Vol 5, No 3: SEPTEMBER-DECEMBER 2016

Three pairs of candidates had registered at the Jakarta General Elections Commission (KPUD) when the poll body closed registration on Friday night. Incumbent Governor Basuki “Ahok” Tjahaja Purnama and Deputy Governor Djarot Saiful Hidayat will compete against the Anies Baswedan-Sandiaga Uno and Agus Harimurti Yudhoyono-Sylviana Murni tickets, which were announced at the 11th hour. As the election has turned out to be a three-way race, it is expected to be a two-round contest as none of the candidates are seen as strong enough to garner more than 50 percent of the vote to win the February election, as stipulated by the 2007 Law on the Jakarta administration. We hope that the Jakarta Concurrent Election will be able to be held equitable, honestly, and hopefully most of  Jakarta voter will participate of it. If we concerned the local election on 9 Desember 2016, we could concluded that the event did not look enthusiastic. There are several main reasons why the elections simultaneously was less enthusiastic. First, the ruling of the Constitutional Court (MK), which requires members of the DPR, DPD and DPRD step down if contesting in the elections. This is a structural reason making the competition between the candidates was not enthusiastic. The phenomenon of a single candidate, and many areas are only followed by two couples, which is caused by the new rules the product of this Court.  Second, socialization pair of candidates is limited and submitted to the Commission and can be fatal. According to surveys conducted Political Indicators Indonesia before the election in 2015, many voters are not aware of any events of democracy in the region. In the other hand, the candidates consideration  supported by political parties is also pragmatic to put forward candidates who have a high popularity. Hence, we, General Elections Commission, especially General Elections Commission,  have to solve those matters. One of the ways, we need to invite the voter participation of the middle class. That important point  that needs to be underlined is to increase voter participation of the middle class. This is the anomalous behavior of our voters: the middle class that has a level of information and a better education. They have a good evaluation, so that the middle class could help the selection of candidates who have a good track record to be elected in the elections. The high abstention among the middle class, obviously not helpful for the improvement of our electoral politics.

Vol 5, No 2: MAY-AUGUST 2016

Setiap tindakan pemerintah diisyaratkan harus bertumpu pada kewenangan yang sah. Di dalam kewenangan terdapat hak yang melekat untuk melakukan sesuatu, termasuk membuat kebijakan dan berbagai peraturan. Sebagai upaya untuk menaikkan citra dan kinerja pemerintahan dalam memberikan pelayanan publik dan memupuk kepercayaan rakyat, Presiden memiliki kewenangan dalam mengambil kebijakan perombakan kabinet yang merupakan hak prerogatif Presidien. Reshuffle Kabinet Jilid II yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo pada beberapa waktu lalu turut menelurkan implikasi perombakan terhadap kebijakan-kebijakan yang sudah ada, terutama kebijakan di lembaga Kementerian. Keseluruhan kebijakan yang diusung setiap aparatur negara, mengalir seiring dengan determinasi antara ekspektasi dan eksekusi yang pada akhirnya bermuara pada pertumbuhan ekonomi, peningkatan kemakmuran, dan pemeretaan kesejahteraan bagi seluruh rakyat.

Kebijakan Reshuffle kabinet beberapa waktu lalu menimbulkan polemik baru dimana Arcandra Tahar selaku Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral yang tidak kurang dari dua puluh hari dilantik, ditenggarai memiliki status dwikenegaraan atau bipatride. Meski telah dinyatakan pemberhentian secara hormat oleh Presiden, namun mekanisme verifikasi percalonan Menteri kabinet menjadi residu tanda tanya besar.

Undang-Undang Dasar Negara Indonesia Tahun 1945 menegaskan dalam Pasal 28D ayat (4) bahwa setiap orang berhak atas status kewarganegaraan. Status kewarganegaraan itu penting bagi setiap orang agar kedudukannya sebagai subjek hukum yang berhak menyandang hak dan kewajiban hukum dapat dijamin secara legal dan aktual. Terlebih dalam dinamika Hukum Internasional, status kewarganegaraan itu dapat menjadi jembatan bagi setiap warga negara untuk menikmati keuntungan dari Hukum Internasional (Jennings & Watt, 1992 : 849), karenanya nasionalitas dan status kewarganegaraan menghubungkan seseorang dengan orang lain dalam pergaulan internasional (A. W Bradley & K.D. Ewing, 2003 : 425)

Namun, perbedaan kiblat antara jus soli (berdasarkan tempat kelahiran) dan jus sanguinis (berdasarkan keturunan) dalam sistem kewarganegaraan diantara negara-negara, maka kewarganegaraan ganda atau dual citizenship adalah hal sangat mungkin terjadi. Dalam praktik, banyak negara yang telah menjalankan kebijakan dual citizenship, seperti Swiss, Hungaria, dan Turki. Di Indonesia, hingga saat ini masih menganut prinsip kewarganegaraan tunggal. Terkait dengan jabatan Menteri yang disandang oleh Archandra Tahar, Pasal 22 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2008 tentang Kementrian Negara menegaskan bahwa untuk dapat diangkat menjadi menteri, sesorang harus memenuhi persyaratan yakni warga negara Indonesia. Megenai status kewarganegaraan Republik Indonesia bahwa kehilangan kewarganegaraan dapat disebabkan jika memperoleh kewarganegaraan lain atas kemauan sendiri, dan tidak menolak atau tidak melepas kewarganegaraan lain.

