Archives

2016

VOL 94 (2016)

Perdebatan para akademisi dan praktisi hukum mengenai boleh atau tidaknya jaksa mengajukan peninjauan kembali (PK) telah berakhir di ujung palu Mahkamah Konstitusi (MK). Melalui uji materi Pasal 263 ayat (1) UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang dimohonkan Anna Boentaran, istri terpidana kasus cessie (hak tagih) Bank Bali Djoko S Tjandra senilai 904 miliar. Sebelumnya Mahkamah Agung masih menerima permohonan PK yang diajukan Jaksa terlepas dikabulkan atau ditolak. Kondisi ini telah menimbulkan silang pendapat di kalangan akademisi dan praktisi hukum apakah Jaksa berhak mengajukan PK atas putusan bebas atau lepas yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Putusan Nomor 33/ PUU-XIV/ 2016, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia menyatakan Jaksa Penuntut Umum tidak bisa mengajukan permohonan PK, kecuali terpidana atau ahli warisnya. Dalam amar putusan dinyatakan bahwa Pasal 263 ayat (1) KUHAP seharusnya dimaknai hanya terpidana dan ahli warisnya yang diberikan hak mengajukan PK. Mahkamah menegaskan rumusan Pasal 263 ayat (1) KUHAP setidaknya memuat empat landasan pokok. Pertama, PK hanya diajukan terhadap putusan yang telah berkekuatan hukum tetap. Kedua, PK tidak dapat diajukan terhadap putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan. Ketiga, permohonan PK hanya dapat diajukan terpidana atau ahli warisnya. Keempat, PK hanya dapat diajukan terhadap putusan pemidanaan.

Esensi landasan filosofis lembaga PK ini ditujukan untuk kepentingan terpidana atau ahli warisnya sebagai bentuk perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM), bukan kepentingan negara atau korban. Kalau esensi ini dihapus tentu lembaga PK akan kehilangan maknanya dan tidak berarti. Berdasarkan Pasal 1 ayat (3) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Republik Indonesia adalah negara hukum. Menurut Frederich Julius Stahl, terdapat tiga ciri negara hukum. Pertama, perlindungan Hak Asasi Manusia; Kedua, pembagian kekuasaan; Ketiga, pemerintahan berdasarkan Undang-Undang Dasar. Sejalan dengan itu, AV Decay menegaskan bahwa ciri dari Rule of Law adalah supremasi hukum,persamaan di depan hukum, dan proses hukum yang adil. Supremasi hukum bermakna bahwa hukum mengedepankan undang-undang untuk mencegah kesewenang-wenangan negara terhadap warga negara.

Bahwa sebagai perwujudan dari perlindungan hak asasi manusia dan supremasi hukum sebagaimana yang diungkapkan Stahl dan Decay, maka sebuah negara hukum harus mengatur pembatasan kesewenangan penegak hukum secara tegas untuk memastikan bahwa penegakan hukum dapat menjamin perlindungan, penegakkan hak asasi manusia dan kepastian hukum yang berkeadilan sesuai amanat Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G, dan Pasal 28I ayat (2) dan ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mewajibkan negara untuk menjamin dan menegakkan hak asasi manusia, bukan malah sebaliknya, yaitu menciptakan ketidakadilan dan
ketidakpastian hukum. Dengan instrumen penegakkan hukum pidana melalui hukum acara pidana dapat melindungi hak asasi manusia dan menjamin kepastian hukum yang berkeadilan

 

Salam
Redaksi


2015

Vol 92 (2015)

Air merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia. Air mempunyai andil penting bagi kemajuan kehidupan manusia dan menjadi faktor penting pula bagi manusia untuk dapat hidup layak. Sehingga hak manusia atas air merupakan salah satu bagian dari hak asasi manusia. Hal itu menjadi salah satu alasan Mahkamah Konstitusi (MK) membatalkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (UUSDA) melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XI/2013. MK mengemasnya dalam suatu simpulan bahwa undang-undang tersebut tidak dapat memenuhi enam prinsip dasar pembatasan pengelolaan sumber daya air.

