Vol 4, No 2

MAY-AUGUST 2015

DOI: http://dx.doi.org/10.20961/yustisia.v4i2

Air merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia. Air mempunyai andil penting bagi kemajuan kehidupan manusia dan menjadi faktor penting pula bagi manusia untuk dapat hidup layak. Sehingga hak manusia atas air merupakan salah satu bagian dari hak asasi manusia. Hal itu menjadi salah satu alasan Mahkamah Konstitusi (MK) membatalkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (UUSDA) melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XI/2013. MK mengemasnya dalam suatu simpulan bahwa undang-undang tersebut tidak dapat memenuhi enam prinsip dasar pembatasan pengelolaan sumber daya air.

Ada baiknya jika kita meninjau kembali secara ringkas prinsip dasar pembatasan pengelolaan sumber daya air. Prinsip dasar menekankan bahwa penguasaan air hendaknya tidak mengganggu hak-hak rakyat atas pemanfaatan sumber daya air dan pemerintah wajib menjamin hak-hak rakyat atas air sebagaimana diatur dalam Pasal 33 ayat (3) UUD 1945. Penjaminan hak atas air dapat berupa pengawasan, pengendalian sumber daya, serta konservasi sumber daya air. Meskipun demikian, usaha industri yang mengelola atau memanfaatkan sumber daya air masih sangat dimungkinkan atas persetujuan dan pengawasan pemerintah. Hal ini penting untuk dilakukan mengingat luasnya hak-hak rakyat atas air yang harus dilindungi negara. Prinsip dasar tersebut menjadi pertimbangan putusan MK sehingga memperjelas pembedaan posisi konsep hak dalam hak guna air. Konsep hak dalam hak guna air harus dibedakan dengan konsep hak dalam pengertian umum dan harus sejalan dengan konsep Res Commune (milik bersama) yang tidak boleh menjadi obyek secara ekonomi. Konsep hak guna air harus ditafsirkan sebagai turunan dari hak hidup yang dijamin dalam UUD 1945.

Pembatalan UU No 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air merupakan momentum pemerintah untuk memperbaiki diri dengan menyusun aturan pengelolaan sumber daya air yang pro-rakyat serta berkeadilan bagi semua pihak. Sudah saatnya negara berperan lebih kuat dalam melindungi hak hidup warganya, yang salah satunya adalah hak atas air. Pengelolaan yang hanya berorientasi pada kepentingan pihak-pihak tertentu yang bersifat terbatas dapat mengikis hak-hak rakyat dan menurunkan martabat negara karena kegagalannya melindungi hak-hak warganya.

Table of Contents

Articles

Koesrianti -
PDF
245-268
Sefriani -, Sri Wartini
PDF
269-291
Rahayu Hartini
PDF
292-309
Ibnu Subarkah, Lukman Hakim
PDF
310-334
Dominikus Rato
PDF
335-348
Nelson Bastian Nope
PDF
349-368
Kushandajani -
PDF
369-396
Safi’ ,, Indien Winarwati, Erma Rusdiana
PDF
397-415
Rofi Wahanisa
PDF
416-438
Rahayu Subekti, Winarno Budyatmojo
PDF
439-455
AL. Sentot Sudarwanto
PDF
456-474
Sabar Slamet
PDF
475-487
Widodo Tresno Novianto
PDF
488-503