KAJIAN TERHADAP KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM PEMBERIAN SUBSIDI DI SEKTOR PERUMAHAN

Abstract

Abstract

The purpose of this research is to find out the subsidy policy developments in the housing field in Indonesia, and to know the obstacles that hinder the implementation of subsidized housing in Indonesia. This research is a normative law, namely the research that is done by examining secondary data (library) consists of: primary law materials; secondary law material. In a normative law research, data have been collected, either through an inventory of primary law materials and investigation of secondary materials, conducted content analysis which is then processed into premises- general premise of common norms in the regulation of subsidy in the housing field. Further, analyzed deductively using syllogism thought patterns composed of two statements (major premise and minor premise) and a conclusion. Conclusions: 1) the provision of subsidy to low-income people is expected to bring people, especially low-income people to own a home; 2) low levels of uptake for subsidized housing.

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui perkembangan kebijakan subsidi di bidang perumahan di Indonesia, dan untuk mengetahui kendala-kendala yang menghambat pembangunan perumahan bersubsidi di Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti data sekunder (pustaka) terdiri dari :bahan hukum primer; bahan hukum sekunder. Dalam penelitian hukum normatif, data yang telah terkumpul, baik melalui inventarisasi bahan-bahan hukum primer maupun penyelusuran bahan sekunder, dilakukan content analysis yang kemudian diolah menjadi premis- premis umum tentang norma-norma umum dalam peraturan subsidi di bidang perumahan.Selanjutnya dianalisis secara deduktif dengan mempergunakan pola berfikir silogisme yang tersusun dari dua buah pernyataan (premis mayor dan premis minor) dan sebuah kesimpulan. Kesimpulan:1)pemberian subsidi terhadap masyarakat berpenghasilan rendah ini diharapkan akan mewujudkan masyarakat khususnya masyarakat berpenghasilan rendah untuk memiliki rumah; 2) rendahnya tingkat serapan terhadap perumahan bersubsidi.