Archives

2021

Vol 9, No 1 (2021): Januari-April

KATA PENGANTAR

Pandemi Covid 19 yang masuk ke Indonesia sejak Maret 2020 telah memaksa kita untuk melakukan pembiasaan baru 3 M bahkan 5 M menjadi pembiasaan baru dalam interrelasi pergaulan sosial kita. Di dalam dunia akademik juga harus melakukan pembiasaan-pembiasaan baru guna tetap memastikan target pembelajaran, penelitiand an pengabdian kepada masyarakat tetap terpenuhi. Sampai saat ini, para ahli epidemologi meyakini bahwa pandemi Covid 19 akan memebersamai kita untuk waktu setidaknya, dua atau tiga tahun kedepan.
Respon hukum selalu berada dibelakang perubahan sosial, termasuk dalam Hukum Ekonomi, namun demikian respon hukum menghendaki kondisi yang seimbang dan memberi kemanfaatan, yang dijamin dengan kepastian hukum. Berbagai peristiwa dalam revolusi industri 4.0 dan society 5.0 menunjukkan gejala sosial yang berubah. Perubahan ekonomi yang begitu cepat dalam fase ini ditunjukkan denga pemanfaat teknologi digital. Alat pembayaran sebagai contoh, jika pada masa-masa lalu kita sering mendengar “ bayarlah dengan uang pas”, maka  kondisi tersebut sudah jarang kita temui, uang digital dalam banyak tempat telah menggantikan uang fisik/kartal. Namun demikian, kehadiranya bukan sama sekali tanpa resiko, oleh karena itu bagaimana resiko hukum dan perlindungan hukum bagi para pihakdalm penggunaan uang digital akan dibahas dalam edisi kali ini.
Selain itu, digitalisasi juga telah masuk ke berbagai aspek, salah satunya adalah dalam lembaga keuangan. Sistem peminjaman uang telah banyak menggunakan kecepatan teknologi melalui Financial Technology. Pemanfaatan
tekonolgi jelas memberikan  banyak manfaat, berupa kemudahan, batas ruang yang dapat ditembus, kecepatan transaksi dan lain sebagainya. Namun demikian dengan barbagai manfaat tersebut bukan berarti tidak akan menghadirkan resiko.Kemudaha yang diberikan teknologi dalam banyak hal juga dapat dimanfaatkan berbagai pihak yang memiliki itikad tidak baik yang terbukti dengan adanya banyak sekali lembaga Financial Technology ilegal yang memanfaatkan teknologi untuk melakukan penipuan kepada masyarakat. Bagaimana respon hukum dalam memebrika perlindungan terhadap pengguna Financial Technology yang legal maupun ilegal, dalam edisi kali ini juga akan dibahas.Berbagai sajian artikel lengkap di bidang lain juga hadir dalam edisi kali ini, antara lain mengenai hukum perkawinan, waris, kontrak dagang dan hak cipta. Materi-materi seputar Hukum pedata yang hadir akan sayang kalau dilewatkan untuk dibaca. Meskipun kondisi pandemi, tetapi imun dan ilmu kita tetap harus diasah, Private Law hadir untuk memberikan referensi keilmuan di bidang perdata.
Selamat membaca.


2020

Vol 8, No 2 (2020): JULI-DESEMBER

Editorial
Interaksi manusia dalam hidup bermasyarakat untuk memenuhi kepentingannya, tidak lepas dari kontrak atau perjanjian. Pada hakekatnya maksud kontrak adalah untuk melindungi kepentingan manusia guna mengatur hak dan kewajiban masing-masing pihak. Implementasi kontrak terkait erat dengan itikad baik para pihak, yang dalam beberapa hal sering dipertanyakan bagaimana itikad baik ketika kontrak tersebut dilaksanakan. Praktek kontrak dewasa ini makin kompleks. para pihak yang melakukan perjanjian, terlebih dalam kontrak bisnis berskala besar, lazim melakukan dengan didahului MOU (Memorandum of Understanding) berupa negosiasi prakontrak atau kontrak pendahuluan (Preliminary Contract). Negosiasi prakontrak pada prinsipnya bertujuan menjajaki berbagai kemungkinan atas rencana diadakannya perjanjian di antara para pihak. Dalam tahap ini sering muncul berbagai janji satu pihak kepada pihak lain dengan harapan setuju untuk diadakan perjanjian sebagai tindak lanjut negosiasi. Pihak lain menaruh harapan atas janji tersebut yang ditandai dengan kesediaan melakukan beberapa tindakan hukum (Rechtshandeling), misalnya menyerahkan uang atau barang sebagai tanda jadi. Problematika terjadi ketika salah satu pihak yang menaruh kepercayaan dan telah menyerahkan uang sebagai persyaratan dalam melakukan perjanjian kemudian ternyata tidak memperoleh hak-hak yang diharapkan pada saat negosiasi.Apakah pihak yang dirugikan dapat meminta ganti rugi terhadap pihak yang mengingkari, sementara di antara mereka belum ada kontrak yang ditandatanganinya.Permasalahan di atas menjadi kajian pada nomor ini disamping mengkaji tentang transaksi bisnis lainya, masalah jaminan, perusahaan dan masalah hukum keluarga.

