Vol 5, No 2

MAY-AUGUST 2016

DOI: http://dx.doi.org/10.20961/yustisia.v5i2

Setiap tindakan pemerintah diisyaratkan harus bertumpu pada kewenangan yang sah. Di dalam kewenangan terdapat hak yang melekat untuk melakukan sesuatu, termasuk membuat kebijakan dan berbagai peraturan. Sebagai upaya untuk menaikkan citra dan kinerja pemerintahan dalam memberikan pelayanan publik dan memupuk kepercayaan rakyat, Presiden memiliki kewenangan dalam mengambil kebijakan perombakan kabinet yang merupakan hak prerogatif Presidien. Reshuffle Kabinet Jilid II yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo pada beberapa waktu lalu turut menelurkan implikasi perombakan terhadap kebijakan-kebijakan yang sudah ada, terutama kebijakan di lembaga Kementerian. Keseluruhan kebijakan yang diusung setiap aparatur negara, mengalir seiring dengan determinasi antara ekspektasi dan eksekusi yang pada akhirnya bermuara pada pertumbuhan ekonomi, peningkatan kemakmuran, dan pemeretaan kesejahteraan bagi seluruh rakyat.

Kebijakan Reshuffle kabinet beberapa waktu lalu menimbulkan polemik baru dimana Arcandra Tahar selaku Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral yang tidak kurang dari dua puluh hari dilantik, ditenggarai memiliki status dwikenegaraan atau bipatride. Meski telah dinyatakan pemberhentian secara hormat oleh Presiden, namun mekanisme verifikasi percalonan Menteri kabinet menjadi residu tanda tanya besar.

Undang-Undang Dasar Negara Indonesia Tahun 1945 menegaskan dalam Pasal 28D ayat (4) bahwa setiap orang berhak atas status kewarganegaraan. Status kewarganegaraan itu penting bagi setiap orang agar kedudukannya sebagai subjek hukum yang berhak menyandang hak dan kewajiban hukum dapat dijamin secara legal dan aktual. Terlebih dalam dinamika Hukum Internasional, status kewarganegaraan itu dapat menjadi jembatan bagi setiap warga negara untuk menikmati keuntungan dari Hukum Internasional (Jennings & Watt, 1992 : 849), karenanya nasionalitas dan status kewarganegaraan menghubungkan seseorang dengan orang lain dalam pergaulan internasional (A. W Bradley & K.D. Ewing, 2003 : 425)

Namun, perbedaan kiblat antara jus soli (berdasarkan tempat kelahiran) dan jus sanguinis (berdasarkan keturunan) dalam sistem kewarganegaraan diantara negara-negara, maka kewarganegaraan ganda atau dual citizenship adalah hal sangat mungkin terjadi. Dalam praktik, banyak negara yang telah menjalankan kebijakan dual citizenship, seperti Swiss, Hungaria, dan Turki. Di Indonesia, hingga saat ini masih menganut prinsip kewarganegaraan tunggal. Terkait dengan jabatan Menteri yang disandang oleh Archandra Tahar, Pasal 22 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2008 tentang Kementrian Negara menegaskan bahwa untuk dapat diangkat menjadi menteri, sesorang harus memenuhi persyaratan yakni warga negara Indonesia. Megenai status kewarganegaraan Republik Indonesia bahwa kehilangan kewarganegaraan dapat disebabkan jika memperoleh kewarganegaraan lain atas kemauan sendiri, dan tidak menolak atau tidak melepas kewarganegaraan lain.

Kasus dual kewarganegaraan, menjadi refleksi dalam sudut pandang kehati-hatian dan tindakan pencegahan dalam membuat kebijakan dan menjalankan kewenangan oleh Pemerintah untuk kedepannya dalam berhitung mengambil kebijakan secara seksama dan cermat.

Untuk mempertajam wacana kebijakan dan kewenangan, sejumlah artikel pada Edisi ini mencerminkan nuansa-nuansa pendekatan solutif dan preventif terhadap potensi kekeliruan dalam kebijakan dan kewenangan. Artikel diawali dengan implementasi kewenangan khusus di Aceh yang mencakup kebijakan beragama, adat, dan pendidikan, beserta hambatan pelaksanaan kewenangannya. Beberapa artikel turut membahas upaya pencegahan terhadap kekeliruan pelaksanaan kebijakan hukum, antara lain mengenai formulasi precautionary principle dalam merumuskan kebijakan publik, upaya-upaya pencegahan dalam tindak korupsi dana desa, hingga konsep Simulacra sebagai sudut pandang baru untuk merevitalisasi atas praduga tidak bersalah. Sejumlah artikel yang disajikan diharapkan dapat menjadi bahan interaksi keilmuan yang kritis dan objektif.

Table of Contents

Articles

Kurniawan -
PDF
231-255
Veki Edizon Tuhana, Pawito -, Mahendra Wijaya
PDF
256-274
Emmy Latifah
PDF
275-297
Triana Rejekiningsih
PDF
298-325
Heriyanti -
PDF
326-339
Sri Lestari Rahayu, Mulyanto -, Anti Mayastuti
PDF
340-360
Hayat -, Mar’atul Makhmudah
PDF
361-375
Rahayu Subekti
PDF
376-394
Pranoto -, Ayub Torry Satriyo Kusumo
PDF
395-414
Agus Rianto, Junaidi -, Ary Setyawan
PDF
415-434
Muhammad Rustamaji
PDF
435-447
Iwan Permadi
PDF
448-467
Tommy Leonard
PDF
468-483