Vol 2, No 3 (2018)

September - Desember 2018

Table of Contents

Articles

PERANAN MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM MEMPERKUAT KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI
Usep Taryana, Jadmiko Anom Husodo
PDF
251 - 265
PERAN PENGHUBUNG KOMISI YUDISIAL DALAM MENJAGA DAN MENEGAKKAN KEHORMATAN, KELUHURAN MARTABAT, SERTA PERILAKU HAKIM DI JAWA TENGAH
Kurnia Setyaputra, Suranto Suranto
PDF
266 - 279
IMPLIKASI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 24/PUU/XII/2014 TERHADAP EKSISTENSI LEMBAGA SURVEI PEMILU DIKAITKAN DENGAN PARTISIPASI POLITIK
Nathanael Pandapotan Napitupulu, Adriana G Firdausy
PDF
280 - 299
OPTIMALISASI PELAKSANAAN FUNGSI PENGAWASAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SALATIGA TERHADAP ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PADA TAHUN ANGGARAN 2018 DALAM TELAAH UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH
Tegar Jati Wicaksono, Maria Madalina
PDF
300 - 316
PELAKSANAAN FUNGSI BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN DESA DI DESA TANJUNGSARI KECAMATAN GUNUNGTANJUNG KABUPATEN TASIKMALAYA
Shehabudhi Septian Anjasmara, Achmad Achmad
PDF
317 - 329
UPAYA KOMISI PEMILIHAN UMUM UNTUK MENINGKATKAN PARTISIPASI MASYARAKAT PADA PEMILIHAN UMUM LEGISLATIF DI KOTA SURAKARTA
Rizma Dwi Nidia, Andina Elok Puri Maharani
PDF
330 - 347
ANALISIS TERHADAP UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017 TERKAIT DENGAN PENERAPAN PRESIDENTIAL THRESHOLD MENGENAI PEMILIHAN PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN DALAM PEMILU SERENTAK
Anindya Suksarian Safiradewi, Isharyanto Isharyanto
PDF
348 - 361
MENGGAGAS MUATAN PENDIDIKAN POLITIK YANG IDEAL (STUDI KASUS PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN (PDIP) KABUPATEN WONOGIRI)
Wahyu Satrio Aji, Agus Riwanto
PDF
362 - 375
ANALISIS BATASAN KEWENANGAN PRESIDEN DALAM MEMBENTUK PERATURAN PRESIDEN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2011 TENTANG PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
Rizal Abdurrahman, Sunny Ummul Firdaus
PDF
376 - 390