Surakarta, Oktober 2020
Maneger Editor

Vol 8, No 1 (2020): JANUARI - JUNI

KATA PENGANTAR
Saat ini bermunculan perusahaan dengan Badan Hukum Indonesia ataupun badan hukum asing yang memberikan fasilitas layanan aplikasi dan atau konten berbasis internet. Hal tersebut adalah salah satu faktor pemicu munculnya era ekonomi digital. Salah satu sektor usaha perusahaan tersebut, bidang usaha adalah perusahaan virtual dalam ranah komunikasi dan informasi yang dapat diakses di Indonesia, yang relatif mempunyai dampak yang signifikan terhadap perekonomian negara. Pada bisnis telekomonikasi di Indonesia saat ini berkembang dengan cepat berbagai penyedia layanan aplikasi dan atau konten melalui internet. Disadari atau tidak, berbagai tansaksi diatas menimbulkan dampak dan implikasi pada hukum, apalagi jika muncul sengketa diantara para pelaku bisnis.
Disinilah hukum harus menyesuaikan dengan perkembangan jaman, muncul dengan paradigma  baru “Hukum Bisnis Era Digital”. Menurut surat Edaran Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 3 Tahun 2016 tentang Penyediaan Layanan Aplikasi dan atau Konten melalui Internet, definisi penyedia layanan aplikasi dan atau konten melalui internet, yaitu; Pertama; Layanan aplikasi melalui internet adalah pemanfaatan jasa telekomunikasi melalui jaringan telekomunikasi berbasis protokol internet yang memungkinkan terjadinya layanan komunikasi dalam bentuk pesan singkat (SMS), panggilan suara, panggilan video, dan daring percakapan (chatting), transaksi inansial dan komusial, penyimpanan dan pengambilan data, permainan (game), jejaring dan media sosial. Kedua; Layanan konten melalui internet adalah penyediaan semua bentuk informasi digital yang terdiri atas tulisan, suara, gambar,  animasi, musik, video, film, permainan (game) atau kombinasi dari sebagian dan atau semuanya,  termasuk dalam bentuk yang dialirkan (streaming) atau diunduh (download) dengan memanfaatkan jasa telekomunikasi melalui jaringan telekomunikasi berbasis protokol internet.
Berdasarkan perkembangan didunia maya tersebut, maka artikel atau tulisan yang terbit pada  nomor ini dan nomor-nomor selanjutnya banyak didominasi kajian yang berbasis internet atau online tersebut. Kajian tersebut antara lain jual beli online, sengketa E-Commerce, Peer to peer lending dan sebagainya.


