun tiga dimensi tersebut adalah keadilan,kepastian dan kemanfaatan. Namun dalam realisasinya ada satu dimensi yang dikorbankan, disisi lain ada dimensi yang utamakan. Dalam hal kebijakan tentu kepastian yang kurang diperhatikan lebih mengutamakan keadilan dan kemanfaatan. Impilkasi dari perbulatan tiga dimensi tersebut muncullah fenomena yang sesu aktual untuk dianalisis.

Vol 5, No 2 (2017): JULI - DESEMBER

Hukum Indonesia (Nasional) mengalami perkembangan dalam berbagai bidang kehidupan sosial yang melesat dan melampaui deferensiasi bidang hukum tradisional. Kenyataan ini potensial memengaruhi cara berpikir tentang hukum dan sistematisasi hukum, bahkan lingkup dari bidang hukum itu sendiri. Hukum publik maupun privat dapat saja mengalami pergeseran batas-batasnya, sehingga membuka peluang area-area atau bidang hukum yang abu-abu, sebagai bidang hukum tertentu. Lahirnya bidang hukum kesehatan, yang memunculkan isu-isu hukum hubungan pasien-dokter, pasien-rumah sakit, atau dokter-rumah sakit, bahkan isu mengenai kedokteran nuklir memunculkan tuntutan baru pengaturan hukum di banyak aspek; tidak sebatas hukum privat, namun juga publik.

Pergeseran perbatasan hukum publik mupun privat ini memengaruhi pendekatan-pendekatan konseptual atau teoritis yang melingkupi bidang hukum tertentu, seperti halnya juga di bidang hukum perbankan. Sebagai contoh, ketika hukum perbankan membutuhkan keterlibatan hukum pidana, maka konsep-konsep hukum pidana memasuki peraturan-peraturan bidang perbankan yang semula hanya dilihat sebagai bidanghukum privat.Kenyataan ini menuntun pada pemahaman bahwa pembedaan hukum publik dan privat tidak mendeterminasi peraturan hukum tertentu hanya memasuki wilayah konsepsional atau teoritis salah satu di antara hukum publik dan privat.

Secara konseptual,lazimnya berkembang asumsi bahwa hukum privat (privat law) penerapannya pada hubungan-hubungan antar individu dalam suatu sistem hukum (applies to relationship between individuals in a legal system), seperti hukum kontrak. Sedangkan hukum publik (public law) penerapannya dalam hubungan antara individu dan pemerintah, seperti hukum pidana. Ketika suatu peraturan hukum membutuhkan keterlibatan hukum privat dan publik sekaligus, maka tidak dapat dihindari terjadinya friksi domain di antara bidang-bidang hukum itu.

Persoalan pertama tentu memahami perbatasan-perbatasan di antara hukum publik dan privat itu. Definisi bahwa hukum privat berhubungan dengan hubungan antar individu, sedangkan hukum publik mengenai hubungan antara individu dan pemerintah seperti dikemukakan di atas, sangatlah sederhana, sehingga kurang mendalam dan analitis sehubungan dengan isu-isu yang menyilang di antara bidang-bidang hukum itu. Baranger dalam “Miegunyah Distinguished Visiting Fellowship Public Lecture 26.07.2017” menegaskan bahwa “you don’t get to understand public law by searching for its foundations, but by identifying its boundaries.” (Anda tidak akan memeroleh pemahaman hukum public melalui pencarian dasar-dasarnya, namun melalui pengidentifikasian batas-batasnya)Baranger membuat dua kunci klaim dalam hubungan dengan batas-batas eksternal dan internal hukum publik. Dalam hubungan dengan batas eksternal dia menegaskan bahwa  hukum publik muncul dalam proses deferensiasi dari hukum privat. Dalam konteks batasinternalterdapat dua sisi pada hukum publik, yaitu sisi rasional dan sisi politik atau otonomi.

Sisi rasionalitas hukum publik merupakan suatu batas pada kewenangan hukum publik, dan berhubungan dengan cara-cara otoritas publik menggunakan kekuasaannya terhadap subjek hukum atas suatu yurisdiksi. Baranger menggunakan kasus British Council of Civil Service Unions v Minister for the Civil Service dan perluasan tindakan administratif baru-baru ini yang mendapat judicial review di Perancis untuk menunjukkan bagaimana pengejaran rasionalitas ini telah memperluas batas-batas jalinanhukum publik yang rasional.

Hal ini setidaknya, seprti dikatakan oleh Michel Rosenfeld (2013), yaitu saatnya untuk memikirkan kembali batas-batas antara hukum publik dan privat pada abd ke-21 (Rethinking the boundaries between public law and private law for the twenty first century) . Di antaranya ditegaskan bahwa kombinasi antara privatisasi dan globalisasi tampaknya menambah kesulitan dalam hal legitimasi, wewenang, akuntabilitas, dan efisiensi, dan untuk melemahkan konsep tradisional tentang harmoni yang teratur antara dunia publik dan privat. Mengingat perubahan ini dan banyak hal lainnya, apakah sudah waktunya untuk memeriksa kembali, memikirkan kembali, merubah, merancang ulang, atau bahkan mungkin untuk membuang perbedaan tradisional antara hukum publik dan hukum privat?”

