Firdaus, Sunny Ummul, Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, Indonesia

• Vol 2, No 1 (2018): Januari - April 2018 - Articles
  PENGATURAN FUNGSI PENGAWASAN INTERNAL TERHADAP HAKIM KONSTITUSI SEBAGAI UPAYA MEWUJUDKAN KEKUASAAN KEHAKIMAN YANG MERDEKA (STUDI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 1-2/PUU-XII/2014)
  Abstract  PDF
• Vol 2, No 2 (2018): Mei - Agustus 2018 - Articles
  KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KUDUS DALAM PENARIKAN RETRIBUSI TERMINAL TIPE C SEBAGAI PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH
  Abstract  PDF
• Vol 3, No 1 (2019): Januari - April 2019 - Articles
  ANALISIS LEGAL STANDING PEMOHON GUGATAN DALAM PERKARA PERSELISIHAN HASIL PILKADA DI MAHKAMAH KONSTITUSI DENGAN KEPESERTAAN CALON TUNGGAL
  Abstract  PDF
• Vol 3, No 2 (2019): Mei - Agustus 2019 - Articles
  ANALISIS IMPLIKASI WEWENANG MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM MELAKUKAN PENGUJIAN KONSTITUTIONAL TERHADAP RATIFIKASI PERJANJIAN INTERNASIONAL PADA KELEMBAGAAN DAN PUTUSAN
  Abstract  PDF
• Vol 3, No 3 (2019): September - Desember 2019 - Articles
  PROBLEMATIKA HILANGNYA HAK PILIH WARGA NEGARA YANG DITIMBULKAN PASAL 348 AYAT (9) UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILU DALAM MENGHADAPI PELAKSANAAN PEMILIHAN UMUM SERENTAK 2019
  Abstract  PDF
• Vol 4, No 1 (2020): Januari - April 2020 - Articles
  HARMONISASI HUKUM: PENGATURAN PEMILU SERENTAK DAN PERLINDUNGAN HUKUM, ANALISIS YURIDIS TERHADAP KEMATIAN KPPS TAHUN 2019
  Abstract  PDF
• Vol 4, No 2 (2020): Mei - Agustus 2020 - Articles
  KONSEP KOALISI PARTAI POLITIK DALAM SISTEM PRESIDENSIAL INDONESIA
  Abstract  PDF
• Vol 2, No 3 (2018): September - Desember 2018 - Articles
  ANALISIS BATASAN KEWENANGAN PRESIDEN DALAM MEMBENTUK PERATURAN PRESIDEN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2011 TENTANG PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
  Abstract  PDF
• Vol 1, No 1 (2017): Januari-April 2017 - Articles
  PENANGANAN PELANGGARAN MONEY POLITICS PADA PENYELENGGARAAN PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI DAN WALIKOTA TAHUN 2015 OLEH BAWASLU RI
  Abstract  PDF
• Vol 7, No 2: MEI-AGUSTUS - Articles
  IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH PROVINSI DKI JAKARTA NOMOR 10 TAHUN 2011 TENTANG PERLINDUNGAN PENYANDANG DISABILITAS TERKAIT DENGAN HAK KETENAGAKERJAAN BAGI PENYANDANG DISABILITAS (STUDI KASUS DINAS SOSIAL PROVINSI DKI JAKARTA)
  Abstract  PDF
• Vol 7, No 3: SEPTEMBER-DESEMBER - Articles
  IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR NOMOR 12 TAHUN 2018 TENTANG PENYANDANG DISABILITAS (Kajian Pemenuhan Hak Aksesibilitas)
  Abstract  PDF