Manajer Editor


2019

Vol 7, No 2 (2019): JULI - DESEMBER

KATA PENGANTAR

Peningkatan dan perkembangan interaksi antar manusia didalam masyarakat baik dari segi kualitas maupun kuantitas berjalan seiring dengan perkembangan kebutuhan manusia dalam kehidupan modern yang semakin kompleks. Upaya pemenuhan kebutuhan manusia itu hanya dapat diwujudkan melalui berbagai interaksi antar manusia yang bersifat multidimensional, antar pengguna dan pemasok atau penyedia kebutuhan, antara pemasok atau penyedia kebutuhan dan industri dalam berbagai skala, antara industri penyedia barang atau jasa dengan pihak pengembang dan penghasil teknologi baik dibidang industri maupun komunikasi dan informasi, bahkan interaksi antar manusia dikaitkan dengan upaya mempertahankan kelestarian dan daya dukung lingkungan hidupnya. Perkembangan interaksi antar manusia semacam itu,ditandai atau tidak, telah memaparkan berbagai jejaring (networks) didalam masyarakat (Bayu Seto,2003:1). Upaya pemenuhan kebutuhan manusia diwujudkan didalam berbagai jejaring kemasyarakatan untuk sebagian besar dilaksanakan melalui kegiatan-kegiatan pertukaran barang dan jasa, baik untuk kepentingan komersian maupun personal. Kegiatan-kegiatan pertukaran itu diwujudkan melalui pelaksanaan kewajiban-kewajiban yang diterbitkan secara sukarela berdasarkan janji-janji yang mengikat para pihak para pelakunya, dan yang karena itu perlu dibedakan dari perikatan yang timbul karena peristiwa-peristiwa dimana unsur kesukarelaan dapat dianggap tidak relevan, dan atau setidaknya, kewajiban-kewajiban yang terbit lebih merupakan perintah hukum dan undang-undang (Richad Stone, 2011-2). Perikatan yang dilahirkan dari kesukarelaan para pihak, biasa dikenal dengan perjanjian atau kontrak, akhir-akhir ini menjadi diskursus yang ramai terkait kontrak yang salah satu pihaknya adalah pemerintah. Setidaknya ada dua faktor yang menjadi pertimbangan dalam kontrak yang salah satu pihaknya adalah pemerintah, yang dikenal dengan kontrak publik, pertama untuk memberikan perlindungan terhadap aset negara atau daerah, dan kedua untuk memberikan perlindungan terhadap pejabat yang mewakili negara/daerah. Jenis-jenis kontrak yang baru inilah yang sangat ditunggu oleh dewan redaksi untuk dianalisis dan dipublikasikan edisi mendatang.

Surakarta, Agustus 2019
Manajer Editor

Vol 7, No 1 (2019): JANUARI-JUNI

KATA PENGANTAR
Jurnal Privat Law Vol. VII No 1 Januari - Juni 2019   ... iii
Dalam menjalani kehidupannya,manusia tidak lepas dari keluarga dan atau perkawinan. Peraturan
yang mengatur tentang perkawinan yang sampai saat ini masih berlaku walaupun mengandung banyak
kontroversi adalah UU No.1 tahun 1974. Undang-Undang tentang Perkawinan itu mengandung ber-
bagai masalah, tentang keabsahan perkawinan, poligami, perkawinan beda agama walaupun terasa
klasik masih saja selalu menarik untuk dikupas. Guna mempertahankan hubungan suami istri dalam
suatu perkawinan maka tentu diperlukan adanya harta kekayaan.
Dalam edisi ini dibahas tentang merek, persaingan usaha persengkokolan, kepailitan, kartel dan
sebagainya.  Pembahasan  berbagai  macam  kegiatan  tersebut  tidak  terlepas  dari  adanya  hubungan
hukum, berupa kontrak. Kontrak terbagi dalam beberapa fase, pra kontrak, pas kontrak, dan pasca kon-
trak. Termasuk dalam penulisan di edisi ini adalah perbandingan kekuatan mengikat pra kontrak dalam
hukum kontrak Indonesia dengan hukum di Eropa.
Dalam upaya pengembangan usaha sebuah badan hukum dapat melakukan merger, akuisisi atau-
pun konsiliasi bahkan ada pula perusahaan yang berani melakukan penggabungan yang berpotensi me-
ngarah kepada kartel. Hal yang terakhir ini bisa melanggar Undang-Undang Anti Monopoli, di sisi lain
jika suatu perusahaan tidak berkembang, stagnan, bahkan dapat mengalami bangkrut atau pailit. Topik
ini juga dibahas dalam salah satu artikel yang terbit dalam edisi kali ini. Last but not least dianalisis pula
hubungan dokter dengan pasien khususnya pasien gawat darurat. Informed Consent merupakan hal
yang wajib sebelum dokter melakukan tindakan medis terhadap pasien. Dengan tidak adanya informed
consent maka tidak terjadi perikatan sebelum penanganan medis. Dengan tidak adanya informed con-
sent maka perlindungan hukum terhadap dokter dan pasien sangatlah minim dan tidak terdapat perikat-
an antara pasien dan dokter. Akibat hukum yang timbul dengan tidak adanya informed consent ternyata
tidak menimbulkan hilangnya kewajiban dokter memberikan suatu prestasi kepada pasien.
       
Surakarta, April 2019
Manager Editor


1 - 5 of 9 Items     1 2 > >>