Vol 5, No 1 (2017)

JANUARI-JUNI

Hukum dan Pembangunan Ekonomi pada edisi ini mengangkat tema utama di bidang hukum pidana, khususnya mengenai perampasan aset dalam konteks pengembalian kerugian keuangan negara, baik karena korupsi maupun berkaitan dengan pencucian uang, di samping isu-isu lain, seperti efisiensi dalam hukum pidana, transplantasi hukum acara pidana, kegagalan institusi diversi, serta hak atas reproduksi bagi narapidana perempuan. Permasalahan hukum administrasi dan tata negara juga mengambil bagian penting, antara lain ihwal KTP elektronik, politik hukum kehutanan serta erimbangan kewenangan, naskah akademik, maupun pembatasan calon kepala desa. Lebih dari itu, beberapa artikel di bidang hukum bisnis dan perdata yang mewarnai praktik penegakan hukum juga tidak kalah menariknya, seperti di bidang penanaman modal dan penentuan ganti rugi.

Pengembalian aset negara yang telah dikorupsi (stolen  assets recovery, StAR) telah ditempatkan sebagai tujuan penting dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. Artinya, keberhasilan pemberantasan korupsi  tidak hanya diukur berdasarkan keberhasilan memidana pelaku tindak pidana korupsi, namun juga ditentukan oleh tingkat keberhasilan mengembalikan aset negara yang telah dikorupsi. Secara internasional, konsep StAR ini telah memperoleh penekanan setidak-tidaknya melalui United Nations Convention Against Corruption, 2003 (UNCAC). StAR tersebut menjadi salah satu prinsip (asas) penting dari 4 (empat) prinsip UNCAC. Tiga prinsip penting lain, yaitu : pencegahan (prevention), kriminalisasi (criminalization), dan kerja sama internasional (international cooperation). Konsep StAR ini dapat diketahui dari Chapter V (Bab V) mengenai “Asset Recovery” (Pengembalian Aset), khususnya Article 51 of the UNCAC, yang menegaskan “The return of assets pursuant to this chapter is a fundamental principle of this Convention, and State Parties shall afford one another the widest measure of cooperation and assistance in this regard.

Asas atau prinsip pencegahan (prevention), tidak berhubungan langsung untuk pengembalian aset, namun merupakan kondisi yang dapat mempengaruhi keberhasilan pengembalian. Prinsip ini diatur dalam Bab II (Chapter II, Preventive Measures), mulai Article 5 sampai Article 14 UNCAC. Di samping mewajibkan Negara Peserta membangun dan melaksanakan kebijakan dan praktik pencegahan Antikorupsi, UNCAC juga menyatakan pentingnya mengadakan badan-badan pencegahan Antikorupsi, mengadopsi sistem rekruitmen pegawai negeri dan pejabat publik, pembentukan standar perilaku fungsi publik (codes or standards of conduct), membangun sistem pengadaan barang yang transparan dan objektif, meningkatkan transparansi administrasi publik, mencegah kesempatan lembaga peradilan melakukan korupsi, keterlibatan swasta dalam korupsi, meningkatkan partisipasi masyarakat, serta tindakan-tindakan mencegah pencucian uang.

Asas atau prinsip kriminalisasi (criminalization) dinyatakan sebagai kewajiban Negara Peserta menyangkut berbagai jenis tindakan-tindakan. Kriminalisasi ini dalam kaitan dengan pengembalian aset negara memberi makna terhadap penentuan tindakan-tindakan yang dianggap sebagai “pencurian aset” (stolen assets). Konsekuensinya, dalam batas-batas tindak pidana atau kejahatan itu, dapat dilakukan upaya hukum pengembalian aset, baik melalui gugatan perdata maupun perampasan (confiscation).

Dalam kaitan dengan prinsip pengembalian aset melalui kerja sama internasional (international cooperation), UNCAC memungkinkan dilakukannya tindakan-tindakan perampasan atas kekayaan tanpa pemidanaan (without a criminal conviction), dalam hal pelaku tidak dapat dituntut dengan alasan meninggal dunia, lari (kabur) atau tidak hadir atau dalam kasus-kasus lain yang sama. Prinsip tersebut diatur dalam Article 54 (1) (c) of the UNCAC. Prinsip ini menunjukkan bahwa gugatan perdata dilakukan ketika mekanisme peradilan pidana gagal melakukan penuntutan karena kondisi-kondisi terdakwa meninggal dunia, lari (kabur), atau inabsentia. Dengan ungkapan lain bahwa Article 54 (1) (c) of the UNCAC merekomendasi Negara Peserta menggunakan/mengatur non-criminal systems of confiscation.

Table of Contents

Articles

Beta Wulansari, Adi Sulistiyono
PDF
Sofyan Wimbo Agung Pradnyawan, Hartiwiningsih ,, Hari Purwadi
PDF
Wuryanti ,, Hari Purwadi
PDF
Th. Wahyu Winarto, Hari Purwadi, Widodo T Novianto
PDF
Andri ,, supanto ,
PDF
Agus Riyanto, I Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani
PDF
Restika Prahanela, Hari Purwadi, Hartiwiningsih ,
PDF
Widada ,, Hari Purwadi, M. Hudi Asrori
PDF
Reza Amin Nugroho, Isharyanto ,, Hartriwiningsih ,
PDF
Sudarto ,, Hari Purwadi, Hartriwiningsih ,
PDF
Fatma Ulfatun Najicha, I Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani
PDF
Bambang irawan, Isharyanto ,, Hartriwiningsih ,
PDF
M Fahmi Hazdan, Adi Sulistiyono
PDF
Haryono ,, Isharyanto ,, Sunny Ummul Firdaus
PDF