IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGAMPUNAN PAJAK BERDASAR UU NO 11 TAHUN 2016 SESUAI ASAS KEADILAN DI KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA SURAKARTA

Kristin Maryani, Djoko Wahju Winarno

Abstract

Abstract

In essence, every country needs financing source for development, and people welfare. One of internal financing sources is tax. Tax evasion leads to greater tax burden that honest tax payers should bear. This leads to high injustice. Tax amnesty program was conducted due to severe tax avoidance. This study aims to determine implementation of tax amnesty policy based on Law number 11/2016 in Surakarta Tax Office. This is juridical empirical research that based on result of field research. It used qualitative approach with descriptive analysis. It means the research was expected to obtain clear, detail and systematical description. Data consisted of primary and secondary data. The results indicate that Surakarta Tax Office was successful in doing tax amnesty. Redemption money was Rp 844,950,026,925.

Keywords: Implementation, Tax Amnesty, Equity Principle

 

Abstrak

Pada hakekatnya setiap negara membutuhkan sumber pembiayaan untuk pembangunan, mengembangkan, mensejahterakan dan memakmurkan rakyatnya. Salah satu sumber pembiayaan internal utama yang dapat diperoleh pemerintah adalah melalui mekanisme pemungutan pajak. Penyelundupan pajak mengakibatkan beban pajak yang harus dipikul oleh para wajib pajak yang jujur membayar ajak menjadi lebih berat.Sehingga hal ini mengakibatkan ketidakadilan yang tinggi. Program Pengampunan Pajak atau Tax Amnesty ini dilaksanakan karena semakin parahnya upaya penghindaran pajak. Tujuan penulisan ini untuk mengetahui Implementasi Kebijakan Pengampunan Pajak Berdasarkan UU No 11 Tahun 2016 di Kantor Pelayanan Pajak Pratama di Surakarta. Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat Yuridis Empiris, dimana penelitian ini didasarkan dari hasil penelitian lapangan. Dengan pendekatan kualitatif, yang berbentuk Deskriptif Analistis, maksudnya bahwa dengan penelitian ini diharapkan akan memperoleh gambaran secara jelas, rinci dan sistematis. Jenis data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surakarta dinilai berhasil dalam Pelaksanaan Kebijakan Pengampunan Pajak dan diperoleh data sebagai berikut, perolehan uang tebusan yang masuk adalah sebesar Rp. 844.950.026.925,00

Kata kunci: Implementasi, Pengampunan Pajak, Asas Keadilan

Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.