KOMPARASI SYARAT SAH NYA PERJANJIAN MENURUT KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA DAN HUKUM ISLAM

Novi Ratna Sari

Abstract

Abstract

This article was written to compare the terms of its agreement valid according to the Book of the Law of Civil Law and Islamic Law. Indonesia is a Constitutional State is therefore in the legal world. Every man is either a citizen or a foreigner is the bearer of rights and obligations that have the right to take legal actions including making agreements with other parties. Agreement which gave birth to the most important source of the engagement. contract and a contract is an agreement or a joint commitment well spoken, gestures, or written between two or more parties that have legal implications which bind to implement them. The contract is very much to be the one to perform a variety of business cooperation. A contract or agreement to be valid and legally binding for the parties who made it. Contract law in Indonesia is in fact very varied due to the different legal systems in each of these countries. This writing mengguunakan normative legal research methods with the comparative study approach. In civil law terms legitimate its agreement including by their ability to make an engagement (bekwaamheid), their licensing as an agreement voluntarily from those who make agreements (toestemming), regarding a case or a particular object (bepaalde onderwerp), as well as their causes (causes) is justified (georloofde oorzak). While the terms legitimate under Islamic law among its agreement with the subject of Engagement (Al›Aqidin), the object of engagement (Mahallul ‹AQD), the purpose of the engagement (Maudhu› ul›Aqd) as well as their Ijab and Kabul (sighat al-›Aqd). Based on the description of the discussion can be drawn a conclusion that the terms of agreement in civil law and Islamic law is almost the same, namely to protect the interests of the parties are mutually entering into a contract. Agreements in Civil Law understood from Western law, while Islamic law is based on Sharia law.

Keyword : Legal requirements of the Treaty, the draft Civil Law, Islamic Law \

 

Abstrak

Artikel ini ditulis untuk mengetahui perbandingan syarat sah nya perjanjian menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Hukum Islam. Indonesia adalah Negara Hukum oleh karenanya di dalam dunia hukum. Setiap manusia baik warga Negara maupun orang asing adalah pembawa hak yang mempunyai hak dan kewajiban untuk melakukan perbuatan hukum termasuk melakukan perjanjian dengan pihak lain. Perjanjian merupakan sumber terpenting yang melahirkan perikatan. akad dan kontrak adalah suatu kesepakatan atau komitmen bersama baik lisan, isyarat, maupun tulisan antara dua belah pihak atau lebih yang memiliki implikasi hukum yang mengikat untuk melaksanakannya. Kontrak sangat banyak dipergunakan orang dalam melakukan berbagai kerja sama bisnis. Suatu kontrak atau perjanjian menjadi sah dan mengikat secara hukum bagi para pihak yang membuatnya. Hukum kontrak di Indonesia pada kenyataanya sangat beragam karena adanya perbedaan sistem hukum di masing-masing negara tersebut. Penulisan ini mengguunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan studi perbandingan. Dalam hukum perdata syarat sah nya perjanjian diantaranya dengan adanya kecakapan untuk membuat suatu perikatan (bekwaamheid), adanya perizinan sebagai kata sepakat secara sukarela dari mereka yang membuat perjanjian  (toestemming), mengenai suatu hal atau obyek tertentu (bepaalde onderwerp), serta adanya sebab (kausa) yang dibenarkan (georloofde oorzak). Sedangkan dalam hukum Islam syarat sah nya perjanjian diantaranya dengan adanya subjek Perikatan (Al’Aqidin), adanya objek perikatan (Mahallul ‘Aqd), tujuan perikatan (Maudhu ‘ul’Aqd) serta adanya Ijab dan Kabul (Sighat al-‘Aqd). Berdasarkan uraian pembahasan dapat ditarik sebuah simpulan bahwa syarat perjanjian dalam Hukum Perdata dan Hukum Islam hampir sama, yaitu untuk melindungi kepentingan para pihak yang saling mengikatkan diri dalam sebuah kontrak. Perjanjian dalam Hukum Perdata difahami dari hukum Barat, sedangkan dalam Hukum Islam didasarkan pada hukum syariat.

Kata Kunci: Syarat sah nya Perjanjian, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Hukum Islam

Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.