Krisis keadilan di Indonesia saat ini seakan menjadi tren di masyarakat. Penegakan hukum di Indonesia tidak dilaksanakan sebagaimana yang seharusnya. Keadilan seakan menjadi barang mahal di negeri ini. Diskriminasi penegakan hukum yang terjadi di Indonesia yang membedakan antara mereka yang memiliki uang dan kekuasaan dan mereka yang tidak memiliki uang dan kekuasaan. Terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku hukum ditinjauu dari teori behaviour of law yang dikemukakan oleh Donald Black. Selain itu faktor yang mempengaruhi penegakan hukum di Indonesia seperti kurangnya kredibilitas aparat penegak hukum dan adanya faktor politik atau penguasa. Di dalam penelitian ini dicontohkan beberapa kasus yang terjadi pada pejabat negara dan kasus yang terjadi pada masyarakat biasa dengan perbedaan sanksi dan kecepatan hukum dalam memprosesnya. Tujuan dari penelitian ini adalah unutuk mengkaji dan menganalisis terjadinya diskriminasi pengakan hukum ditinjauu dari sosiologi hukum. Metode yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif. Penyusunan penelitian ini bersifat deskriptif analitis dengan pendekatan konseptual. Hasil dari penelitian ini adalah terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi dalam perilaku hukum dan penegakan hukum.

Buku

Soekanto, S. (2004). Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum.

Jurnal

Agustin, L. A. P. A. (2022). ANALISIS YURIDIS PERKARA JAKSA PINANGKI (Studi Kasus: Putusan No. 10/Pid.Sus-Tpk/2021/ PT DKI).

Biroli, A. (2015). Problematika Penegakan Hukum Di Indonesia (Kajian Dengan Perspektif Sosiologi Hukum). DIMENSI-Journal of Sociology, 8(2).

Hasaziduhu Moho. (2019). Penegakan Hukum di Indonesia Menurut Aspek Kepastian Hukum, Keadilan, dan Kemanfaatan. Universitas Dharmawangsa, 13(1), 138–149.

Ismantara, S., Puspa Sari, R. A. D., Elvira, C., & Rahaditya, R. (2021). Carut Marut Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Korupsi. Prosiding SENAPENMAS, 1179. https://doi.org/10.24912/psenapenmas.v0i0.15154

Kurniawan, M. I. (2021). Penerapan Asas Persamaan di Hadapan Hukum dalam Praktik Peradilan Pidana (Studi Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor: 221/Pid. B/2019/PN. Bdg). Jurnal Studi Hukum Pidana, 1(1), 34–43. http://repositori.lshp.or.id/index.php/jurnal/article/view/30

Luthfan. (2021). “Masih Menyusui, Terpidana UU ITE Bawa Bayi ke Lapas.” https://www.kompas.tv/article/151698/masih-menyusui-terpidana-uu-ite-bawa-bayi-ke-lapas

Nesyicha Syahril, S. (2021). PEMANGKASAN HUKUMAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI BERDASARKAN GENDER DALAM PERSPEKTIF FILSAFAT HUKUM.

Ompu Jainah, Z. (2012). Penegakan Hukum Dalam Masyarakat. In Journal of Rural and Development (Vol. 3, Issue 2, pp. 165–172).

Ruslin, I. (1999). Prasangka menimbulkan penurunan Tingkat Kepercayaan Masyarakat Terhadap Penegak Hukum. 239–245.

Vidyapramatya, N. N. (2021). Hilangnya Keadilan Dalam Penegakan Hukum Menurut Teori Diskriminasi. Jurnal Hukum Dan Pembangunan Ekonomi, 8(2), 141. https://doi.org/10.20961/hpe.v8i2.49763

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Artikel Berita

Rahmawati, S. (2021). Vonis Hukuman Djoko Tjandra Dipangkas, ini Deretan Koruptor yang Terima Korting. Tempo.Co.

Ramadhan, A. (2020). 20 Koruptor Dipotong Hukumannya, Kekecewaan KPK dan Pembelaan Mahkamah Agung. Kompas.Com.