Peran Badan Permusyawaratan Desa dalam Pengawasan Alokasi Dana Desa Berdasarkan Undang–Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa di Desa Triyagan Kecamatan Mojolaban Kabupaten Sukoharjo

Adwin Prabowo, Maria Madalina

Abstract

ABSTRACT
This legal research analyzes and examines the role of the Village Consultative Body of the Triyagan Village, Mojolaban District, Sukoharjo Regency in supervision of the Village Fund Allocation in based on Law Number 6 of 2014 concerning Villages. This legal research uses descriptive empirical research. The approach taken is through a qualitative approach. Sources of legal materials consist of primary legal materials and secondary legal materials. While the data collection techniques used are field studies and literature studies as well as data analysis in this legal research  using qualitative methods. This research was conducted in Triyagan Village,  Mojolaban District, Sukoharjo Regency. The discussion on the writing of this law states that the role of BPD in the implementation of supervision of the Village Fund Allocation covers the planning of Village Government activities, implementation of activities, and reporting on the implementation of Village Government.
Keywords : village consultative body; village find supervision.

Keywords

village consultative body; village find supervision.

Full Text:

PDF

References

Buku

Agus Riwanto. 2018. Pokok-Pokok Hukum Pemerintahan Daerah. Sukoharjo Oase Pustaka.

Maria Madalina, Adriana Grahani Firdausy, Agus Riwanto, Achmad. 2018. Pe- ngelolaan Dana Desa dalam Teori dan Praktik. Surakarta: CV. Indotama Solo.

Naeni Amanulloh. 2015. Buku 3 Demokratisasi Desa.Jakarta : Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia.

Peter Mahmud Marzuki. 2013. Penelitian Hukum. Jakarta: Kencana Pernada Media Group.

Soerjono Soekanto. 2010. Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta: UI Press.

Taliziduhu, Ndraha. 1991. Dimensi-Dimensi Pemerintahan Desa. Jakarta: Bumi Aksara.

Jurnal dan Publikasi Ilmiah

Anggraeni Yunita dan Christianingrum. 2019. “Evaluasi Akuntabilitas dan Efektivitas Pengelolaan Dana Desa di Kabupaten Bangka dan Kabupaten Belitung:Suatu Kajian Komprehensif”. Jurnal Tirtayasa Ekonomika. Vol. 14 Nomor 1.

Tommy wijayantio-Sri Sutjiatmi. 2013. “Analisis Efektivitas Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa Terhadap Penggunaan Dana Desa Tahun 2015- 2016 Desa Lebakbarang Kecamatan Lebakbarang Kabupaten Pekalongan”. Pancasakti Government Journal, Vol. 1, No. 1.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Permendagri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa.

Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 15 Tahun 2017 tentang Badan Permusyawaratan Desa.

DOI: https://doi.org/10.20961/respublica.v5i1.58437

Refbacks

  • There are currently no refbacks.