PENANGGULANGAN CAMPUR TANGAN URUSAN PERADILAN DI LUAR KEKUASAAN KEHAKIMAN BERBASIS PENAL REFORM (Studi di Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Jawa Timur)

Abstract

Abstract

The purpose of this research is to know the forms of judicial affairs’ intervention outside the power of justice based on article 3 of law No. 48 in 2009 about the powers of the judiciary, and countermeasures’s. The results showed that these forms are practical  intervention   according to some judges in the High Court of East Java, that are State Court judges in Malang, and prosecutors in Malang Regency influence the decision of the judges, the course of the trial and immediately carried out detention through bribery, gratuity, and the influence of the report towards the examination . Sets of regulations for trapping based on the unfounded Criminal Code and Act outside the Criminal Code based on the crime committed. With the increasing reports that violates the principle of presumption of innocence, and the judiciary is free from any interference from any criminal sanctions, along with the sets of regulations are lack of elucidation in the rules of the organization. Therefore the future policy makers should immediately develop the rules that integrate the internal improvement of the judiciary and external judicial’s aspect,  with the intention of enabling the basis, so the rules can be  maintained properly while paying attention to the protection of public officials security for the judiciary.

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bentuk-bentuk campur tangan urusan peradilan di luar kekuasaan kehakiman berdasar Pasal 3 Undang-undang No. 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman, dan penanggulangannya.   Hasil penelitian menunjukkan bahwa bentuk-bentuk campur tangan secara praktis menurut beberapa hakim dalam wilayah Pengadilan Tinggi Jawa Timur, yaitu hakim Pengadilan Negeri Kabupaten Malang, Kota Malang, dan Jaksa Kabupaten Malang pengaruh mempengaruhi putusan hakim, jalannya persidangan dan segera dilaksanakan penahanan dilakukan melalui penyuapan, gratifikasi, dan pengaruh pemberitaan terhadap jalannya pemeriksaan. Perangkat peraturan untuk menjerat berdasar KUHP dan UU diluar KUHP yang berdasar pada Tindak Pidana yang dilakukan. Dengan semakin maraknya pemberitaan yang menyalahi asas praduga tak bersalah dan peradilan bebas lepas dari segala campur tangan dari pihak manapun perangkat sanksi pidana kurang didukung dengan penjabaran dalam peraturan pelaksananya. Oleh karena itu kedepan pengambil kebijakan harus segera menyusun peraturan yang mengintegrasikan aspek perbaikan internal peradilan dan eksternal peradilan, dengan maksud agar asas tersebut dapat terjaga dengan baik sekaligus memperhatikan perlindungan keamanan bagi pejabat publik peradilan.