Kasus dual kewarganegaraan, menjadi refleksi dalam sudut pandang kehati-hatian dan tindakan pencegahan dalam membuat kebijakan dan menjalankan kewenangan oleh Pemerintah untuk kedepannya dalam berhitung mengambil kebijakan secara seksama dan cermat.

Untuk mempertajam wacana kebijakan dan kewenangan, sejumlah artikel pada Edisi ini mencerminkan nuansa-nuansa pendekatan solutif dan preventif terhadap potensi kekeliruan dalam kebijakan dan kewenangan. Artikel diawali dengan implementasi kewenangan khusus di Aceh yang mencakup kebijakan beragama, adat, dan pendidikan, beserta hambatan pelaksanaan kewenangannya. Beberapa artikel turut membahas upaya pencegahan terhadap kekeliruan pelaksanaan kebijakan hukum, antara lain mengenai formulasi precautionary principle dalam merumuskan kebijakan publik, upaya-upaya pencegahan dalam tindak korupsi dana desa, hingga konsep Simulacra sebagai sudut pandang baru untuk merevitalisasi atas praduga tidak bersalah. Sejumlah artikel yang disajikan diharapkan dapat menjadi bahan interaksi keilmuan yang kritis dan objektif.

Vol 5, No 1: JANUARY-APRIL 2016

Perdebatan para akademisi dan praktisi hukum mengenai boleh atau tidaknya jaksa mengajukan peninjauan kembali (PK) telah berakhir di ujung palu Mahkamah Konstitusi (MK). Melalui uji materi Pasal 263 ayat (1) UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang dimohonkan Anna Boentaran, istri terpidana kasus cessie (hak tagih) Bank Bali Djoko S Tjandra senilai 904 miliar. Sebelumnya Mahkamah Agung masih menerima permohonan PK yang diajukan Jaksa terlepas dikabulkan atau ditolak. Kondisi ini telah menimbulkan silang pendapat di kalangan akademisi dan praktisi hukum apakah Jaksa berhak mengajukan PK atas putusan bebas atau lepas yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Putusan Nomor 33/ PUU-XIV/ 2016, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia menyatakan Jaksa Penuntut Umum tidak bisa mengajukan permohonan PK, kecuali terpidana atau ahli warisnya. Dalam amar putusan dinyatakan bahwa Pasal 263 ayat (1) KUHAP seharusnya dimaknai hanya terpidana dan ahli warisnya yang diberikan hak mengajukan PK. Mahkamah menegaskan rumusan Pasal 263 ayat (1) KUHAP setidaknya memuat empat landasan pokok. Pertama, PK hanya diajukan terhadap putusan yang telah berkekuatan hukum tetap. Kedua, PK tidak dapat diajukan terhadap putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan. Ketiga, permohonan PK hanya dapat diajukan terpidana atau ahli warisnya. Keempat, PK hanya dapat diajukan terhadap putusan pemidanaan.

Esensi landasan filosofis lembaga PK ini ditujukan untuk kepentingan terpidana atau ahli warisnya sebagai bentuk perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM), bukan kepentingan negara atau korban. Kalau esensi ini dihapus tentu lembaga PK akan kehilangan maknanya dan tidak berarti. Berdasarkan Pasal

1 ayat (3) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Republik Indonesia adalah negara hukum. Menurut Frederich Julius Stahl, terdapat tiga ciri negara hukum. Pertama, perlindungan Hak Asasi Manusia; Kedua, pembagian kekuasaan; Ketiga, pemerintahan berdasarkan Undang-Undang Dasar. Sejalan dengan itu, AV Decay menegaskan bahwa ciri dari Rule of Law adalah supremasi hukum, persamaan di depan hukum, dan proses hukum yang adil. Supremasi hukum bermakna bahwa hukum mengedepankan undang-undang untuk mencegah kesewenang-wenangan negara terhadap warga negara.

Bahwa sebagai perwujudan dari perlindungan hak asasi manusia dan supremasi hukum sebagaimana yang diungkapkan Stahl dan Decay, maka sebuah negara hukum harus mengatur pembatasan kesewenangan penegak hukum secara tegas untuk memastikan bahwa penegakan hukum dapat menjamin perlindungan, penegakkan hak asasi manusia dan kepastian hukum yang berkeadilan sesuai amanat Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G, dan Pasal 28I ayat (2) dan ayat (4) Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mewajibkan negara untuk menjamin dan menegakkan hak asasi manusia, bukan malah sebaliknya, yaitu menciptakan ketidakadilan dan ketidakpastian hukum. Dengan instrumen penegakkan hukum pidana melalui hukum acara pidana dapat melindungi hak asasi manusia dan menjamin kepastian hukum yang berkeadilan

Vol 4, No 3: SEPTEMBER-DECEMBER 2015

Internasionalisasi UNS telah menjadi slogan yang kerap disuarakan dalam setiap kesempatan di lingkungan civitas akademika Universitas Sebelas Maret. Sebagai salah satu universitas negeri terkemuka di Indonesia, sudah saatnya UNS menunjukkan wajah prestasinya di kancah Internasional. Saat ini, dalam peringkat ke-691 (dunia) atau ke-6 (Indonesia), UNS sedang menjejakkan langkahnya menuju reputasi Internasional. Selain itu, percepatan publikasi ilmiah yang didukung oleh penggunaan teknologi informasi, telah menghasilkan peringkat 1.223 (dunia) versi Webometrics dan peringkat 367 (dunia) versi Web of Repositories. Di Indonesia, UNS menempati peringkat 6 dari kedua versi penilaian di atas.

