THE RIGHT TO ACCESS BANKING DATA IN A CLAIM FOR A DIVISION OF COMBINED ASSETS THAT IS FILED SEPARATELY FROM A DIVORCE CLAIM

Faizal Kurniawan, Xavier Nugraha, Bagus Oktafian Abrianto, Syifa Ramadhanti

Abstract

Bank Secrecy remains as one of the most essential principles of banking. In Indonesia, however, this principle is not absolute. According to Article 40 (1) of Law No.10 of the Year 1998 regarding changes to Law Number 7 of the Year 1992 regarding Banking alongside Article 2 (4) of Bank Indonesia Number : 2/19/PBI/2000 regarding several exceptions in implementing Bank Secrecy. In its implementation, these exceptions have yet to adjust to recent social development. One problematic case is when it relates to a claim of combined assets that is filed in conjunction with a claim for divorce. In recent development, the Constitutional Court has asserted that the one of the exceptions for Bank Secrecy can occur for cases of divorce, in its Judgement Number 64/PUU-X/2012. However, this decision has yet to answer a problematic issue when the claim for divorce is filed separately from the claim for the division of combined assets. Such decision does not consider cases in which the two aforementioned claims are filed separately. This presents a problem for couples who are not muslim and are confined to divorce laws in which the two claims must be filed separately. Thus, does a claim for the division of combined assets that is filed separately from the claim of divorce fall under the Scope of Constitutional Court Decision Number 64/PUU-X/2012? According to the following research, such cases indeed fall under the scope of Constitutional Court Decision Number 64/PUU-X/2012. This conclusion is based on historical interpretation and Extensive Interpretation. According to historical interpretation, the original intent of the judges in drafting Constitutional Court Decision Number 64/PUU-X/2012 is to provide both the husband/wife equal share of their wealth. According to extensive interpretation, the concept of filing both claims separately is to an extension of the concept explicitly addressed in such Constitutional Court decision.

 

 

Keywords

Bank Secrecy, Combined Wealth, Combined Assets, Divorce

Full Text:

PDF

References

Books:

Djumhana Muhammad, 2000, Hukum Perbankan di Indonesia,Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.

Haerudin Ahrum, 2000, Peradilan Agama, Bandung: PT Citra Aditya Bakti.

Hanitijo Ronny, 2003,Metode Penelitian Hukum dan Hasil Penulisan Hukum, Majalah Akreditasi: Fakultas Hukum USU.

Harahap M. Yahya, 2003, Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama, Jakarta: Sinar Grafika.

Hoecke M.V, 2011, Legal doctrine: Which method(s) for what kind of discipline?,Oxford: HART Publishing.

Joenaidi Efendi dan Johnny Ibrahim, 2018,Metode Penelitian Hukum (Normatif dan Empiris). Jakarta: Prenada Media.

John Rawls, 1971, A Theory of Justice, Cambridge: The Belknap Press of Harvard University Press.

Mahkamah Agung, 1994, Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Jilid II. Jakarta:Mahkamah Agug.

Marzuki Peter Mahmud, 2009,Penelitian Hukum. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

PJ. Fitzgerald, 1966, Salmond on Jurisprudence, England: Sweet & Maxwell Ltd.

Pubacaraka Purnadi dan Soerjono Soekanto, 1978, Perihal Kaedah Hukum. Bandung: Alumni.

Ronny Sautama Hotma Bako, 1995, Hubungan Bank Dan Nasabah Terhadap Produk Tabungan Dan Deposito (Suatu Tinjauan Hukum Terhadap Perlindungan Deposan Di Indonesia Dewasa Ini), Jakarta: Citra Aditya Bakti.

Shidarta, 2013, Penalran Hukum dan Hukum Penalaran, Yogyakarta: Genta Publishing.

Syahdeini Sutan Remy, 1997, Rahasia Bank Suatu Dilema, Jakarta

Journals:

Agustine Oly Vina,“Jurisprudence Enforceability on Judicial Review Authority in the Constitutional Court Decision”. Jurnal Konstitusi. 2018.

Astriani Bone Van, “Penyelesaian Sengketa Harta Bersama Berstatus Agunan dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Negeri”, Jurnal Lex Administratum, Volume V no.5, 2017.

