Archives

2018

Vol 6, No 1 (2018): JANUARI-JUNI

     Indonesia adalah Negara Hukum oleh karenanya di dalam dunia hukum, setiap perkataan atau perbuatan orang (person) berarti menjadi pendukung hak dan kewajiban yang juga disebut subjek hukum, idak hanya orang (person) yang dapat sebut subjek hukum, termasuk didalamnya adalah badan hukum  (recht person). Dengan demikian boleh dikatakan bahwa setiap manusia baik warga Negara maupun orang asing adalah pembawa hak yang mempunyai hak dan kewajiban untuk melakukan perjanjian dengan pihak lain. Perjanjian merupakan sumber terpenting yang melahirkan perikatan (Suharnoko,2004 : 117).

     Istilah Akad atau kontrak berasal dari bahasa Arab yang berarti ikatan atau simpulan baik ikatan yang nampak (hissy) maupun tidak nampak (ma’nawi). Sedangkan akad dan kontrak adalah suatu kesepakatan atau komitmen bersama baik lisan,isyarat,maupun tulisan antara dua belah pihak atau lebih yang memiliki implikasi hukum yang mengikat untuk melaksanakannya (Munir al Ba’labakyy,1990 : 770).Istilah perjanjian diberbagai teratur disebut juga dengan kontrak, sehingga menurut hukum kontrak.

     Hukum kontrak merupakan terjemahan dari bahasa inggris, yaitu contract of law, sedangkan dalam bahasa Belanda disebut dengan overeenscomsrecht. Lebih lengkap lagi Salim H.S. mengertikan hukum kontrak sebagai “keseluruhan dari kaidah-kaidah hukum yang mengatur hubungan hukum antara dua pihak atau lebih berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum” (Salim H.S.,2006 : 3).

     Hukum kontrak dimaksudkan sebagai hukum yang mengatur tentang perjanjian-perjanjian dalam dunia bisnis semata dengan kewajiban prestasi dilakukan oleh salah satu pihak tidak dapat disebut kontrak, misalnya hibah ataupun warisan,tidak dapat disebut kontrak hibah atau kontrak warisan ( Sukirman, 2009 ; 8).

     Hukum kontrak di Indonesia pada kenyataanya sangat beragam karena adanya perbedaan sistem hukum. Kalaupun ada persamaan, hanya terkait dengan prinsip-prinsip umum yang belum dapat diaplikasikan secara nyata sebagai pedoman dalam pembentukan kontrak internasional yang lingkup objeknya begitu luas,sedangkan aturan-aturan yang sifatnya substantif berbeda di masing-masing negara. Kondisi seperti ini tentunya tidak kondusif bagi aktivitas dunia bisnis internasional. Bertekat dari hal tersebut maka hukum, khususnya hukum kontrak hendaknya melahirkan teori-teori baru yang bisa menyelaraskan dengan kemajuan teknologi, apalagi dalam kontrak bisnis internasional.


2017

Vol 5, No 2 (2017): JULI-DESEMBER

Kami mengucapkan puji syukur kehadirat Allah SWT,  atas tersusunnya Jurnal Privat Law Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta. Penyusunan beberapa artikel ini dilandasi dengan memberikan pengetahuan dan pemahaman Hukum Keperdataan kepada masyarakat Indonesia terkait dengan perkembangan hukum bisnis, hukum perusahaan, hukum perbankan, hukum asuransi, hukum ITE (Informasi dan Transaksi Elektronik), hukum arbitrase dan membangun budaya sadar hukum, kajian terhadap berbagai dinamika peraturan perundang-undangannya.

Tersusunnya Jurnal Privat Law ini, semoga dapat memberikan manfaat dan memperluas wawasan hukum perdata. Demi peningkatan kualitas Jurnal Privat Law Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta, kritik dan saran yang konstruktif sangat kami harapkan sebagai upaya perbaikan dan pembaharuan.

Ucapan terima kasih kami sampaikan pada seluruh civitas akademika Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta yang telah berkenan memberikan bantuan dalam penerbitan naskah Jurnal Privat Law ini. Ucapan terima kasih juga kami sampaikan kepada segenap jajaran Redaksi dan Pengurus Jurnal Privat Law atas dedikasi dan kerjasamanya dalam upaya mewujudkan penerbitan Jurnal Privat Law edisi ini.

Vol 5, No 1 (2017): JANUARI-JUNI

Kami mengucapkan puji syukur kehadirat Allah SWT. atas tersusunnya Jurnal Privat Law Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta. Penyusunan beberapa artikel ini dilandasi dengan memberikan pengetahuan dan pemahaman Hukum Keperdataan kepada masyarakat Indonesia terkait dengan perkembangan hukum bisnis, hukum perusahaan, hukum perbankan, hukum penerbangan dan membangun budaya sadar hukum, kajian terhadap berbagai dinamika peraturan perundang-undangannya.

Dalam tersusunnya Jurnal Privat Law ini, semoga dapat memberikan manfaat dan memperluas wawasan hukum perdata. Demi peningkatan kualitas Jurnal Privat Law Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta, kritik dan saran yang konstruktif sangat kami harapkan sebagai upaya perbaikan dan pembaharuan.

Ucapan terima kasih kami sampaikan pada seluruh civitas akademika Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta yang telah berkenan memeberikan bantuan support dalam penerbitkan naskah Jurnal Privat Law ini. Ucapan terima kasih juga kami sampaikan kepada segenap jajaran Redaksi dan Pengurus Jurnal Privat Law atas dedikasi dan kerjasamanya dalam upaya mewujudkan penerbitan Jurnal Privat Law edisi ini.


6 - 8 of 8 Items     << < 1 2