KEBIJAKAN PENYELESAIAN TANAH “ABSENTEE/GUNTAI” DI KABUPATEN BOYOLALI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 56 PRP TAHUN 1960 TENTANG PENETAPAN LUAS TANAH PERTANIAN

Ardiansyah Al Ghani, Djoko Wahyu Winarno

Abstract

Abstract

The purpose of this article is to find out and analyze the causes and policies of the Land Agency of Boyolali District for absentee farm ownership. This research is empirical. Methods of data collection using observation, interview, literature study and field study by finding out overlapping symptoms. Methods of data analysis using several stages ranging from data collection, data analysis and recent retrieval of conclusions. Prohibition of absentee ownership aims to improve the welfare of society, especially farmers. The prohibition of absentee ownership is stipulated in Law No. 56 Prp 1960, Government Regulation No. 224/1961, Government Regulation No. 41 of 1964. Implementation of this rule is less effective in Boyolali District, it is caused by several factors, namely: community factor, cultural factor , legal factors, facilities and infrastructure and economic factors. The provisions of existing absentee land rules are also deemed to be no longer appropriate to the present condition of society. Land Agency of Boyolali Regency as an institution authorized to make arrangements in this matter, said that juridically indeed the prohibition on absentee land ownership is present and still apply. But in the implementation of BPN Boyolali District classified as less active and no concrete actions are shown, because the Land Agency Boyolali still focus work on work plans / other activities that are considered more important, such as certified mass certified land certified. The policy has been done BPN Boyolali District is counseling and socialization about the prohibition of absentee land ownership. Orderly administration by BPN Boyolali District, namely by supervision of the transfer of rights of agricultural land through cooperation between related institutions namely Village Head, District and PPAT. In this regard BPN Boyolali will undertake a revamping of absentee land ownership in its territory, the adjustment of the absentee land ban arrangements that is adapted to the present conditions of society.

Keywords: Agricultural Land; State Owned Right; Landreform; Absentee (Guntai)

Abstrak

Tujuan ditulisnya artikel ini untuk mengetahui dan menganalisis penyebab terjadinya dan kebijakan Badan Pertanahan Kabupaten Boyolali atas kepemilikan tanah pertanian secara absentee. Penelitian ini bersifat empiris. Metode pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara, studi pustaka dan studi lapangan dengan mencari tahu gejala tumpang tindih. Metode analisis data menggunakan beberapa tahapan mulai dari pengumpulan data, analisis data dan terakhir pengambilan simpulan. Larangan kepemilikan absentee bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, terutama kaum petani. Larangan kepemilikan tamah absentee diatur dalam UU No 56 Prp Tahun 1960, Peraturan Pemerintah No 224 Tahun 1961, Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1964. Pelaksanaannya aturan ini kurang berjalan efektif di Kabupaten Boyolali, hal tersebut disebabkan oleh beberapa faktor yaitu : faktor masyarakat, faktor budaya, faktor hukum, sarana dan prasarana dan faktor ekonomi. Ketentuan peraturan tanah absentee yang ada juga dipandang sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi masyarakat sekarang. Badan Pertanahan Kabupaten Boyolali sebagai lembaga yang berwenang melakukan pengaturan dalam hal ini, mengatakan bahwa secara yuridis memang larangan mengenai kepemilikan tanah absentee ini ada dan masih berlaku. Namun dalam pelaksanaanya BPN Kabupaten Boyolali tergolong kurang aktif dan belum ada tindakan konkret yang ditunjukan, karena Badan Pertanahan Boyolali masih fokus mengerjakan rencana kerja/kegiatan lain yang dipandang lebih penting, misalnya penyertifikatan masal tanah yang berlum bersertifikat. Kebijakan yang dilakukan sudah BPN Kabupaten Boyolali adalah penyuluhan dan sosialisasi mengenai larangan kepemilikan tanah absentee. Tertib administrasi oleh BPN Kabupaten Boyolali, yaitu dengan pengawasan terhadap peralihan hak tanah pertanian melalui kerja sama antar instansi yang terkait yaitu Kepala Desa, Kecamatan dan PPAT. Berkaitan dengan hal ini BPN Boyolali akan melakukan pembenahan mengenai kepemilikan tanah absentee di wilayahnya, penyesuaian mengenai pengaturan larangan tanah absentee ini yang disesuaikan dengan kondisi masyarakat masa sekarang.

Kata Kunci : Tanah  Pertanian; Hak Menguasai Negara; Landreform; Absentee (Guntai)

Full Text:

Ms Word

Refbacks

  • There are currently no refbacks.