Barus Zulfadli,“Analisis Filosofis Tentang Peta Konseptual Penelitian Hukum Normatif Dan Penelitian Hukum Sosiologis”. Jurnal Dinamika Hukum. 2014.

Bone Van Astriani, “Penyelesaian Sengketa Harta Bersama Berstatus Agunan Dalam Perceraian Di Pengadilan Negeri”, Lex Administratum, Volume V, No.5, 2017

Daud Mohd Kalam dan Ridha Saputra, “Problematika Penyelesaian Perkara Kumulasi Gugatan Perceraian dan Harta Bersama (Studi Kasus di Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh)”, Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam, Volume 1, No.2, 2017

Fredikus Fios,“ Keadilan Hukum Jeremy Bentham Dan Relevansinya Bagi Praktik Hukum Kontemporer”. HUMANIORA. 2012.

Khalid Afif, “Penafsiran Hukum Oleh Hakim Dalam Sistem Peradilan Di Indonesia”, jurnal Al’ Adl, Volume VI, Nomor 11, 2014.

Sonata Depri Liber,”Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris: Karakteristik Khas Dari Metode Meneliti Hukum”. Fiat Justitia Jurnal Ilmu Hukum. 2017.

Syamsu Moh. Rizaldi, “ Aspek Hukum Bank di Indonesia”, Lex Privatum, Volume I, No.1,2013.

Wijaya Muchammad Arya, “Pengungkapan Data Nasabah Yang Dilakukan Oleh Pers Ditinjau Dari Prinsip Kerahasiaan Bank” , Jurnal Hukum: Yogyakarta, 2017.

Wijayanti Winda, “Kedudukan Istri dalam Pembagian Harta Bersama Akibat Putusnya Perkawinan Karena Perceraian Terkait Kerahasiaan Bank”, Jurnal Konstitusi 10, Nomor 4,2013

Xavier Nugraha, Krisna Murti, Saraswati Putri , “Third Parties’ Legal Protection Over Agreed Authorized Capital Amount by Founders in Limited Liability Companies”, Lentera Hukum 6, Nomor 2, 2019

Zayanti Mandasari. ”Politik Hukum Pengaturan Masyarakat Hukum Adat (Studi Putusan Mahkamah Konstitusi)”,Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM, 2014.

Legislations:

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, (Tambahan Lembaran Negara Nomor Republik Indonesia Nomor 3790 Tahun 1998).

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, (Tambahan Lembaran Negara Nomor Republik Indonesia Nomor 4846 Tahun 2008).

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Sistem Elektronik, (Berita Negara Nomor 1829 Tahun 2016).

Judicial Decisions:

Putusan Mahkamah Konstitusi, Nomor 64/PUU-X/2012 , Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahan 1992 tentang Perbankan, 28 Februari Tahun 2013.

Website:

ASH, “Putusan MK tentang Rahasia Bank Mendapat Apresiasi”, 2013,https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5131f4783196f/putusan-mk-tentang-rahasia-bank-mendapat-apresiasi/, diakses pada 8 Juli 2019

CR-25, “Gugat Cerai dan Harta Gono Gini, Simak Pandangan Ahli Hukum Keluarga”, 2018, https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5ab61dc00a428/gugat-cerai-dan-harta-gono-gini--simak-pandangan-ahli-hukum-keluarga/, diakses pada 1 Juli 2019.

MYS, “Ketika Hakim Membuat Interpretasi”, 2013 https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5253d1a0b17e6/ketika-hakim-membuat-interpretasi/

Pan Mohammad Faiz, “Pembatasan Hak Asasi Manusia di Indonesia”, 2007, https://panmohamadfaiz.com/2007/11/19/pembatasan-hak-asasi-manusia-di-indonesia/, diakses pada 8 Juli 2019

Tesis:

Pratomo Bayu, Analisis Yuridis Terhadap Pembukaan Rahasia Bank Berdasarkan Undang-Undang No.8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, Tesis, Program Pascasarjana Universitas Indonesia, Jakarta, 2011

Miscellaneous:

Mahkamah Agung dan Direktoral Jendral Badan Peradilan Agama, 2010, Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Edisi Revisi.

Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2010, Naskah Komprehensif Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Buku VIII, Jakarta

DOI: https://doi.org/10.20961/yustisia.v9i1.34859

Refbacks

  • There are currently no refbacks.