Berbagai upaya dilakukan sebagai strategi dalam mempersiapkan kepatutan sebagai salah satu universitas negeri bereputasi Internasional. Dukungan studi lanjut tingkat doktoral terus ditingkatkan, publikasi karya ilmiah senantiasa dipacu untuk terus meningkat lebih baik kualitas maupun kuantitasnya, serta prestasi civitas akademika yang dipupuk dan diapresiasi. Dalam hal peningkatan publikasi ilmiah, seluruh elemen akademik di UNS pun dikerahkan untuk mendukung percepatan peningkatan publikasi ilmiah, khususnya publikasi ilmiah internasional.

Mengapa publikasi ilmiah menjadi penting dalam upaya pencapaian internasionalisasi UNS? Karena melalui publikasi ilmiah kita data berkenalan dengan dunia ilmiah internasional yang begitu luas dan penuh tantangan. Melalui publikasi ilmiah pula kita mampu memperkenalkan identitas kita dengan penuh martabat. Di samping itu, melalui publikasi ilmiah kita mampu berkontribusi dan diapresiasi dengan baik oleh dunia akademik di tingkat Internasional.

Menyikapi cita-cita tersebut menulis salah satu jalan yang utama. Menulis merupakan kebiasaan dan gaya hidup yang harus menjadi bagian dari hidup seorang akademisi. Menulis merupakan kegiatan yang harus dimulai, dibiasakan dan senantiasa diasah agar tidak berkurang ketajaman analisisnya. Sebagai wadahnya, sebuah berkala ilmiah memegang peranan penting sebagai kendaraan publikasi ilmiah. Jurnal Hukum Yustisia dapat ikut berkontribusi dalam meningkatkan publikasi ilmiah yang berkualitas dan bereputasi di tingkat Internasional. Sehingga semuanya dapat bersama menjalin jalan menuju UNS bereputasi Internasional.

Vol 4, No 2: MAY-AUGUST 2015

Air merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia. Air mempunyai andil penting bagi kemajuan kehidupan manusia dan menjadi faktor penting pula bagi manusia untuk dapat hidup layak. Sehingga hak manusia atas air merupakan salah satu bagian dari hak asasi manusia. Hal itu menjadi salah satu alasan Mahkamah Konstitusi (MK) membatalkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (UUSDA) melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XI/2013. MK mengemasnya dalam suatu simpulan bahwa undang-undang tersebut tidak dapat memenuhi enam prinsip dasar pembatasan pengelolaan sumber daya air.

Ada baiknya jika kita meninjau kembali secara ringkas prinsip dasar pembatasan pengelolaan sumber daya air. Prinsip dasar menekankan bahwa penguasaan air hendaknya tidak mengganggu hak-hak rakyat atas pemanfaatan sumber daya air dan pemerintah wajib menjamin hak-hak rakyat atas air sebagaimana diatur dalam Pasal 33 ayat (3) UUD 1945. Penjaminan hak atas air dapat berupa pengawasan, pengendalian sumber daya, serta konservasi sumber daya air. Meskipun demikian, usaha industri yang mengelola atau memanfaatkan sumber daya air masih sangat dimungkinkan atas persetujuan dan pengawasan pemerintah. Hal ini penting untuk dilakukan mengingat luasnya hak-hak rakyat atas air yang harus dilindungi negara. Prinsip dasar tersebut menjadi pertimbangan putusan MK sehingga memperjelas pembedaan posisi konsep hak dalam hak guna air. Konsep hak dalam hak guna air harus dibedakan dengan konsep hak dalam pengertian umum dan harus sejalan dengan konsep Res Commune (milik bersama) yang tidak boleh menjadi obyek secara ekonomi. Konsep hak guna air harus ditafsirkan sebagai turunan dari hak hidup yang dijamin dalam UUD 1945.

Pembatalan UU No 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air merupakan momentum pemerintah untuk memperbaiki diri dengan menyusun aturan pengelolaan sumber daya air yang pro-rakyat serta berkeadilan bagi semua pihak. Sudah saatnya negara berperan lebih kuat dalam melindungi hak hidup warganya, yang salah satunya adalah hak atas air. Pengelolaan yang hanya berorientasi pada kepentingan pihak-pihak tertentu yang bersifat terbatas dapat mengikis hak-hak rakyat dan menurunkan martabat negara karena kegagalannya melindungi hak-hak warganya.

