KEdUdUKAN HUKUM POSITIF INdONESIA TERHAdAP KEBIASAAN MASYARAKAT NELAYAN dALAM KEBIJAKAN BAGI HASIL PERIKANAN dI KECAMATAN MUNCAR KABUPATEN BANYUWANGI

Djoko Wahju Winarno, Rahayu Subekti, Rosita Candrakirana

Abstract

Abstract
The Act No. 16 year 1964 on Fisheries harvest-sharing regulated the policy of harvest-sharing on fisheriesproducts in order to improve the welfare of the fishermen. However, the regulation seems to not runningwell, especially in Muncar District Banyuwangi Regency, where the fishermen were not familiar with theregulation and had their own customs on fisheries harvest-sharing which come across generations. Thiswriting was applying the empirical legal study. The instruments were structured field interview towardsfishermen, boat owner, and local government officials, which supported by literature review. Analysiswas carried out by interactive model. This study found that the national regulation was unrecognizedamong the local fishermen and the harvest-sharing policy was based on their local customs. The harvestsharing policy mostly was determined by the boat owner without former agreement. Therefore, the localgovernment  should  supervise  the  application  of  the  national  regulation  on  harvest-sharing  policy  inorder to improve the welfare status of the local fishermen. In addition, the ultimate social justice for thecommunity will then be achieved.

Abstrak

Kebijakan pembagian bagi hasil perikanan tangkap diatur oleh hukum positif Indonesia yaitu UU No. 16 Tahun 1964 tentang Bagi Hasil Perikanan. Adanya pengaturan tersebut dimaksudkan untuk meningkatkan kesejahteraan nelayan di Indonesia khususnya di Kecamatan Muncar Kabupaten Banyuwangi. Kenyataannya UU No. 16 Tahun 1964 tersebut tidak dilaksanakan di lingkungan nelayan karena mereka tidak mengetahui adanya aturan tersebut dan mempunyai kebiasaan masyarakat yang sudah turun temurun bagi hasil penangkapan ikan tersendiri. Dalam penulisan ini menggunakan metode penelitian hukum dengan spesifikasi sebagai penelitian hukum empiris. Instrumen pengumpulan data pada penelitian ini adalah wawancara terstruktur yang didukung dengan data kepustakaan, kemudian dilakukan studi atau penelitian lapangan (field research) dalam bentuk wawancara terhadap responden yang terdiri dari juragan pemilik kapal,nelayan, dan aparat pemerintah yang berada di Kabupaten Banyuwangi. Kemudian dilakukan. Analisisis data dilakukan secara kualitatif dengan menggunakan model interaktif. Studi ini menemukan bahwa pembagian hasil perikanan tangkap antara nelayan dengan juragan pemilik kapal mayoritas ditentukan oleh juragan pemilik kapal dan tidak berdasarkan perjanjian tertulis yang disepakati sebelumnya. Peran pemerintah, terutama pemerintah daerah, adalah dengan melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan UU No. 16 tahun 1964 tentang Bagi Hasil Perikanan dan membuat aturan pelaksanaan yang disesuaikan dengan daerahnya, khusunya di Kabupaten Banyuwangi. Diharapkan dengan keterlibatan pemerintah daerah dalam pengaturan dan pengawasan bagi hasil perikanan dapat menciptakan keadilan yang substantif sehingga keadilan individu dapat terpenuhi dan keadilan sosial yang bertujuan pada kesejahteraan masyarakat nelayan dapat dicapai.

Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.