PEMBERIAN GANTI KERUGIAN YANG IDEAL DALAM PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM (Studi Pengadaan Tanah Untuk Jalan Tol Semarang-Solo Di Kabupaten Boyolali, Desa Kiringan)

Fauzia Isnaningtyas, Isharyanto ,

Abstract

AbstractThis article aims to analyze and examine the ideal procedure of compensation in the procurement of land for public purposes. This research is empirical law research with descriptive research characteristic. Sources of data derived from secondary data and primary data through literature research and field research. Methods of data collection with bibliography, observation and interviews with some residents affected by toll road projects, Village Devices, Boyolali District, Boyolali National Land Agency. Data were analyzed qualitatively. The results showed that the results of the study showed that the compensation was in accordance with the law number 2 of 2012 and the implementing regulations, with the executor of land procurement to make compensation based on the estimated haga of the aprasial team. but it is detrimental to the people affected by the land procurement project, the deliberation is only done unilaterally by directly giving estimation of the amount of compensation. Deliberation as a condition of land acquisition for public interest and determination of form and amount of compensation should unite opinionto reach consensus among government through executing land acquisition with land acquired society.Keywords: Land Procurement;Compensation; Public Interest.  

Abstrak

Artikel ini bertujuan menganalisis dan mengkaji pelaksanaan tata cara yang ideal pemberian ganti kerugian dalam pengadaan tanah untuk kepentingan umum. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris dengan sifat penelitian deskriptif. Sumber data berasal dari data sekunder dan data primer melalui penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. Metode pengumpulan data dengan kepustakaan, observasi dan wawancara dengan beberapa warga yang terkena proyek jalan tol, Perangkat Desa, Kecamatan Boyolali, Pengadilan Negeri, Badan Pertanahan Nasional Boyolali. Data dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukan, hasil penelitian menunjukan bahwa pemberian ganti kerugian sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 dan peraturan pelaksananya, dengan cara pelaksanaan pengadaan tanah menetapkan ganti kerugian berdasarkan taksiran haga dari tim aprasial. Namun hal tersebut merugikan masyarakat yang terkena proyek pengadaan tanah, musyawarah hanya dilakukan secara sepihak dengan langsung memberikan taksiran besarnya ganti kerugian. Musyawarah sebagai syarat pengadaan tanah untuk kepentingan umum dan penentuan bentuk dan besarnya ganti kerugian seharusnya menyatukan pendapat untuk mencapai mufakat diantara pemerintah melalui pelaksana pengadaan tanah dengan masyarakat yang terkena pengadaan tanah.

Kata Kunci: Pengadaan tanah; Ganti Kerugian; Kepentingan Umum.

Refbacks

  • There are currently no refbacks.