Madalina, Maria, Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, Indonesia

• Vol 2, No 1 (2018): Januari - April 2018 - Articles
  PENERAPAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
  Abstract  PDF
• Vol 2, No 2 (2018): Mei - Agustus 2018 - Articles
  PERLINDUNGAN HAM BAGI TENAGA KERJA DISABILITAS PADA PT PERTAMINA REFINERY UNIT V BALIKPAPAN
  Abstract  PDF
• Vol 2, No 3 (2018): September - Desember 2018 - Articles
  OPTIMALISASI PELAKSANAAN FUNGSI PENGAWASAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SALATIGA TERHADAP ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PADA TAHUN ANGGARAN 2018 DALAM TELAAH UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH
  Abstract  PDF
• Vol 3, No 1 (2019): Januari - April 2019 - Articles
  IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2008 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2011 TENTANG PARTAI POLITIK TERHADAP PERAN PARTAI POLITIK DALAM PROSES REKRUTMEN CALON LEGISLATIF (PERBANDINGAN REKRUTMEN POLITIK ANTARA PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN (PDI-P) DAN PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA (GERINDRA)
  Abstract  PDF
• Vol 3, No 2 (2019): Mei - Agustus 2019 - Articles
  ANALISA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NO. 97/PUU-XIV/2016 TERKAIT PENCANTUMAN ALIRAN KEPERCAYAAN PADA KOLOM AGAMA KARTU TANDA PENDUDUK DAN KARTU KELUARGA
  Abstract  PDF
• Vol 3, No 3 (2019): September - Desember 2019 - Articles
  IMPLEMENTASI PERIZINAN WARUNG INTERNET BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KOTA SURAKARTA NOMOR 4 TAHUN 2016 TENTANG PENYELENGGARAAN WARUNG INTERNET TERKAIT PENGENDALIAN PORNOGRAFI
  Abstract  PDF
• Vol 4, No 2 (2020): Mei - Agustus 2020 - Articles
  PERANAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN DESA DI DESA BRAHU KECAMATAN SIMAN KABUPATEN PONOROGO
  Abstract  PDF
• Vol 1, No 1 (2017): Januari-April 2017 - Articles
  ANALISIS TERHADAP MEKANISME PENYELESAIAN KONFLIK INTERNAL PARTAI POLITIK DITINJAU DARI PRINSIP DEMOKRASI
  Abstract  PDF
• Vol 1, No 3 (2017): September-Desember 2017 - Articles
  FUNGSI PEMERINTAH DALAM MEMBERIKAN PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN BERDASARKAN PRINSIP GOOD GOVERNANCE (STUDI KELURAHAN SUMBER KECAMATAN BANJARSARI SURAKARTA)
  Abstract  PDF
• Vol 5, No 1: JANUARI-APRIL - Articles
  Peran Badan Permusyawaratan Desa dalam Pengawasan Alokasi Dana Desa Berdasarkan Undang–Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa di Desa Triyagan Kecamatan Mojolaban Kabupaten Sukoharjo
  Abstract  PDF
• Vol 5, No 2: MEI-AGUSTUS - Articles
  Pengelolaan Dana Desa untuk Peningkatan Pembangunan di Desa Toriyo Kecamatan Bendosari Kabupaten Sukoharjo
  Abstract  PDF
• Vol 5, No 3: SEPTEMBER-DESEMBER - Articles
  Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 10 Tahun 2015 Terkait dengan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa di Desa Berjo Kecamatan Ngargoyoso Kabupaten Karanganyar
  Abstract  PDF
• Vol 7, No 3: SEPTEMBER-DESEMBER - Articles
  ANALISIS PERBANDINGAN OPTIMALISASI FUNGSI BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DI DESA REJOSARI DENGAN DESA KEMASAN KECAMATAN POLOKARTO KABUPATEN SUKOHARJO
  Abstract  PDF
• Vol 7, No 2: MEI-AGUSTUS - Articles
  ANALISIS IMPLEMENTASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA (APBN) SEBAGAI SUMBER KEUANGAN UTAMA DALAM PENDANAAN KAMPANYE PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM
  Abstract  PDF
• Vol 7, No 2: MEI-AGUSTUS - Articles
  PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA TERKAIT DENGAN KEWENANGAN KEPALA DESA DALAM PENGELOLAAN DANA DESA DI DESA CELEP KECA NGUTER KABUPATEN SUKOHARJOMATAN
  Abstract  PDF
• Vol 7, No 3: SEPTEMBER-DESEMBER - Articles
  IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIJUNJUNG NOMOR 2 TAHUN 2013 TENTANG PERLINDUNGAN AN AK (STUDI PADA PENERAPAN KABUPATEN/KOTA LAYAK ANAK DI KABUPATEN SIJUNJUNG)
  Abstract  PDF