PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMBELI PROPERTI ATAS KEPAILITAN PERUSAHAAN PENGEMBANG BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 37 TAHUN 2004 TENTANG KEPAILITAN DAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG (Studi Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat No. 01/ Pdt.Sus Pemb. Perdamaian/ 2015/ Pn.Niaga.Jkt.Pst)

Abstract

Abstract
This  article  aims  to  explain  how  the  legal  protection  of  property  buyers  on  bankrupted  developer
companies based on Law No. 37 of 2004 on Bankruptcy and Credits Obligations Postponement. This
research is a prescriptive normative legal research that uses the approach of legislation. Types of data
used include: secondary data consisting of primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary
legal materials. Data collection techniques conducted are literature research techniques or document
studies. The property selling mechanism as well as today’s flats, is familiar with the concept of selling
property that can be marketed before the property is completed. At that stage of development, people
can order or buy certain desired property and will wait within a certain time to be submitted to the property
purchased. The buying and selling mechanism is set forth in the Sale and Purchase Agreement (PPJB).
Often the property buyers of PPJB holders are harmed by the actions of the developer companies as
well as unable to finish the construction and end up in bankruptcy proceedings. This bankruptcy status
given by will enforce the uncertainty on debts payments for the property buyers.
Key Words: Bankruptcy; Law Protection; Real Estate Buyer.

Abstrak
Artikel  ini  bertujuan  untuk  menjelaskan  bagaimana  perlindungan  hukum  terhadap  pembeli  properti
atas kepailitan perusahaan pengembang berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang
Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Penelitian ini merupakan penelitian hukum
normatif  bersifat  preskriptif  yang  menggunakan  pendekatan  perundang-undangan.  Jenis  data  yang
digunakan antara lain: data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder,
dan bahan hukum tersier.Teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah teknik penelitian kepustakaan
atau studi dokumen. Mekanisme penjualan properti seperti halnya rumah susun, dewasa ini, mengenal
konsep penjualan properti yang dapat dipasarkan sebelum properti tersebut selesai dibangun. Pada tahap
pembangunan tersebut, masyarakat dapat memesan ataupun membeli produk properti yang diinginkan
dan akan menunggu dalam kurun waktu tertentu untuk dilakukan penyerahan terhadap properti yang
dibeli. Mekanisme jual-beli tersebut dituangkan dalam Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB). Seringkali
pembeli properti pemegang PPJB dirugikan oleh perbuatan perusahaan pengembang seperti halnya tidak
dapat selesainya pembangunan dan berakhir pada proses kepailitan. Adanya pernyataan pailit terhadap
perusahaan  pengembang  memberikan kepastian hukum terhadap pembeli properti atas piutangnya
kepada perusahaan pengembang.
Kata Kunci: Kepailitan; Perlindungan Hukum; Pembeli Properti.