Vol 7, No 2 (2018)

AGUSTUS

Table of Contents

RECIDIVE

ANALISIS DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PUTUSAN BEBAS TINDAK PIDANA KORUPSI DANA TUNJANGAN PENGHASILAN APARAT PEMERINTAH DESA KABUPATEN TAPANULI SELATAN
Danu Surya Putra, Rehnalemken Ginting
PDF
125-135
KERINGANAN PENJATUHAN PIDANA SEBAGAI BENTUK PENGHARGAAN UNTUK SAKSI PELAKU(JUSTICE COLLABORATOR) (Studi Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 127/PID.SUS.TPK/2015/PN.JKT.PST)
Reza Fitra Ardhian, Winarno Budyatmojo
PDF
136-145
PENERAPAN PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA NOMOR 11 TAHUN 2017 TENTANG GRAND PENANGANAN OVERCROWDED DI RUMAH TAHANAN NEGARA KELAS I SURAKARTA
Fauzi Al Hakim
PDF
146-156
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PENDERITA GANGGUAN BIPOLAR (Studi Putusan Pengadilan Negeri Malang Nomor.190/Pid.B/2013/PN Mlg)
Srikandi Wahyuning Tyas, Diana Lukitasari
PDF
157-167
PERTANGGUNGJAWABAN TINDAK PIDANA DAN PELANGGARAN KODE ETIK ATAS PUBLIKASI IDENTITAS ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM DALAM PEMBERITAAN DI MEDIA MASSA
Riana Dewi
PDF
168-179
DISPARITAS PIDANA DALAM TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN KEKERASAN DI PENGADILAN NEGERI SLEMAN
Widiyani Ratna Furi
PDF
180-191
PENJATUHAN PIDANA DI BAWAH PIDANA MINIMUM KHUSUS TERHADAP JUSTICE COLLABORATOR TINDAK PIDANA KORUPSI
Dhian Widhyastuti
PDF
192-202
FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PEREDARAN MAGIC MUSHROOM ATAU JAMUR LETONG DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
Nindia Viva Pramudha Wardani
PDF
203-210
IMPLEMENTASI PENILAIAN RISIKO DAN PENILAIAN KEBUTUHAN NARAPIDANA BERDASARKAN PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
Astrika Puspita Rani
PDF
211-220
TINDAK PIDANA PENTRANSMISIAN INFORMASI ELEKTRONIK YANG BERMUATAN MELANGGAR KESUSILAAN DALAM APLIKASI BIGO LIVE
Azizah Imamatun Nisa
PDF
221-229
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PENGEDAR CIU DI KABUPATEN SUKOHARJO DITINJAU DARI PUTUSAN PENGADILAN NEGERI SUKOHARJO
Bunga Arini
PDF
230-