PERLINDUNGAN HUKUM BAGI NASABAH DALAM TRANSAKSI GADAI OLEH LEMBAGA GADAI SWASTA YANG BELUM MEMILIKI IZIN DI INDONESIA
Abstract
This article aims to analyze and examine the legal protection for customers in pawn transactions by private pawnshops that do not have a license in Indonesia which is expected to provide insight for the wider community. This research is a prescriptive normative legal research with a statutory approach and a conceptual approach. The type of data used is secondary data which includes primary legal materials and secondary legal materials. While the data collection technique in this research is by using the method of browsing through the internet media which is then followed by analysis techniques using grammatical, historical, and systematic interpretation techniques. The results of this study indicate that the legal protection obtained by customers who use pawn transactions at private pawn institutions that do not yet have a permit is based on the agreement made by the pawning institution with the customer itself. Although they do not get protection from the Financial Services Authority as the supervisor of the pawning institution, customers get legal protection based on the laws in force in Indonesia. If the customer is harmed due to a default or unlawful act committed by the private pawnshop, the customer has the authority to file a lawsuit to the local District Court and if there are criminal elements such as fraud or embezzlement, the customer can also report the act to the Police. Thus, customers have legal protection and legal certainty to achieve justice.
Keywords
Full Text:
PDFReferences
Abdulkadir Muhammad. 2000. Hukum Perdata Indonesia.Bandung : Citra Bakti.
Andri Soemitra. 2009. Bank dan Lembaga Keuangan Syariah. Jakarta: Kencana Media Group.
Audiana Nabilla. 2017. “Perlindungan Hukum Bagii Konsumen Terhadap Praktik Pegadaian Swasta Ditinjau Dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor. 31/POJK.05/2016 Dan Maslahah Mursalah (Studi di Sarwah Mandiri Candi-Sidoarjo)”. Skripsi. Malang : Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim. Happy Susanto. 2008. Hak-Hak Konsumen Jika Dirugikan. Jakarta: Visimedia. Izin.Co. 2018. Syarat Pendirian PT dan CV| Syarat Pembuatan Pt 2018 Terbaru. https://izin.co.id/artikel/syarat-pendirian-pt.php. Diakses pada tanggal 10 November 2021.
Kompas.com. 2021. Mengenal Firma serta Bedanya dengan PT dan CV. https://money.kompas.com/read/2021/08/23/091903926/mengenal-firma- serta-bedanya-dengan-pt-dan-cv?page=all. Diakses pada tanggal 10 Oktober 2021
Lastuti Abubakar dan Tri Handayani .2017. “Telaah Yuridis Perkembangan Regulasi Dan Usaha Pegadaian Sebagai Pranata Jaminan Kebendaan”. Jurnal Bina Mulia Hukum. Volume 2. Nomor 35. Sumedang : Fakultas Hukum Univeristas Padjajaran.
Melati Fitri Batubara. 2019. “Perlindungan Hukum Bagi Nasabah dalam Transaksi
Gadai oleh Usaha Pergadaian yang Tidak Memiliki Izin (Studi Kasus di Kecamatan Medan Baru)”. Skripsi. Medan : Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara.
Moch Isnaeni. 2016. Lembaga Jaminan Kebendaan Dalam Burgerlijk Wetboek : Gadai dan Hipotek. Surabaya : PT. Revka Petra Media.
Munir Fuady. 2013. Hukum Jaminan Hutang. Jakarta: Erlangga.
OJK.2019. Buku 7 Lembaga Jasa Keuangan Lainnya. Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan.
OJK. 2020. Daftar Perusahaan Pergadaian Berizin dan/atau Terdaftar di OJK Per Juli 2020.: https://sikapiuangmu.ojk.go.id/FrontEnd/CMS/Home Diakses pada tanggal 14 september 2021
Peter Mahmud Marzuki. 2005. Penelitian Hukum. Jakarta : Kencana Prenada Media Grup.
Shidarta. 2004. Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia. Jakarta: PT Grasindo.
Somaya Permata Hati. 2019. “Kajian Hukum Terhadap Legalitas Perusahaan Gadai Yang Belum Terdaftar dan Mendapat Izin Usaha”. Skripsi. Medan : Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara.
Sudikno Martokusumo. 2008. Mengenal Hukum Suatu Pengantar. Yogyakarta: Liberty.
Syachran Basah. 1995. Pencabutan Izin Salah Satu Sanksi Hukum Administrasi. Surabaya: Penataran Hukum Administrasi dan Lingkungan di Fakultas Hukum Unair.
Trias. (2020, Desember 29). Portal Informasi Bisnis Terkini. Diambil kembali dari Syarat dan Panduan Lengkap tentang Pendirian Koperasi: https://izin.co.id/indonesia-business-tips/2020/12/29/syarat-pendirian- koperasi/. Diakses pada tanggal 3 Oktober 2021
Windy & Pranoto. 2020. “Ekseskusi Benda Milik Pihak Ketiga Ketika Debitur Wanprestasi (Studi PT Pegadaian Cabang Nganjuk)”. Jurnal Private Law. Volume III. Nomor. 2. Surakarta : Bagian Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret.
Yuri Nanda Larasati & Jafri Khalil. 2017. Mekanisme dan Proteksi Jaminan Nasabah Pada Gadai Informal. Jurnal Liquidity. Volume 6 Nomor 2. Jakarta : ITB Ahmad Dahlan Jakarta.
Refbacks
- There are currently no refbacks.













