PERTARUNGAN WACANA POLITIK HUKUM ISLAM dI INdONESIA

Ahmad Hafidh

Abstract

Abstract

Politic of law is a result of social, political, and cultural dynamics that is life and increase. It is not merely a value-free policy formulation, but the product of a process of interests between groups within a country, in addition to the influence of history, philosophy, and the characteristics of life embraced. Likewise Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), each phase of the history of national life have generated legal policy as a result of the intersection of social, political, cultural and even economic interests played by the various political components of the nation. Conceptual disputes, exchange of interests, and the various dynamics that in the terminology of sociological studies interpreted as a championship make a domination and hegemony of discourse so that produce the national policy. This article describes a sketch of the history of politic of law of Indonesia in relation to the Islamic sharia from pre-proclamation of independence periodof Indonesia Republic to the post-reform. Inexplaining the reason, this paper uses the symbolic power championship theoretical framework developed by sociologist Pierre Boudieu. In the theory, Pierre Boudieu mention that the sphere of social life is a struggle between the modals of the group to control a discourse. In order to win the champion often the violence occurred. Depend on the domination of doxa (symbolic power), the faction of political power dominate the policy, character and style of social life was, of course, including the legal sphere. In the span of the history of Indonesia, determination of political factors in control of politic of national laws related to Islamic sharia is very powerful. Even Islamic shariah in several phases be used as a tool of government to control the social dynamics for the interests of power.

Abstrak

Politik hukum merupakan produk dinamika sosial, politik, dan budaya yang hidup dan berkembang. Ia bukan semata-mata sebuah rumusan kebijakan yang bebas nilai, akan tetapi hasil dari sebuah proses tarik menarik kepentingan antar kelompok yang ada dalam suatu negara, di samping adanya pengaruh sejarah, falsafah, dan karakteristik kehidupan yang dianut di dalamnya. Begitu pula di Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), setiap fase sejarah kehidupan kebangsaan telah melahirkan kebijakan bidang hukum yang merupakan hasil persinggungan kepentingan sosial, politik, budaya dan bahkan kepentingan ekonomi yang diperankan oleh berbagai komponen bangsa. Perdebatan konseptual, pertukaran kepentingan, dan berbagai dinamika itu dalam bahasa sosiologi dimaknai sebagai sebuah pertarungan untuk memndominasi wacana sehingga melahirkan kebijakan nasional suatu negara. Artikel ini memaparkan sketsa sejarah politik hukum nasional Indonesia yang bersinggungan dengan syari’at Islam dari sebelum berdirinya Republik Indonesia hingga pasca reformasi. Dalam pemaparannya tulisan ini menggunakan kerangka teori pertarungan kuasa simbolik yang dikembangkan oleh Sosiolog Pierre Boudieu. Dalam teorinya, Pierre Boudieu menyebut bahwa kehidupan sosial adalah sebuah ranah pertarungan antar kelompok untuk memenangkan sebuah kuasa wacana. Tidak jarang dalam rangka memenangkan pertarungan itu terjadi kekerasan di dalamnya. Dengan kuasa wacana yang bersifat simbolik itu dapat mendominasi kebijakan dan karakter dan corak kehidupan sosial itu, tentu saja termasuk di dalamnya bidang hukum. Dalam rentang sejarah kebangsaan Indonesia, determinasi faktor politik dalam menentukan kebijakan hukum Negara terkait dengan syariat Islam sangat kuat. Bahkan syari’at Islam dalam beberapa fase menjadi alat kekuasaan pemerintah untuk mengontrol dinamika sosial demi kepentingan kekuasaan.

Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.