Ada baiknya jika kita meninjau kembali secara ringkas prinsip dasar pembatasan pengelolaan sumber daya air. Prinsip dasar menekankan bahwa penguasaan air hendaknya tidak mengganggu hak-hak rakyat atas pemanfaatan sumber daya air dan pemerintah wajib menjamin hak-hak rakyat atas air sebagaimana diatur dalam Pasal 33 ayat (3) UUD 1945. Penjaminan hak atas air dapat berupa pengawasan, pengendalian sumber daya, serta konservasi sumber daya air. Meskipun demikian, usaha industri yang mengelola atau memanfaatkan sumber daya air masih sangat dimungkinkan atas persetujuan dan pengawasan pemerintah. Hal ini penting untuk dilakukan mengingat luasnya hak-hak rakyat atas air yang harus dilindungi negara. Prinsip dasar tersebut menjadi pertimbangan putusan MK sehingga memperjelas pembedaan posisi konsep hak dalam hak guna air. Konsep hak dalam hak guna air harus dibedakan dengan konsep hak dalam pengertian umum dan harus sejalan dengan konsep Res Commune (milik bersama) yang tidak boleh menjadi obyek secara ekonomi. Konsep hak guna air harus ditafsirkan sebagai turunan dari hak hidup yang dijamin dalam UUD 1945.

Pembatalan UU No 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air merupakan momentum pemerintah untuk memperbaiki diri dengan menyusun aturan pengelolaan sumber daya air yang pro-rakyat serta berkeadilan bagi semua pihak. Sudah saatnya negara berperan lebih kuat dalam melindungi hak hidup warganya, yang salah satunya adalah hak atas air. Pengelolaan yang hanya berorientasi pada kepentingan pihak-pihak tertentu yang bersifat terbatas dapat mengikis hak-hak rakyat dan menurunkan martabat negara karena kegagalannya melindungi hak-hak warganya.

 

Salam Redaksi

Vol 91 (2015)

Sebagai upaya untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, telah diterbitkan RPJMN (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional) 2015-2019 melalui Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Nasional Jangka Menengah (RPJMN) 2015-2019. Secara substansial RPJMN merupakan penjabaran visi, misi, dan program Presiden hasil Pemilihan Umum 2014 sekaligus tahapan ketiga dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025. RPJMN memuat strategi pembangunan nasional, kebijakan umum, program kementerian/lembaga, kewilayahan dan lintas kewilayahan, serta kerangka ekonomi makro yang mencakup gambaran perekonomian secara menyeluruh termasuk arah kebijakan fiskal dalam rencana kerja yang berupa kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.

Dalam konteks pembangunan hukum nasional, salah satu dari sembilan agenda prioritas (Nawacita), yaitu memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya. Agenda prioritas itu selanjutnya dijabarkan dalam 6 (enam) subagenda prioritas antara lain : (1) meningkatkan penegakan hukum yang berkeadilan; (2) mencegah dan memberantas korupsi; (3) memberantas tindakan penebangan liar, perikanan liar, dan penambangan liar; (4) memberantas narkoba dan psikotropika; (5) menjamin kepastian hukum hak kepemilikan tanah dan (6) melindungi anak, perempuan, dan kelompok marjinal.

Pemberantasan Korupsi masih menjadi permasalahan yang dianggap penting untuk ditangani, terlihat dari sasaran penegakan hukum, salah satunya meningkatkan indeks perilaku antikorupsi (4,0) pada tahun 2019 dari baseline 2014 pada angka 3,6 maupun peningkatan 20 % indeks penegakan hukum tipikor, di samping pembangunan hukum. Dengan ungkapan lain, sasaran dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi, yaitu menurunnya tingkat korupsi serta meningkatnya efektivitas pencegahan dan pemberantasan korupsi. Sebagaimana ditegaskan pada angka 2 Arah Kebijakan dan Strategi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, hal tersebut salah satunya dilakukan dengan upaya penguatan kelembagaan dalam rangka pemberantasan korupsi. Keberhasilan pemberantasan korupsi akan sangat tergantung kepada kinerja dari instansi yang mempunyai kewenangan dalam pemberantasan korupsi. Adanya peraturan perundang-undangan yang dapat memberikan jaminan kualitas penanganan kasus korupsi oleh KPK merupakan salah satu komponen penting. Namun demikian, Kepolisian dan Kejaksaan sebagai bagian dari instansi penegak hukum yang juga berwenang menangani tindak pidana korupsi juga perlu mendapatkan perhatian baik dalam hal penguatan sumber daya manusianya maupun dukungan operasional dalam melaksanakan tugas fungsi tersebut. Optimalisasi peran KPK dalam rangka melakukan fungsi koordinasi dan supervisi terhadap instansi penegak hukum lain akan mendorong peningkatan kualitas maupun kuantitas penegakan hukum tindak pidana korupsi di Indonesia.

