Vol 5, No 1

JANUARY-APRIL 2016

DOI: http://dx.doi.org/10.20961/yustisia.v5i1

Perdebatan para akademisi dan praktisi hukum mengenai boleh atau tidaknya jaksa mengajukan peninjauan kembali (PK) telah berakhir di ujung palu Mahkamah Konstitusi (MK). Melalui uji materi Pasal 263 ayat (1) UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang dimohonkan Anna Boentaran, istri terpidana kasus cessie (hak tagih) Bank Bali Djoko S Tjandra senilai 904 miliar. Sebelumnya Mahkamah Agung masih menerima permohonan PK yang diajukan Jaksa terlepas dikabulkan atau ditolak. Kondisi ini telah menimbulkan silang pendapat di kalangan akademisi dan praktisi hukum apakah Jaksa berhak mengajukan PK atas putusan bebas atau lepas yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Putusan Nomor 33/ PUU-XIV/ 2016, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia menyatakan Jaksa Penuntut Umum tidak bisa mengajukan permohonan PK, kecuali terpidana atau ahli warisnya. Dalam amar putusan dinyatakan bahwa Pasal 263 ayat (1) KUHAP seharusnya dimaknai hanya terpidana dan ahli warisnya yang diberikan hak mengajukan PK. Mahkamah menegaskan rumusan Pasal 263 ayat (1) KUHAP setidaknya memuat empat landasan pokok. Pertama, PK hanya diajukan terhadap putusan yang telah berkekuatan hukum tetap. Kedua, PK tidak dapat diajukan terhadap putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan. Ketiga, permohonan PK hanya dapat diajukan terpidana atau ahli warisnya. Keempat, PK hanya dapat diajukan terhadap putusan pemidanaan.

Esensi landasan filosofis lembaga PK ini ditujukan untuk kepentingan terpidana atau ahli warisnya sebagai bentuk perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM), bukan kepentingan negara atau korban. Kalau esensi ini dihapus tentu lembaga PK akan kehilangan maknanya dan tidak berarti. Berdasarkan Pasal

1 ayat (3) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Republik Indonesia adalah negara hukum. Menurut Frederich Julius Stahl, terdapat tiga ciri negara hukum. Pertama, perlindungan Hak Asasi Manusia; Kedua, pembagian kekuasaan; Ketiga, pemerintahan berdasarkan Undang-Undang Dasar. Sejalan dengan itu, AV Decay menegaskan bahwa ciri dari Rule of Law adalah supremasi hukum, persamaan di depan hukum, dan proses hukum yang adil. Supremasi hukum bermakna bahwa hukum mengedepankan undang-undang untuk mencegah kesewenang-wenangan negara terhadap warga negara.

Bahwa sebagai perwujudan dari perlindungan hak asasi manusia dan supremasi hukum sebagaimana yang diungkapkan Stahl dan Decay, maka sebuah negara hukum harus mengatur pembatasan kesewenangan penegak hukum secara tegas untuk memastikan bahwa penegakan hukum dapat menjamin perlindungan, penegakkan hak asasi manusia dan kepastian hukum yang berkeadilan sesuai amanat Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G, dan Pasal 28I ayat (2) dan ayat (4) Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mewajibkan negara untuk menjamin dan menegakkan hak asasi manusia, bukan malah sebaliknya, yaitu menciptakan ketidakadilan dan ketidakpastian hukum. Dengan instrumen penegakkan hukum pidana melalui hukum acara pidana dapat melindungi hak asasi manusia dan menjamin kepastian hukum yang berkeadilan

Table of Contents

Articles

Widyo Pramono
PDF
1-19
Murni -, Erma Rusdiana, Rina Yulianti
PDF
20-34
Sinta Dewi
PDF
35-53
Ramlan -
PDF
54-72
Pujiyono -, Jamal Wiwoho, Triyanto -
PDF
73-91
Supanto -
PDF
92-117
Moch Najib Imanullah, Emmy Latifah, Anugrah Adistuti
PDF
118-132
Isharyanto -, Suranto -, Jatmiko Anom Husodo, Adriana G. Firdaussy, Andina Elok Puri Maharani
PDF
133-147
Riska Andi Fitriono, Budi Setyanto, Rehnalemken Ginting
PDF
148-161
Sefriani -
PDF
162-183
Dyah Adriantini Sintha Dewi
PDF
184-200
Yoyon M Darusman
PDF
202-215
Franciscus Xaverius Wartoyo
PDF
216-230