Vol 4, No 1: JANUARY-APRIL 2015

Sebagai upaya untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Nomor 25

Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, telah diterbitkan RPJMN (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional) 2015-2019 melalui Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Nasional Jangka Menengah (RPJMN) 2015-2019. Secara substansial RPJMN merupakan penjabaran visi, misi, dan program Presiden hasil Pemilihan Umum 2014 sekaligus tahapan ketiga dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025. RPJMN memuat strategi pembangunan nasional, kebijakan umum, program kementerian/lembaga, kewilayahan dan lintas kewilayahan, serta kerangka ekonomi makro yang mencakup gambaran perekonomian secara menyeluruh termasuk arah kebijakan fiskal dalam rencana kerja yang berupa kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.

Dalam konteks pembangunan hukum nasional, salah satu dari sembilan agenda prioritas (Nawacita), yaitu memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya. Agenda prioritas itu selanjutnya dijabarkan dalam 6 (enam) subagenda prioritas antara lain : (1) meningkatkan penegakan hukum yang berkeadilan; (2) mencegah dan memberantas korupsi; (3) memberantas tindakan penebangan liar, perikanan liar, dan penambangan liar; (4) memberantas narkoba dan psikotropika; (5) menjamin kepastian hukum hak kepemilikan tanah; (5) menjamin kepastian hukum hak kepemilikan tanah; dan (6) melindungi anak, perempuan, dan kelompok marjinal.

Pemberantasan Korupsi masih menjadi permasalahan yang dianggap penting untuk ditangani, terlihat dari sasaran penegakan hukum, salah satunya meningkatkan indeks perilaku antikorupsi  (4,0) pada tahun 2019 dari baseline 2014 pada angka 3,6 maupun peningkatan 20 % indeks penegakan hukum tipikor, di samping pembangunan hukum. Dengan ungkapan lain, sasaran dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi, yaitu menurunnya tingkat korupsi serta meningkatnya efektivitas pencegahan dan pemberantasan korupsi. Sebagaimana ditegaskan pada angka 2 Arah Kebijakan dan Strategi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, hal tersebut salah satunya dilakukan dengan upaya penguatan kelembagaan dalam rangka pemberantasan korupsi. Keberhasilan pemberantasan korupsi akan sangat tergantung kepada kinerja dari instansi yang mempunyai kewenangan dalam pemberantasan korupsi. Adanya peraturan perundang-undangan yang dapat memberikan jaminan kualitas penanganan kasus korupsi oleh KPK merupakan salah satu komponen penting. Namun demikian, Kepolisian dan Kejaksaan sebagai bagian dari instansi penegak hukum yang juga berwenang menangani tindak pidana korupsi juga perlu mendapatkan perhatian baik dalam hal penguatan sumber daya manusianya maupun dukungan operasional dalam melaksanakan tugas fungsi tersebut. Optimalisasi peran KPK dalam rangka melakukan fungsi koordinasi dan supervisi terhadap instansi penegak hukum lain akan mendorong peningkatan kualitas maupun kuantitas penegakan hukum tindak pidana korupsi di Indonesia.

Permasalahan yang dihadapi sat ini, KPK masih berada di bawah bayang-bayang upaya pelemahan. Jaminan penguatan kelembagaan KPK di samping tetap mempertahankan kewenangannya yang super body, sebenarnya juga penting untuk dipertimbangkan mengubah statusnya sebagai lembaga ad hoc menjadi permanen. Namun, lebih penting lagi, yaitu sinergi di antara KPK dan lembaga-lembaga penyidik lain – Kejaksaan dan Kepolisian – dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. Tanpa adanya sinergi, pemberantasan korupsi dapat mengalami distorsi. Sejarah telah mengajarkan bahwa dalam pemberantasan korupsi di Indonesia beberapa kali terjadi kegaduhan di antara penegak hukum itu sendiri. Hal tersebut menjelaskan lemahnya koordinasi KPK dan dukungannya.

Berdasarkan Corruption Perception Index (CPI) 2014 yang diterbitkan secara global oleh Transparency International, Indonesia masih tergolong negara dengan tingkatan (level) korupsi tinggi. Dalam CPI tersebut Indonesia masih menempati posisi 117 dari 175 negara di dunia dengan skor 34 dari skala 0-100 (0 berarti sangat korup dan 100 berarti sangat bersih). Oleh karena itu, penguatan kelembagaan harus disertai dukungan program-program antikorupsi di luar penyidikan yang niscaya dilakukan oleh lembaga-lembaga penegakan hukum antikorupsi itu.

Vol 3, No 3: SEPTEMBER-DECEMBER

Akhir tahun 2014 merupakan masa yang baru bagi bangsa Indonesia. Dengan terpilihnya presiden Republik Indonesia untuk masa jabatan 2014-2019 pada bulan Oktober, maka akhir tahun 2014 menjadi awal sebuah perjuangan baru bagi bangsa Indonesia. Perjuangan bersama pemimpin negara yang baru, dengan visi dan misi yang baru, serta semangat baru yang sering dikumandangkan sebagai Nawacita. Salah satu di antara misi besar tersebut adalah mewujudkan Indonesia sebagai negara maritim yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional. Misi ini mengingatkan kembali hakikat Indonesia sebagai archipelagic state, negara kepulauan.

