PERBANDINGAN HAK PESERTA BPJS KESEHATAN DENGAN JKN- KBS (KRAMA BALI SEJAHTERA) SEBAGAI BENTUK PELAYANAN JAMINAN SOSIAL DI INDONESIA
Abstract
Abstract
This research is prescriptive and applied normative legal research. Types of legal materials include primary and secondary legal materials. Data collection techniques used were literature study, research instruments in the form of Presidential Regulation Number 82 Year 2018 on Health Insurance and, and Bali Governor Regulation Number 104 Year 2018 regarding National Health Insurance of Krama Bali Sejahtera, then the technical analysis used was the deductive method. The results of this study are an analysis of the fundamental differences between the rights of participants received in the Health BPJS and also JKN-KBS.
Keywords: Health BPJS; participant rights; JKN-KBS
Abstrak
Artikel ini bertujuan untuk menganalisis perbandingan hak peserta yang lahir dari perjanjian antara peserta dengan BPJS Kesehatan dan juga JKN-KBS. Perjanjian antara peserta dengan BPJS Kesehatan dan juga JKN-KBS memiliki beberapa perbedaan terkait hak peserta sehingga perlu dilakukan perbandingan untuk perbaikan pelayanan jaminan sosial di Indonesia. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif bersifat preskriptif dan terapan. Jenis bahan hukum meliputi bahan hukum primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan, instrumen penelitian berupa Peraturan Presiden Nomor
82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan dan dan, Peraturan Gubernur Bali Nomor 104 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan Nasional Krama Bali Sejahtera, selanjutnya teknis analisis yang digunakan adalah metode deduktif. Hasil dari penelitian ini adalah analisis perbedaan mendasar antara hak peserta yang diterima dalam BPJS Kesehatan dan juga JKN-KBS.
Kata Kunci: BPJS Kesehatan; Hak peserta; JKN-KBS
Keywords
Full Text:
PDFReferences
Asih Eka Putri. 2014. Paham Transformasi Jaminan Sosial Indonesia.
Jakarta : CV Komunitas Pejaten Mediatama.
Achmad Subianto. 2010. Sistem Jaminan Sosial Nasional. Jakarta : Gibon
Group Publication dan Yayasan Bemula Dari Kanan.
R. Subekti. 1980. Aspek-Aspek Hukum Perikatan Nasional. Bandung : Alumni.
Sulastomo. 2008. Sistem Jaminan Sosial Nasional Sebuah Introduksi.
Jakarta : PT Rajagrafindo Persada.
Jurnal
Abidin. 2016. Pengaruh Kualitas Pelayanan BPJS Kesehatan Terhadap Kepuasan Pasien di Puskesmas Cempae Kota Parepare. Jurnal MKMI Volume 12 Nomor 2. Juni 2016. Makassar: Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Hasanuddin.
Asen B. Tahupiah. 2016. Perjanjian Antara Peserta Dengan BPJS Bidang Kesehatan Menurut UU NOMOR 24 Tahun 2011. Lex Crimen Volume 5 Nomor 3 Tahun 2016 Manado: Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi.
Debra S. S. Rumengan, dkk. 2015. Faktor-Faktor yang Berhubungan dengan Pemanfaatan Pelayanan Kesehatan di Piskesmas Paniki Bawah Kecamatan Mapanget Kota Manado. JIKMU Volume 5
Nomor 1. Januari 2015. Manado: Universitas Sam Ratulangi.
Dwi Ratnasari. 2017. Analisis Pelaksanaan Sistem Rujukan Berjenjang bagi Peserta JKN di Puskesmas X Kota Surabaya. JAKI Volume 5
Nomor 2. Juli-Desember 2017. Surabaya: Fakultas Kesehatan
Masyarakat Universitas Airlangga.
Fheriyal Sri Isriawati. 2015. Tanggung Jawab Negara dalam Pemenuhan Hak Atas Kesehatan Masyarakat Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion Volume 3 Nomor 2. Tahun 2015. Media Neliti.
Irena Dushi, dkk. 2017. “The Importance of Social Security Benefits to The Income of The Aged Population”. Sosial Security Bulletin Volume 77 Nomor 2. Tahun 2017. Researchgate.
Putri Aulia. 2014. “Polemik Kebijakan Integrasi Jaminan Kesehatan Daerah ke Sistem Jaminan Kesehatan Nasional”. Jurnal Kesehatan Masyarakat Andalas Volume 8 Nomor 2. September 2014. Padang: Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Andalas.
Perundang-Undangan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial
Nasional.
Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara
Jaminan Sosial.
Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan. Peraturan Gubernur Bali Nomor 104 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan Nasional Krama Bali Sejahtera.
Refbacks
- There are currently no refbacks.