PERBANDINGAN HUKUM MENGENAI MAATSCHAP DALAM KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA DAN UNDANG-UNDANG JABATAN NOTARIS SERTA IMPLEMENTASINYA PADA NOTARIS

Galih Cakra Wigusta, Mulyoto ,

Abstract

Abstract

This article aims to compare the Maatschap terms of the draft Civil Code and the Law on Notary, and Maatschap as what can be implemented on Notary. In doing this, the author of writing using the method of normative approach. Maatschap according to the book of law civil law is the agreement between two or more persons, who promised to put something in that communion with the purpose to gain an advantage and divided between them, unlike the maatschap according to law the office of notary public is a cooperation agreement the Notary in the running of the office as a notary by entering all the requirement to establish and take care and join in a shared office of notary public. The notary can run the office in the form of the maatschap with still pay attention to the independence and impartiality in the exercise of his set in the regulation of the Minister of law and human rights of Republic Indonesia Number: m. HH. 01. AH. 02 in 2010 about the requirements of running the office of notary public in the form of Civil Union.

Keywords: Maatschap, Notary, Implementation

 

Abstrak

Artikel ini bertujuan untuk mengetahui perbandingan Maatschap ditinjau dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Undang-Undang Jabatan Notaris, serta Maatschap seperti apa yang dapat diimplementasikan pada Notaris. Dalam melakukan penulisan ini, penulis menggunakan metode pendekatan normatif. Maatschap menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata adalah persetujuan antara dua orang atau lebih, yang berjanji untuk memasukkan sesuatu ke dalam persekutuan itu dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan dan dibagi di antara mereka, berbeda dengan Maatschap menurut Undang-Undang Jabatan Notaris adalah perjanjian kerjasama para Notaris dalam menjalankan jabatan masing-masing sebagai Notaris dengan memasukkan semua keperluan untuk mendirikan dan mengurus serta bergabung dalam satu kantor bersama Notaris. Notaris dapat menjalankan jabatannya dalam bentuk Maatschap dengan tetap memperhatikan kemandirian dan ketidakberpihakan dalam menjalankan jabatannya yang diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.HH.01.AH.02.12 Tahun 2010 tentang Persyaratan Menjalankan Jabatan Notaris dalam Bentuk Perserikatan Perdata.

Kata Kunci: Maatschap, Notaris, Implementasi

Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.