Masa-masa akhir tahun juga mengingatkan kita kepada Deklarasi Djuanda 1957, tepatnya 13 Desember 1957. Deklarasi Juanda telah mengawali bangkitnya kesadaran kita sebagai negara maritim yang juga merupakan negara kepulauan. Deklarasi Djuanda 1957 merupakan salah satu titik waktu yang sangat penting bagi bangsa Indonesia dalam memahami jati dirinya dengan lebih baik sebagai negara kepulauan. Hal yang lebih penting pula untuk kita ingat bahwa setelah Deklarasi Djuanda 1957, karakteristik negara kepulauan kemudian dituangkan secara internasional dalam United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) 1982. Konvensi ini kemudian menguatkan Indonesia sebagai negara kepulauan. Perkembangan selanjutnya Indonesia meratifikasi UNCLOS 1982 melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985 Tentang Pengesahan United Nations Convention on the Law of the Sea. Penetapan Indonesia sebagai Negara kepulauan akan membawa dampak pada hak untuk melakukan pengukuran laut teritorial dengan penarikan garis pangkal lurus kepulauan sejauh 12 mil laut dari titik terliuar pada saat air surut dan Indonesia membuka akses hak lintas damai (Rights of Innocent Passage). Tantangan dan implikasi negara kepulauan adalah Indonesia memiliki kewenangan pengelolaan pulau terluar dan sumber daya termasuk perikanan. Indonesia telah memiliki beberapa aturan nasional sebagai wujud implementasi konsep negara kepulauan antara lain Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan. Untuk mencapai kejayaan dan kemandirian di bidang maritim, dibutuhkan suatu penanganan secara holistik dan terintegrasi dalam suatu sistem sehingga pendayagunaan pulau-pulau kecil dan perikanan dapat dilakukan secara efektif

Tidak berlebihan kiranya kita memaknai akhir tahun 2014 ini sebagai masa bangkitnya kesadaran identitas kita sebagai negara maritim dan negara kepulauan. Cita-cita luhur dan tonggak sejarah yang kini kita pahami bersama sebagai langkah menuju harapan besar, Indonesia sebagai negara maritim yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional. Sehingga akhir tahun bukanlah sebuah akhir perjuangan, melainkan semakin kuatnya niat dan semangat dalam membangun negeri kita tercinta, Indonesia.

Vol 3, No 2: MEI-AGUSTUS

Estafeta pembangunan bangsa dan negara akan segera bergulir, seiring dengan selesainya rentetan panjang proses demokrasi di Indonesia yaitu pemilihan umum anggota legislatif serta pemilihan presiden dan wakil presiden.Pembangunan akan dapat berhasil apabila disertai dengan regulasi yang menjadi dasar di dalam pelaksanaan ketatanegaraan maupun ketatapemerintahan. Hal yang sangat mendasar bagi suatu regulasi adalah terciptanya hubungan yang harmonis antar lembaga-lembagta negara untuk dapat mengatur kepentingan seluruh bangsa dan negara Indonesia. Khususnya pada lembaga legislatif memerlukan kesadaran yang tinggi dalam hal berbangsa dan bernegara karena keberadaannya berasa dari partai-partai politik yang tentu saja membawa misi dan visi masing-masing. Pada tahap berikutnya adalah perlu diciptakan hubungan yang serasi dan harmonis dengan lembaga eksekutif dan lembaga-lembaga negara yang lain. Persoalan-persoalan di dalam masyarakat sudah menunggu, antara lain korupsi, narkoba, kriminalitas dan yang lain lagi. Hukum yang berlaku harus ditegakan untuk menjuamin kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia, dengan cara mengedepankan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi ataupun golongan.

Vol 3, No 1: JANUARI-APRIL

Bangsa Indonesia baru saja melewati salah satu proses demokrasi, yaitu pemilihan anggota legislatif periode 2014-2019, yang dilaksanakan pada 9 April 2014. Pemilu legislatif itu akan disusul pemilu presiden dan wakil presiden, yang menurut rencana diselenggarakan pada 9 Juli 2014. Kedua pemilu tentu menyisakan harapan terpilihnya pemimpin Indonesia yang mampu menggerakkan pemerintahan, sehingga Indonesia menjadi Negara yang diperhitungkan di seluruh dunia, setidak-tidaknya di kawasan Asia, baik dalam bidang ekonomi, demokratisasi, penegakan hukum,penghormatan terhadap hak asasi manusia (HAM), politik internasional, maupun pertahanan keamanan. Lebih dari itu,  legislatif maupun presiden dan wakil presiden niscaya memikirkan kepentingan seluruh bangsa, utamanya kesejahterakan rakyat Indonesia. Suatu kerugian besar apabila pemilu yang telah menguras energi seluruh elemen bangsa menghasilkan wakil-wakil rakyat yang mencederai kepentingan rakyat yang diwakili, atau memilih presiden dan wakil presiden yang tidak mampu mengantarkan bangsa Indonesia mencapai cita-citanya.

