Vol 2, No 3

SEPTEMBER-DESEMBER

      Sepanjang tahun 2013, dunia hukum Indonesia masih diwarnai oleh tindak pidana korupsi skala besar, baik melibatkan kekuasaan di lembaga tinggi negara, partai politik, maupun pengusaha (dunia bisnis). Tidak mengherankan apabila di penghujung tahun ini, berdasarkan indeks persepsi korupsi dari Transparency International, Indonesia menempati posisi dengan skor 32, dan ranking 114 dari 177 negara. Skor tersebut belum menggeser posisi Indonesia lebih baik dari tahun sebelumnya (2012). Artinya, Indonesia masih tetap menempati 63 negara paling korup di dunia, jauh di bawah Singapura (skor 86 dan ranking 5), bahkan Malaysia (skor 50 dan ranking 53) untuk ukuran di kawasan Asia Tenggara. Tingginya angka korupsi tersebut menandai bahwa tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) belum dipenuhi, sehingga pemerintahan yang bersih (clean government) masih jauh api dari panggang. Prinsip dan norma-norma hukum yang berhubungan dengan keuangan negara diabaikan, setidak-tidaknya menunjukkan kesadaran untuk patuh pada hukum (obedience to the law) yang berhubungan dengan keuangan negara masih rendah. Kenyataan itu menuntun pada pemahaman bahwa cara-cara pemberantasan korupsi harus diubah, di samping perubahan hukum substantifnya.  Hal itu juga menandai tuntutan perubahan sosial (social change), dari kehidupan sosial yang masih longgar terhadap aksi-aksi koruptif menjadi struktur sosial yang tanpa toleransi terhadap korupsi. Perubahan sosial dimaksud dapat menyentuh nilai-nilai dasar masyarakat, seperti adat-istiadat, sehingga memasuki ruang yang sangat sulit. Hal tersebut disebabkan makna korupsi dalam UU Antikorupsi tidak selamanya bersesuaian dengan makna yang dimengerti masyarakat. Pencegahan korupsi pada kondisi itu dapat melahirkan konflik nilai dan dilema etis, terutama pada lingkungan masyarakat yang tingkat loyalitasnya tinggi. Oleh karena itu, perubahan dapat dimulai dalam tingkat aksi individu. Aksi-aksi individu tersebut dalam perspektif sosio-legal dapat membentuk dan mereproduksi struktur sosial, meskipun pada gilirannya dapat melemahkan atau setidak-tidaknya membatasi. Apabila perubahan sosial melalui hukum dan penegakannya lebih   menonjolkan pada dampak pencegahan (deterrence effect), maka pendidikan antikorupsi (education on anti-corruption) dimaksudkan untuk membangun kesadaran masyarakat (consciousness/awareness raising of the public). Penegakan hukum yang keras sehingga memiliki dampak pencegahan, sesungguhnya juga merupakan proses pembelajaran pada masyarakat, meskipun hakikatnya menawarkan rasa takut. Gibbs dan peneliti lain melakukan studi mengenai pencegahan (deterrence) yang memfokuskan pada perilaku pidana, menunjukkan dapat dihubungkan dengan upaya untuk mengawasi perilaku melalui tekanan sanksi (threat of sanctions), seperti pidana mati atau pemiskinan. Dalam konteks inilah tampaknya belum menjadi model pemberantasan korupsi di Indonesia khususnya mendasarkan pada putusan-putusan pengadilan atas perkara tindak pidana korupsi. Putusan-putusan perkara korupsi masih tergolong rendah, sehingga dampak pencegahannya pun secara hipotetis masih rendah.

Table of Contents

Articles

Suraji - ,, Pranoto ,
PDF
Sulaiman - -
PDF
Sulistiowati - -, Veri Antoni
PDF
Isharyanto - -, Adriana Grahani Firdausy
PDF
djulaeka - -, Rhido Jusmadi
PDF
Anjar S C Nugraheni - C Nugraheni, Diana Tantri C, Zeni Luthfiyah
PDF
M. Hudi - Asrori S, Munawar Kholil, Endang Mintorowati
PDF
Prasetyo - Hadi Purwandoko, Moch Najib Imanullah
PDF
Retno - Saraswati
PDF
Eko - Soponyono
PDF
M. Agus Santoso
PDF
Retno Mawarini Sukmariningsih
PDF
Supriyanta -
PDF