EFEKTIFITAS PEMBINAAN DAN PENGAWASAN KOPERASI OLEH PEMERINTAH DAERAH (Studi di Dinas Perdagangan, Tenaga Kerja, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Karanganyar)

Abstract

Abstract

This article aims to find out the factors restricting the construction and supervision of cooperatives and the fix by Disdagnakerkop & SME Karanganyar Regency. The approach used is the juridical nature of the empirical approach is descriptive. Legal material comprises secondary, primary legal materials, and tertiary. Engineering data collection with interviews and study puataka. Qualitative data analysis techniques. Construction and monitoring of cooperation undertaken by the SME & Disdagnakerkop Karanganyar Regency is still not effective, the main factors that inhibit is not sysop disiplinnya cooperative in presenting a report every year to the cooperative of RAT Disdagnakerkop & SME Karanganyar Regency, some members of the Executive Board of the cooperative which utilizes the interests of private or cooperative groups, the lack of intensity of construction by Disdagnakerkop & SME Karanganyar Regency to cooperatives. Ways of overcoming obstacles is the strict law enforcement to the attitude of stakeholders that are not appropriate, guidance and oversight of cooperatives more at efektififkan.

Keywords: Coaching, supervision, cooperative, Local Governments.

Abstrak

Artikel ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor penghambat pembinaan dan pengawasan koperasi dan cara mengatasinya oleh Disdagnakerkop & UKM Kabupaten Karanganyar. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis empiris bersifat deskriptif. Bahan hukum terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Teknik pengumpulan data dengan wawancara dan studi puataka. Teknik analisis data secara kualitatif. Pembinaan dan Pengawasan koperasi yang dilakukan oleh Disdagnakerkop & UKM Kabupaten Karanganyar masih belum efektif, faktor yang menghambat utamanya adalah tidak disiplinnya pengurus koperasi dalam menyampaikan laporan RAT koperasi setiap tahun kepada Disdagnakerkop & UKM Kabupaten Karanganyar, beberapa oknum pengurus koperasi yang memanfaatkan koperasi demi kepentingan pribadi atau kelompok, kurangnya intensitas pembinaan oleh Disdagnakerkop & UKM Kabupaten Karanganyar kepada koperasi-koperasi. Cara mengatasi hambatan ialah penegakan hukum yang tegas kepada sikap para pemangku kepentingan yang tidak sesuai, pembinaan dan pengawasan koperasi lebih di efektififkan.

Kata kunci: Pembinaan, Pengawasan, Koperasi, Pemerintah Daerah