Bagi bangsa Indonesia, pemilu merupakan agenda ketatanegaraan yang dilaksanakan setiap lima tahun sekali sejak Orde Baru. Pemilu diperlukan sebagai salah satu mekanisme mewujudkan prinsip kedaulatan rakyat. Melalui pemilu, rakyat tidak hanya memilih orang yang akan menjadi wakilnya dalam menyelenggarakan Negara, tetapi juga memilih program yang akan menjadi kebijakan Negara pada pemerintahan selanjutnya. Oleh karena itu, tujuan pemilu adalah terpilihnya wakil rakyat dan terselenggaranya pemerintahan yang sesuai dengan pilihan rakyat. Sebagai mekanisme utama berdemokrasi, sangat wajar apabila sistem dan pelaksanaan pemilu menjadi aspek utama yang niscaya dievaluasi secara terus menerus.

Masalah mendasar yang menentukan bangunan suatu Negara adalah konsep kedaulatan yang dianut. Kedaulatan merupakan konsepsi yang berkaitan dengan kekuasaan tertinggi dalam organisasi Negara. Kekuasaan tertinggi tersebut biasanya dipahami sebagai suatu yang abstrak, tunggal, utuh dan tidak terbagi, serta tidak berasal dari kekuasaan lain yang lebih tinggi. Dalam konsep Negara hukum yang demokratis terkandung makna demokrasi diatur dan dibatasi oleh aturan hukum, sedangkan substansi hukumnya ditentukan dengan cara-cara yang demokratis berdasarkan konstitusi. Demokrasi dan nomokrasi saat ini telah berkembang saling berkonvergensi, saling mengisi, menjadi komplemen satu sama lain. Nomokrasi dalam arti berhubungan dengan ide dan konsep Negara hukum (rule of law), sehingga hukum menjadi faktor dominan dalam penyelenggaraan kekuasaan; adapun demokrasi lebih menekankan pada peran sentral rakyat dalam proses sosial politik. Keduanya memunculkan konsep Negara hukum yang demokratis dan Negara demokrasi berdasarkan hukum. Demokrasi dipilih karena berlandaskan pada martabat dan kesederajatan manusia. Demokrasi menawarkan ruang dan kedudukan yang sama di antara warga bangsa dalam menentukan tujuan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, bahkan cara-cara dalam mencapai tujuan itu. Nilai-nilai kemanusiaan ini juga menjadi aspek penting yang melandasi tujuan hukum, yaitu keadilan, kepastian, dan kemanfaatan.

Vol 2, No 3: SEPTEMBER-DESEMBER

      Sepanjang tahun 2013, dunia hukum Indonesia masih diwarnai oleh tindak pidana korupsi skala besar, baik melibatkan kekuasaan di lembaga tinggi negara, partai politik, maupun pengusaha (dunia bisnis). Tidak mengherankan apabila di penghujung tahun ini, berdasarkan indeks persepsi korupsi dari Transparency International, Indonesia menempati posisi dengan skor 32, dan ranking 114 dari 177 negara. Skor tersebut belum menggeser posisi Indonesia lebih baik dari tahun sebelumnya (2012). Artinya, Indonesia masih tetap menempati 63 negara paling korup di dunia, jauh di bawah Singapura (skor 86 dan ranking 5), bahkan Malaysia (skor 50 dan ranking 53) untuk ukuran di kawasan Asia Tenggara. Tingginya angka korupsi tersebut menandai bahwa tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) belum dipenuhi, sehingga pemerintahan yang bersih (clean government) masih jauh api dari panggang. Prinsip dan norma-norma hukum yang berhubungan dengan keuangan negara diabaikan, setidak-tidaknya menunjukkan kesadaran untuk patuh pada hukum (obedience to the law) yang berhubungan dengan keuangan negara masih rendah. Kenyataan itu menuntun pada pemahaman bahwa cara-cara pemberantasan korupsi harus diubah, di samping perubahan hukum substantifnya.  Hal itu juga menandai tuntutan perubahan sosial (social change), dari kehidupan sosial yang masih longgar terhadap aksi-aksi koruptif menjadi struktur sosial yang tanpa toleransi terhadap korupsi. Perubahan sosial dimaksud dapat menyentuh nilai-nilai dasar masyarakat, seperti adat-istiadat, sehingga memasuki ruang yang sangat sulit. Hal tersebut disebabkan makna korupsi dalam UU Antikorupsi tidak selamanya bersesuaian dengan makna yang dimengerti masyarakat. Pencegahan korupsi pada kondisi itu dapat melahirkan konflik nilai dan dilema etis, terutama pada lingkungan masyarakat yang tingkat loyalitasnya tinggi. Oleh karena itu, perubahan dapat dimulai dalam tingkat aksi individu. Aksi-aksi individu tersebut dalam perspektif sosio-legal dapat membentuk dan mereproduksi struktur sosial, meskipun pada gilirannya dapat melemahkan atau setidak-tidaknya membatasi. Apabila perubahan sosial melalui hukum dan penegakannya lebih   menonjolkan pada dampak pencegahan (deterrence effect), maka pendidikan antikorupsi (education on anti-corruption) dimaksudkan untuk membangun kesadaran masyarakat (consciousness/awareness raising of the public). Penegakan hukum yang keras sehingga memiliki dampak pencegahan, sesungguhnya juga merupakan proses pembelajaran pada masyarakat, meskipun hakikatnya menawarkan rasa takut. Gibbs dan peneliti lain melakukan studi mengenai pencegahan (deterrence) yang memfokuskan pada perilaku pidana, menunjukkan dapat dihubungkan dengan upaya untuk mengawasi perilaku melalui tekanan sanksi (threat of sanctions), seperti pidana mati atau pemiskinan. Dalam konteks inilah tampaknya belum menjadi model pemberantasan korupsi di Indonesia khususnya mendasarkan pada putusan-putusan pengadilan atas perkara tindak pidana korupsi. Putusan-putusan perkara korupsi masih tergolong rendah, sehingga dampak pencegahannya pun secara hipotetis masih rendah.