Permasalahan yang dihadapi sat ini, KPK masih berada di bawah bayang-bayang upaya pelemahan. Jaminan penguatan kelembagaan KPK di samping tetap mempertahankan kewenangannya yang super body, sebenarnya juga penting untuk dipertimbangkan mengubah statusnya sebagai lembaga ad hoc menjadi permanen. Namun, lebih penting lagi, yaitu sinergi di antara KPK dan lembaga-lembaga penyidik lain – Kejaksaan dan Kepolisian – dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. Tanpa adanya sinergi, pemberantasan korupsi dapat mengalami distorsi. Sejarah telah mengajarkan bahwa dalam pemberantasan korupsi di Indonesia beberapa kali terjadi kegaduhan di antara penegak hukum itu sendiri. Hal tersebut menjelaskan lemahnya koordinasi KPK dan dukungannya.

Berdasarkan Corruption Perception Index (CPI) 2014 yang diterbitkan secara global oleh Transparency International, Indonesia masih tergolong negara dengan tingkatan (level) korupsi tinggi. Dalam CPI tersebut Indonesia masih menempati posisi 117 dari 175 negara di dunia dengan skor 34 dari skala 0-100 (0 berarti sangat korup dan 100 berarti sangat bersih). Oleh karena itu, penguatan kelembagaan harus disertai dukungan program-program antikorupsi di luar penyidikan yang niscaya dilakukan oleh lembaga-lembaga penegakan hukum antikorupsi itu.

 

Salam Redaksi


2014

Vol 90 (2014)

Akhir tahun 2014 merupakan masa yang baru bagi bangsa Indonesia. Dengan terpilihnya presiden Republik Indonesia untuk masa jabatan 2014-2019 pada bulan Oktober, maka akhir tahun 2014 menjadi awal sebuah perjuangan baru bagi bangsa Indonesia. Perjuangan bersama pemimpin negara yang baru, dengan visi dan misi yang baru, serta semangat baru yang sering dikumandangkan sebagai Nawacita. Salah satu di antara misi besar tersebut adalah mewujudkan Indonesia sebagai negara maritim yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional. Misi ini mengingatkan kembali hakikat Indonesia sebagai archipelagic state, negara kepulauan.

Masa-masa akhir tahun juga mengingatkan kita kepada Deklarasi Djuanda 1957, tepatnya 13 Desember 1957. Deklarasi Juanda telah mengawali bangkitnya kesadaran kita sebagai negara maritim yang juga merupakan negara kepulauan. Deklarasi Djuanda 1957 merupakan salah satu titik waktu yang sangat penting bagi bangsa Indonesia dalam memahami jati dirinya dengan lebih baik sebagai negara kepulauan. Hal yang lebih penting pula untuk kita ingat bahwa setelah Deklarasi Djuanda 1957, karakteristik negara kepulauan kemudian dituangkan secara internasional dalam United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) 1982. Konvensi ini kemudian menguatkan Indonesia sebagai negara kepulauan. Perkembangan selanjutnya Indonesia meratifikasi UNCLOS 1982 melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985 Tentang Pengesahan United Nations Convention on the Law of the Sea. Penetapan Indonesia sebagai Negara kepulauan akan membawa dampak pada hak untuk melakukan pengukuran laut teritorial dengan penarikan garis pangkal lurus kepulauan sejauh 12 mil laut dari titik terliuar pada saat air surut dan Indonesia membuka akses hak lintas damai (Rights of Innocent Passage). Tantangan dan implikasi negara kepulauan adalah Indonesia memiliki kewenangan pengelolaan pulau terluar dan sumber daya termasuk perikanan. Indonesia telah memiliki beberapa aturan nasional sebagai wujud implementasi konsep negara kepulauan antara lain Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan. Untuk mencapai kejayaan dan kemandirian di bidang maritim, dibutuhkan suatu penanganan secara holistik dan terintegrasi dalam suatu sistem sehingga pendayagunaan pulau-pulau kecil dan perikanan dapat dilakukan secara efektif

Tidak berlebihan kiranya kita memaknai akhir tahun 2014 ini sebagai masa bangkitnya kesadaran identitas kita sebagai negara maritim dan negara kepulauan. Cita-cita luhur dan tonggak sejarah yang kini kita pahami bersama sebagai langkah menuju harapan besar, Indonesia sebagai negara maritim yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional. Sehingga akhir tahun bukanlah sebuah akhir perjuangan, melainkan semakin kuatnya niat dan semangat dalam membangun negeri kita tercinta, Indonesia.

