Vol 3, No 1 (2019)

Januari - April 2019

Table of Contents

Articles

GAGASAN INTEGRASI KEWENANGAN OMBUDSMAN DAN LEMBAGA HAM MELALUI STUDI KOMPARASI KELEMBAGAAN OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA DAN THE PARLIAMENTARY OMBUDSMAN OF FINLAND
Hani Puspitaningrum, Jadmiko Anom Husodo
PDF
1 - 13
PENERAPAN PARLIAMENTARY THRESHOLD DALAM PEMBENTUKAN PEMERINTAHAN PRESIDENSIAL YANG STABIL MENURUT UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945
Bunga Asoka Iswandari, Isharyanto Isharyanto
PDF
14 - 26
IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI NOMOR 19 TAHUN 2017 TERKAIT PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA TAHUN 2018 DI DESA BAKI PANDEYAN, KECAMATAN BAKI, KABUPATEN SUKOHARJO
Herjuna Praba Wiesesa, Adriana Grahani Firdausy
PDF
27 - 44
OPTIMALISASI PENDAPATAN ASLI DESA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA
Sidik Sakti Indera Waspada, Andina Elok Puri Maharani
PDF
45 - 51
IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2008 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2011 TENTANG PARTAI POLITIK TERHADAP PERAN PARTAI POLITIK DALAM PROSES REKRUTMEN CALON LEGISLATIF (PERBANDINGAN REKRUTMEN POLITIK ANTARA PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN (PDI-P) DAN PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA (GERINDRA)
Naano Rustanto, Maria Madalina
PDF
52 - 62
PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM TERKAIT DENGAN REKRUTMEN CALON LEGISLATIF OLEH PARTAI POLITIK DI KABUPATEN SUKOHARJO
Irma Dwi Fahriyani, Suranto Suranto
PDF
63 - 75
ANALISIS LEGAL STANDING PEMOHON GUGATAN DALAM PERKARA PERSELISIHAN HASIL PILKADA DI MAHKAMAH KONSTITUSI DENGAN KEPESERTAAN CALON TUNGGAL
Enggar Rahmat, Sunny Ummul Firdaus
PDF
76 - 90
PENERAPAN UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG SISTEM PEMILU PROPORSIONAL TERBUKA TERBATAS PADA PEMILU LEGISLATIF 2019 DI KOTA SALATIGA
Kharisma Aulia Firdausy, Agus Riwanto
PDF
91 - 101
HAK PILIH ORANG DENGAN GANGGUAN JIWA/INGATAN PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 135/PUU-XIII/2015
Delasari Krisda Putri, Achmad Achmad
PDF
102 - 111