Vol 2, No 2: MEI-AGUSTUS

Permasalahan hukum sangat beragam dan telah menjadi fokus sentral kajian Ilmu Hukum dengan persepsi dan visi yang berbeda. Apa yang terjadi sekarang perlu dihentikan apabila tidak ada titik keseimbangan pengajaran yang mengedepankan Pancasila. Terjadi dominasi reduksi normatif terhadap hukum yang mengakibatkan hukum lebih menonjolkan momentum positifnya atau empirisnya melalui influensi tradisi cabang ilmu dalam mendefinisikan hukum yang berkeadilan.

Pada edisi 86 ini tulisan yang masuk adalah: Pengaturan Kewenangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Setelah Perubahan UUD 1945 oleh Yuslim; Pelibatan Mahkamah Konstitusi dalam perubahan (ulang) UUD 1945 yang Partisipatif Melalui Komisi Konstitusi oleh Ni’matul Huda; Politik Hukum Kebebasan Beragama dan Berkepercayaan di Indonesia oleh Budiyono; Pemberangusan Serikat Pekerja di Daerah Istimewa Yogyakarta oleh Ari Hermawan dan Murti Pramuwardhani Dewi; Putusan Hakim: Menuju Rasionalitas Hukum Refleksif dalam Penegakan Hukum oleh H.M. Soerya Respationo dan M. Guntur Hamzah; Penegakan Hukum Tindak Pidana Illegal Loging (Antara Harapan dan Kenyataan) oleh Winarno Budyoatmojo; Kedudukan Hukum Tenaga Keperawatan Dependen dalam Transaksi Terapeutik oleh M. Fakih; Investment Arbitration bagi Negara Berkembang dan Terbelakang oleh Sefriani; Kebijakan Tata Ruang di Kabupaten Kutai Kartanegara oleh Rahayu Subekti, Lego Karjoko, dan Wida Astuti; Urgensi Kearifan Lokal Membentuk Karakter Bangsa dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Daerah oleh Lintje Anna Marpaung; Analisis Otonomi Daerah dalam Menguatkan NKRI (Studi terhadap UU No. 32 Tahun

2004 Jo UU No. 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah oleh Nuria Siwi Enggarani; Konsep Hukum Pembiasaan Konsumen di Masa Yang Akan Datang oleh Endang Prasetyawawti; Politik Hukum dalam Menata Rekam Medis sebagai Sarana Perlindungan Hukum Terhadap Rumah Sakit, Dosen, dan Pasien oleh Anny Retnowati.

Harapan kami bahwa penerbitan Edisi 86 Jurnal Yustisia dapat menambah khasanah kajian bagi Ilmu Hukum dalam rangka terwujudnya penegakan hukum di Indonesia. Redaksi menyampaikan terima kasih kepada seluruh kontributor tulisan edisi kali ini dan segenap jajaran redaksi yang telah bekerja keras mempersiapkan penerbitan ini.

