Akibat Hukum Perceraian Terhadap Hak Asuh Anak di Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri Sukoharjo

Abstract

Artikel ini mengkaji permasalahan, pertama pertimbangan hakim dalam menentukan hak asuh anak di PA dan PN Sukoharjo. Kedua, kesesuaian pertimbangan hakim dalam putusan hak asuh anak sebagai akibat hukum perceraian di PA dan PN Sukoharjo dengan peraturan perundangan yang berlaku. Penelitian ini adalah penelitian hukum empiris bersifat deskriptif. Jenis dan sumber data menggunakan data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah studi lapangan dan studi kepustakaan, teknis analisis menggunakan metode kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertimbangan hakim dalam menentukan hak asuh anak sebagai akibat perceraian menimbang dari beberapa indikator diantaranya: a)pihak yang mengajukan yakni ibu atau ayah; b)alasan mengajukan hadhanah yang pada dasarnya demi kepentingan terbaik bagi anak; c)umur dan keinginan anak; d)penentuan hadhanah bagi anak sah, anak angkat dan anak tiri; e)dasar hukum acuan hakim, hakim PA mengacu pada Pasal 39 UUP jo. Pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UUP, Pasal 116, Pasal 105 dan Pasal 156 KHI dan Pasal 41 UUP. Sedangkan hakim PN mengacu pada Pasal 41, Pasal 45 dan Pasal 49 UUP. Mengenai kesesuaian pertimbangan Hakim PA Sukoharjo telah sesuai dengan Pasal 19 huruf f PP Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UUP jo. Pasal 116 huruf f KHI, Pasal 105 dan 156 KHI, SEMA Nomor 3 tahun 2015, SEMA Nomor 1 Tahun 2016 dan SEMA Nomor 4 Tahun 2016. Kemudian pertimbangan Hakim PN Sukoharjo sesuai dengan Pasal 1320 KUHPerdata, Pasal 41, 45 dan 49 UUP serta Pasal 10 UU Perlindungan Anak.

Kata Kunci: Hak Asuh Anak; Perceraian; Pertimbangan Hakim.