Vol 5, No 2 (2017)

JULI - DESEMBER

Hukum Indonesia (Nasional) mengalami perkembangan dalam berbagai bidang kehidupan sosial yang melesat dan melampaui deferensiasi bidang hukum tradisional. Kenyataan ini potensial memengaruhi cara berpikir tentang hukum dan sistematisasi hukum, bahkan lingkup dari bidang hukum itu sendiri. Hukum publik maupun privat dapat saja mengalami pergeseran batas-batasnya, sehingga membuka peluang area-area atau bidang hukum yang abu-abu, sebagai bidang hukum tertentu. Lahirnya bidang hukum kesehatan, yang memunculkan isu-isu hukum hubungan pasien-dokter, pasien-rumah sakit, atau dokter-rumah sakit, bahkan isu mengenai kedokteran nuklir memunculkan tuntutan baru pengaturan hukum di banyak aspek; tidak sebatas hukum privat, namun juga publik.

Pergeseran perbatasan hukum publik mupun privat ini memengaruhi pendekatan-pendekatan konseptual atau teoritis yang melingkupi bidang hukum tertentu, seperti halnya juga di bidang hukum perbankan. Sebagai contoh, ketika hukum perbankan membutuhkan keterlibatan hukum pidana, maka konsep-konsep hukum pidana memasuki peraturan-peraturan bidang perbankan yang semula hanya dilihat sebagai bidanghukum privat.Kenyataan ini menuntun pada pemahaman bahwa pembedaan hukum publik dan privat tidak mendeterminasi peraturan hukum tertentu hanya memasuki wilayah konsepsional atau teoritis salah satu di antara hukum publik dan privat.

Secara konseptual,lazimnya berkembang asumsi bahwa hukum privat (privat law) penerapannya pada hubungan-hubungan antar individu dalam suatu sistem hukum (applies to relationship between individuals in a legal system), seperti hukum kontrak. Sedangkan hukum publik (public law) penerapannya dalam hubungan antara individu dan pemerintah, seperti hukum pidana. Ketika suatu peraturan hukum membutuhkan keterlibatan hukum privat dan publik sekaligus, maka tidak dapat dihindari terjadinya friksi domain di antara bidang-bidang hukum itu.

Persoalan pertama tentu memahami perbatasan-perbatasan di antara hukum publik dan privat itu. Definisi bahwa hukum privat berhubungan dengan hubungan antar individu, sedangkan hukum publik mengenai hubungan antara individu dan pemerintah seperti dikemukakan di atas, sangatlah sederhana, sehingga kurang mendalam dan analitis sehubungan dengan isu-isu yang menyilang di antara bidang-bidang hukum itu. Baranger dalam “Miegunyah Distinguished Visiting Fellowship Public Lecture 26.07.2017” menegaskan bahwa “you don’t get to understand public law by searching for its foundations, but by identifying its boundaries.” (Anda tidak akan memeroleh pemahaman hukum public melalui pencarian dasar-dasarnya, namun melalui pengidentifikasian batas-batasnya)Baranger membuat dua kunci klaim dalam hubungan dengan batas-batas eksternal dan internal hukum publik. Dalam hubungan dengan batas eksternal dia menegaskan bahwa  hukum publik muncul dalam proses deferensiasi dari hukum privat. Dalam konteks batasinternalterdapat dua sisi pada hukum publik, yaitu sisi rasional dan sisi politik atau otonomi.

Sisi rasionalitas hukum publik merupakan suatu batas pada kewenangan hukum publik, dan berhubungan dengan cara-cara otoritas publik menggunakan kekuasaannya terhadap subjek hukum atas suatu yurisdiksi. Baranger menggunakan kasus British Council of Civil Service Unions v Minister for the Civil Service dan perluasan tindakan administratif baru-baru ini yang mendapat judicial review di Perancis untuk menunjukkan bagaimana pengejaran rasionalitas ini telah memperluas batas-batas jalinanhukum publik yang rasional.

Hal ini setidaknya, seprti dikatakan oleh Michel Rosenfeld (2013), yaitu saatnya untuk memikirkan kembali batas-batas antara hukum publik dan privat pada abd ke-21 (Rethinking the boundaries between public law and private law for the twenty first century) . Di antaranya ditegaskan bahwa kombinasi antara privatisasi dan globalisasi tampaknya menambah kesulitan dalam hal legitimasi, wewenang, akuntabilitas, dan efisiensi, dan untuk melemahkan konsep tradisional tentang harmoni yang teratur antara dunia publik dan privat. Mengingat perubahan ini dan banyak hal lainnya, apakah sudah waktunya untuk memeriksa kembali, memikirkan kembali, merubah, merancang ulang, atau bahkan mungkin untuk membuang perbedaan tradisional antara hukum publik dan hukum privat?”

Table of Contents

Articles

Prima Suhardi Putra, M. Hudi Asrori, I Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani
PDF
Dewi Septiana, Al Sentot Sudarwanto, Adi Sulistiyono
PDF
Agung Barok Pratama, Aminah ., Mohammad Jamin
PDF
Dwi Rusharyati, Widodo.T Novianto, Moch. Najib Imanullah
PDF
Sri Mulyani ,, Yovita A Mangesti, Arief Suryana
PDF
Lucia Rachmawati, Isharyanto ,, Djoko Wahju Winarno
PDF
Gabriel Vian Mukti Hutomo Raharjo, Sunny Ummul Firdaus, Agus Riwanto
PDF
Rivay Frien Danu, Widodo.T Novianto, Hartiwiningsih ,
PDF
Dwi Setyo Budi Utomo, Widodo T. Novianto, Supanto ,
PDF
Agus Priono, Widodo T. Novianto, I Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani
PDF
Teguh Subroto, Hartiwiningsih ., Supanto ,
PDF
Yuli Isnandar, Hari Purwadi, I Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani
PDF
Triana Widati, Hudi Asrori, pujiyono ,
PDF
Ni Kadek Ayu Ismadewi, Widodo.T Novianto, Hartiwiningsih ,
PDF
Siti Wahyuningsih, Widodo.T Novianto, Hari Purwadi
PDF