Vol 5, No 1 (2017): JANUARI-JUNI

Hukum dan Pembangunan Ekonomi pada edisi ini mengangkat tema utama di bidang hukum pidana, khususnya mengenai perampasan aset dalam konteks pengembalian kerugian keuangan negara, baik karena korupsi maupun berkaitan dengan pencucian uang, di samping isu-isu lain, seperti efisiensi dalam hukum pidana, transplantasi hukum acara pidana, kegagalan institusi diversi, serta hak atas reproduksi bagi narapidana perempuan. Permasalahan hukum administrasi dan tata negara juga mengambil bagian penting, antara lain ihwal KTP elektronik, politik hukum kehutanan serta erimbangan kewenangan, naskah akademik, maupun pembatasan calon kepala desa. Lebih dari itu, beberapa artikel di bidang hukum bisnis dan perdata yang mewarnai praktik penegakan hukum juga tidak kalah menariknya, seperti di bidang penanaman modal dan penentuan ganti rugi.

Pengembalian aset negara yang telah dikorupsi (stolen  assets recovery, StAR) telah ditempatkan sebagai tujuan penting dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. Artinya, keberhasilan pemberantasan korupsi  tidak hanya diukur berdasarkan keberhasilan memidana pelaku tindak pidana korupsi, namun juga ditentukan oleh tingkat keberhasilan mengembalikan aset negara yang telah dikorupsi. Secara internasional, konsep StAR ini telah memperoleh penekanan setidak-tidaknya melalui United Nations Convention Against Corruption, 2003 (UNCAC). StAR tersebut menjadi salah satu prinsip (asas) penting dari 4 (empat) prinsip UNCAC. Tiga prinsip penting lain, yaitu : pencegahan (prevention), kriminalisasi (criminalization), dan kerja sama internasional (international cooperation). Konsep StAR ini dapat diketahui dari Chapter V (Bab V) mengenai “Asset Recovery” (Pengembalian Aset), khususnya Article 51 of the UNCAC, yang menegaskan “The return of assets pursuant to this chapter is a fundamental principle of this Convention, and State Parties shall afford one another the widest measure of cooperation and assistance in this regard.”

Asas atau prinsip pencegahan (prevention), tidak berhubungan langsung untuk pengembalian aset, namun merupakan kondisi yang dapat mempengaruhi keberhasilan pengembalian. Prinsip ini diatur dalam Bab II (Chapter II, Preventive Measures), mulai Article 5 sampai Article 14 UNCAC. Di samping mewajibkan Negara Peserta membangun dan melaksanakan kebijakan dan praktik pencegahan Antikorupsi, UNCAC juga menyatakan pentingnya mengadakan badan-badan pencegahan Antikorupsi, mengadopsi sistem rekruitmen pegawai negeri dan pejabat publik, pembentukan standar perilaku fungsi publik (codes or standards of conduct), membangun sistem pengadaan barang yang transparan dan objektif, meningkatkan transparansi administrasi publik, mencegah kesempatan lembaga peradilan melakukan korupsi, keterlibatan swasta dalam korupsi, meningkatkan partisipasi masyarakat, serta tindakan-tindakan mencegah pencucian uang.

Asas atau prinsip kriminalisasi (criminalization) dinyatakan sebagai kewajiban Negara Peserta menyangkut berbagai jenis tindakan-tindakan. Kriminalisasi ini dalam kaitan dengan pengembalian aset negara memberi makna terhadap penentuan tindakan-tindakan yang dianggap sebagai “pencurian aset” (stolen assets). Konsekuensinya, dalam batas-batas tindak pidana atau kejahatan itu, dapat dilakukan upaya hukum pengembalian aset, baik melalui gugatan perdata maupun perampasan (confiscation).

Dalam kaitan dengan prinsip pengembalian aset melalui kerja sama internasional (international cooperation), UNCAC memungkinkan dilakukannya tindakan-tindakan perampasan atas kekayaan tanpa pemidanaan (without a criminal conviction), dalam hal pelaku tidak dapat dituntut dengan alasan meninggal dunia, lari (kabur) atau tidak hadir atau dalam kasus-kasus lain yang sama. Prinsip tersebut diatur dalam Article 54 (1) (c) of the UNCAC. Prinsip ini menunjukkan bahwa gugatan perdata dilakukan ketika mekanisme peradilan pidana gagal melakukan penuntutan karena kondisi-kondisi terdakwa meninggal dunia, lari (kabur), atau inabsentia. Dengan ungkapan lain bahwa Article 54 (1) (c) of the UNCAC merekomendasi Negara Peserta menggunakan/mengatur non-criminal systems of confiscation.