Vol 89 (2014)

Estafeta pembangunan bangsa dan negara akan segera bergulir, seiring dengan selesainya rentetan panjang proses demokrasi di Indonesia yaitu pemilihan umum anggota legislatif serta pemilihan presiden dan wakil presiden.Pembangunan akan dapat berhasil apabila disertai dengan regulasi yang menjadi dasar di dalam pelaksanaan ketatanegaraan maupun ketatapemerintahan. Hal yang sangat mendasar bagi suatu regulasi adalah terciptanya hubungan yang harmonis antar lembaga-lembagta negara untuk dapat mengatur kepentingan seluruh bangsa dan negara Indonesia. Khususnya pada lembaga legislatif memerlukan kesadaran yang tinggi dalam hal berbangsa dan bernegara karena keberadaannya berasa dari partaipartai politik yang tentu saja membawa misi dan visi masing-masing.Pada tahap berikutnya adalah perlu diciptakan hubungan yang serasi dan harmonis dengan lembaga eksekutif dan lembaga-lembaga negara yang lain. Persoalan-persoalan di dalam masyarakat sudah menunggu, antara lain korupsi, narkoba, kriminalitas dan yang lain lagi. Hukum yang berlaku harus ditegakan untuk menjuamin kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia, dengan cara mengedepankan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi ataupun golongan.





2010

Vol 79 (2010)

Editorial
Setelah pelantikan Presiden pada Oktober 2010, dibentuklah Kabinet Indonesia Bersatu II. Presiden bersama-sama dengan Kabinet Indonesia Bersatu II menyelenggarakan pemerintahan baru yang akan bekerja untuk periode 2009-2014. Dalam kurun waktu lima tahun pemerintah menetapkan 15 program kerja yakni pemberantasan mafia hukum, revitalisasi industri pertanian, penanggulangan terorisme, ke sediaan
listrik, peningkatan produksi dan ketahanan pangan, revitalisasi pabrik pupuk dan gula, penataan tanah dan tata ruang, peningkatan infrastruktur, peningkatan pinjaman usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah, pendanaan, penanggulangan perubahan iklim dan lingkungan, reformasi kesehatan dengan mengubah paradigma masyarakat, reformasi pendidikan, kesiapsiagaan dalam penanggulangan bencana alam, koordinasi erat pemerintah pusat dan daerah dalam pembangunan di segala bidang. Kelima belas program kerja tersebut yang mendapat prioritas pertama adalah pemberantasan mafia hukum. Kalau berbicara tentang mafia hukum, hubungannya dengan masalah penegakan hukum. Jika presiden memberikan prioritas pertama pada pemberantasan mafia hukum berarti selama ini ada yang tidak beres dalam penegakan hukum, ada mafia-mafia yang bermain di dalamnya. Para mafia hukum ini, baik pelaku kejahatan maupun penegak hukum, berusaha agar suatu tindak pidana yang telah terjadi tidak diusut sehingga berakibat meskipun ada tindak pidana dan hal tersebut dilakukan dengan kesalahan yang bentuknya dapat kesengajaan atau kealpaan, tetapi tidak dijatuhi sanksi pidana. Hal ini dilakukan dengan cara pelaku kejahatan menyuap penegak hukum. Kalau pelaku kejahatan ingin terbebas dari konsekuensi akibat hukum adalah wajar. Namun bagi penegak hukum, yang oleh negara diberi amanah menegakkan hukum yang berlaku, tidak seharusnya berbuat demikian. Di tangannya, hukum harus berwibawa, sehingga apabila ada yang melanggar, maka penegak hukumlah yang harus mempertahankan. Berbeda dengan kondisi saat ini, penegak hukum alih-alih menegakkan hukum malah beramai-ramai menjadi mafia hukum. Ada polisi yang ditahan karena menjadi tersangka penerima gratifikasi. Demikian pula jaksa dipidana karena kasus gratifikasi pula.Di samping itu, masih banyak sekali keluhan masyarakat yang berhubungan dengan masalah penegakan hukum. Untuk mengatasi hal ini presiden membuka PO BOX 9949 JKT 10000 sebagai wadah pengaduan dari masyarakat, meskipun keberadaan PO BOX tersebut diragukan keefektifannya. Karena dapat diperkirakan pasti banyak sekali yang memasukkan pengaduan namun yang ditindak lanjuti hanya dapat dihitung dengan jari. Adanya pemberantasan mafia hukum dan pembukaan PO BOX ini marilah kita tunggu hasilnya. Semoga tidak hanya sekedar program saja tetapi benar-benar direalisasikan menjadi kenyataan.