Vol 2, No 1: JANUARI-APRIL

Pernikahan  sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya. Selanjutnya, setiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundangan yang berlaku. Ketentuan tersebut terkandung dalam Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Jika ketentuan tersebut dicermati,  pelaksanaan perkawinan di Indonesia sebetulnya tidak melibatkan aktif pihak negara,  dengan kata lain perkawinan mutlak urusan privat atau pribadi.  Seseorang yang menikah sesuai  hukum agamanya maka perkawinan tersebut sudah sah. Dalam hal ini,  negara tidak dapat memaksa orang yang menikah untuk mendaftarkan pernikahannya kepada negara, karena berdasarkan bahasa hukum, ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak mengandung keharusan atau kewajiban sehingga pencatatan perkawinan kepada negara boleh dilakukan atau  boleh tidak dilakukan. Masalah perkawinan saat ini baru menjadi sorotan masyarakat sehubungan  kasus perceraian yang dilakukan oleh Bupati Garut terhadap wanita yang telah dikawininya   selama empat hari dan perceraian tersebut dilakukan menggunakan short message service (SMS).  Perbuatan yang dilakukan oleh bupati tersebut, berdasarkan hukum positif tidak dapat  disalahkan karena bupati telah melakukan perkawinan sesuai  agama yang dianutnya yakni Islam. Berdasarkan hukum Islam, perkawinan  sah apabila memenuhi lima syarat yakni adanya mempelai laki-laki dan perempuan, dua orang saksi, mahar, wali mempelai perempuan,  dan ijab kabul yang diucapkan antara mempelai laki-laki dan wali . Apabila perkawinan ini tidak dicatatkan kepada negara itu bukan merupakan syarat sahnya hubungan perkawinan tersebut. Sehubungan tidak dicatatkannya perkawinan bupati tersebut kepada negara,  dengan sendirinya apabila perkawinan  berakhir, tidak perlu melibatkan pihak negara, artinya karena perkawinan itu sah berdasarkan agama, maka perceraian pun juga mengacu pada ketentuan agama.   Dalam ketentuan agama Islam seorang suami yang mengeluarkan kata-kata mengandung perceraian kepada istrinya, misalkan, “aku talak/cerai kamu atau pulanglah kamu kepada orang tuamu, maka terhadap istri tersebut sudah jatuh talak atau cerai dari suami” . Namun demikian, apakah etis seorang pejabat negara melakukan tindakan demikian? Seharusnya seorang pejabat negara memberikan tauladan yang baik kepada masyarakat dalam segi kehidupan apapun termasuk di dalamnya kehidupan yang menyangkut pribadinya. Semuanya itu telah diatur dalam PP No. 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Pasal 3 nomor 6 PP No. 53 Tahun 2010 memuat ketentuan  kewajiban PNS (termasuk pejabat negara) untuk menjunjung tinggi kehormatan negara, pemerintah dan martabat PNS. Pelanggaran kewajiban tersebut mengakibatkan seorang PNS dijatuhi sanksi yang diatur dalam Pasal 7 ayat 4 huruf e PP No. 53 Tahun 2010 dengan hukuman yang terberat yaitu  pemberhentian dengan tidak
hormat sebagai PNS/pejabat negara.   Apakah ke depannya Bupati Garut akan menerima sanksi tersebut. Wallahua’alam.

Vol 1, No 3: SEPTEMBER-DESEMBER

Pernikahan sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya. Selanjutnya, setiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundangan yang berlaku. Ketentuan tersebut terkandung dalam Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Jika ketentuan tersebut dicermati,  pelaksanaan perkawinan di Indonesia sebetulnya tidak melibatkan aktif pihak negara, dengan kata lain perkawinan mutlak urusan privat atau pribadi. Seseorang yang menikah sesuai hukum agamanya maka perkawinan tersebut sudah sah. Dalam hal ini, negara tidak dapat memaksa orang yang menikah untuk mendaftarkan pernikahannya kepada negara, karena berdasarkan bahasa hukum, ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak mengandung keharusan atau kewajiban sehingga pencatatan perkawinan kepada negara boleh dilakukan atau  boleh tidak dilakukan. Masalah perkawinan saat ini baru menjadi sorotan masyarakat sehubungan kasus perceraian yang dilakukan oleh Bupati Garut terhadap wanita yang telah dikawininya selama empat hari dan perceraian tersebut dilakukan menggunakan short message service (SMS). Perbuatan yang dilakukan oleh bupati tersebut, berdasarkan hukum positif tidak dapat  disalahkan karena bupati telah melakukan perkawinan sesuai  agama yang dianutnya yakni Islam. Berdasarkan hukum Islam, perkawinan sah apabila memenuhi lima syarat yakni adanya mempelai laki-laki dan perempuan, dua orang saksi, mahar, wali mempelai perempuan, dan ijab kabul yang diucapkan antara mempelai laki-laki dan wali . Apabila perkawinan ini tidak dicatatkan kepada negara itu bukan merupakan syarat sahnya hubungan perkawinan tersebut. Sehubungan tidak dicatatkannya perkawinan bupati tersebut kepada negara, dengan sendirinya apabila perkawinan berakhir, tidak perlu melibatkan pihak negara, artinya karena perkawinan itu sah berdasarkan agama, maka perceraian pun juga mengacu pada ketentuan agama.  Dalam ketentuan agama Islam seorang suami yang mengeluarkan kata-kata mengandung perceraian kepada istrinya, misalkan, “aku talak/cerai kamu atau pulanglah kamu kepada orang tuamu, maka terhadap istri tersebut sudah jatuh talak atau cerai dari suami” . Namun demikian, apakah etis seorang pejabat negara melakukan tindakan demikian? Seharusnya seorang pejabat negara memberikan tauladan yang baik kepada masyarakat dalam segi kehidupan apapun termasuk di dalamnya kehidupan yang menyangkut pribadinya. Semuanya itu telah diatur dalam PP No. 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Pasal 3 nomor 6 PP No. 53 Tahun 2010 memuat ketentuan kewajiban PNS (termasuk pejabat negara) untuk menjunjung tinggi kehormatan negara, pemerintah dan martabat PNS. Pelanggaran kewajiban tersebut mengakibatkan seorang PNS dijatuhi sanksi yang diatur dalam Pasal 7 ayat 4 huruf e PP No. 53 Tahun 2010 dengan hukuman yang terberat yaitu pemberhentian dengan tidak hormat sebagai PNS/pejabat negara. Apakah ke depannya Bupati Garut akan menerima sanksi tersebut.