MODEL PERADILAN NON NEGARA (NON-STATE JUSTICE) SEBAGAI ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA TANAH DI KABUPATEN PAMEKASAN

Rina Yulianti, Sri Maharani, Nurus Zaman

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui  model  proses penyelesaian di luar pengadilan atau dalam bentuk  peradilan  non-negara  (non-State  Justice)  sebagai Alternatif  Penyelesaian  Sengketa  Tanah  di Kabupaten Pamekasan. Peneltian ini menggunakan metode sosio legal research.  Pengumpulan data melalui wawancara mendalam dan pengumpulan data sekunder . Pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan kasus (case approach) dilakukan untuk mengkonstruksi bangunan baru bagi legitimasi mekanisme non negara (Non-State Justice) yang mendominasi pola-pola penyelesaian sengketa tanah di Kabupaten Pamekasan. Analisis dilakukan dengan menafsirkan data yang diperoleh secara induksi dan membandingkan, menguji atau memverifikasi dengan teori yang sudah ada. Pembandingan atau pengujian ini dimaksudkan untuk mengkaitkan temuan dengan teori yang mengkaji hal-hal yang menjadi fokus penelitian. Hasil  penelitian  menunjukkan bahwa  masyarakat  di  Kabupaten  Pamekasan resisten  dengan  budaya penyelesaian sengketa tanah yang melibatkan tokoh-tokoh diluar mekanisme formal. Terdapat tiga pilihan pola  penyelesaian  di  Kabupaten  Pamekasan  untuk  menyelesaikan  sengketa  tanah  yaitu  dengan menggunakan aktor penyelesai Kalebun/Kepala Desa, Kyai dan Hakim di Pengadilan. Hal ini membuktikan adanya pluralistis sistem hukum yang berlaku di Indonesia. Undang-Undang Pemerintahan Daerah nomor 32 Tahun 2004 serta Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa memberikan peluang untuk membangun fungsi yudisial di tingkat desa sebagai upaya untuk mendekatkan akses keadilan terhadap masyarakat dan melegitimasi berbagai pola penyelesaian yang
berbasis pada kearifan lokal.

Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.