HUKUM DAN HAK PASIEN DALAM MENDAPATKAN PELAYANAN KESEHATAN DI ERA PANDEMIK
Abstract
The whole world community agrees that the right to health is a basic right (Fundamental Right) that is owned by every human being. The right to health which was previously seen as merely a private matter related to the fate or gift of God, has now undergone a very large paradigm shift into a legal right (legal rights) which is certainly guaranteed by the state. In the midst of the Covid-19 pandemic that has spread to almost all regions of Indonesia, the Government must be prepared to issue various strategic policies so that it can carry out its obligations to always guarantee the fulfillment of the right to health for all people. This research uses the method of library research with the statutory approach. This research found that the Government's policy to determine the Public Health Emergency status and choosing Large-Scale Social Restrictions as an option to respond to Public Health Emergency is a wise step, besides the Government must also pay attention to the economic and fiscal sectors according to the conditions and capabilities of the country.
Keywords: Right to health, health service, Pandemic Covid-19.
Di tengah pandemi Covid-19 yang telah menyebar hampir ke seluruh wilayah Indonesia, Pemerintah harus sigap mengeluarkan berbagai kebijakan strategis agar dapat menjalankan kewajibannya untuk senantiasa menjamin terpenuhinya hak atas kesehatan bagi seluruh masyarakat. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan dengan pendekatan peraturan perundang-undangan. Penelitian ini menemukan bahwa Pemerintah terlalu lamban mengambil tindakan antisipatif maupun mitigasi dalam menanggulangi pandemi corona. Pada akhirnya Pemerintah menetapkan status Darurat Kesehatan Masyarakat dan memilih Pembatasan Sosial Berskala Besar sebagai opsi untuk merespons Kedaruratan Kesehatan Masyarakat, disamping Pemerintah juga tetap harus memperhatikan sektor ekonomi dan fiskal sesuai kondisi dan kemampuan negara.
Kata Kunci: Hak Pasien, Pelayanan Kesehatan, Pandemi Covid-19.
Full Text:
PDFReferences
Afreeportamara, N W, and Pujiyono, ‘Hambatan Kurator Dalam Menyelesaikan Piutang Koperasi Yang Diputus Pailit’, Jurnal Hukum Dan Pembangunan Ekonomi, 7.2 (2019), 243–50
Ariyanto, Agung, Lego Karjoko, and Isharyanto, ‘Politik Hukum Asas Non-Legally Binding Rekomendasi Ombudsman Republik Indonesia Sebagai Instrumen Pencegahan Dan Penanganan Laporan Maladministrasi’, Jurnal Pasca Sarjana Hukum UNS, VII.1 (2019), 62–73
Bahar Elfudllatsani, Isharyanto, and Agus Riwanto, ‘Kajian Mengenai Kebebasan Berkumpul Dan Berserikat Organisasi Kemasyarakatan Kaitannya Dengan Teori Kedaulatan Rakyat Dan Hak Asasi Manusia’, Jurnal Pasca Sarjana Hukum UNS, VII.1 (2019), 52–61
Balenina, C.D., ‘Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Desa Sampah Mandiri Di Desa Kalisoro, Tawangmangu, Kabupaten Karanganyar’, Bestuur, 7.1 (2019), 26–35
Estikomah, Solikah Ana, ‘Aspek Hukum Import Sampah Plastik’, Bestuur, 7.2 (2019), 106
Eviningrum, Sulistya, ‘Educative Penalty System as a Protection Implementation for Children Who Commit Crime’, Journal of Morality and Legal Culture ( JMCL ), 1.1 (2020), 38–44
Handayani, I Gusti Ayu Ketut Rachmi, Lego Karjoko, and Abdul Kadir Jaelani, ‘Model Pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi Yang Eksekutabilitas Dalam Pengujian Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia’, Bestuur, 7.1 (2019), 36–46
Handayani, Otih, ‘Implementation of Prudential Principles in the Use of Disinfectants as an Effort to Prevent Covid-19 Pandemic for Legal Protection of Ecosystems’, Journal of Morality and Legal Culture ( JMCL ), 1.1 (2020), 58–65
Hersriavita, Sara, ‘UPAYA PENGEMBALIAN KERUGIAN NEGARA DARI PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI OLEH KEJAKSAAN NEGERI SUKOHARJO’, Jurnal Hukum Dan Pembangunan Ekonomi, 7.1 (2019), 15–28
Iswantoro, ‘Juridical Analysis of Environmental Law Enforcement in Forestry Crimes Regulation in the Regional Autonomy Iswantoro’, Journal of Morality and Legal Culture ( JMCL ), 1.1 (2020), 45–49
Ivnaini, Andesgur, ‘Analisa Kebijakan Hukum Lingkungan Dalam Pengelolaan Pestisida’, Bestuur, 7.2 (2019), 93–105
Jamil, M, ‘Pemalsuan Akta Autentik Sebagai Aspek Pidana Notaris M.Jamil’, Bestuur, 7.2 (2019), 114–21
Jumari, Arif, ‘Potensi Pelanggaran Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun Arif’, Bestuur, 7.2 (2019), 76–83
Karjoko, Lego, Zaidah Nur Rosidah, and I Gusti Ayu Ketut Rahmi Handayani, ‘Refleksi Paradigma Ilmu Pengetahuan Bagi Pembangunan Hukum Pengadaan Tanah’, Bestuur, 7.1 (2019), 1–14
Larasati, Mustika, and Arief Suryono, ‘TINJAUAN YURIDIS ASURANSI JIWA TERHADAP KESELAMATAN’, Jurnal Pasca Sarjana Hukum UNS, VII.2 (2019), 236–42
Muryani, Eni, ‘Sinergisitas Penegakan Hukum Pada Kasus Pertambangan Emas Tanpa Izin Di Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah’, Bestuur, 7.2 (2019), 84
Nugraha, Riyan Aditya, Widodo Tresno Novianto, and Supanto, ‘KARANGANYAR DALAM MEMUTUS PERKARA PIDANA HAK CIPTA GUNA MENCIPTAKAN KEPASTIAN HUKUM CIPTA ( Putusan’, Jurnal Pasca Sarjana Hukum UNS, 7.1 (2011), 169–80
Pujiningsih, Sri, ‘Policy Polemic for Covid 19 and Efforts to Handling Information Technology’, Journal of Morality and Legal Culture (JMCL), 1.2 (2020), 93–102
Rosidi Ruslan, ‘COVID-19 Fulfilling Workers ’Economic Rights Positive’, Journal of Morality and Legal Culture (JMCL), 1.2 (2020), 93–102
Santoso, Arif Dian, Adi Sulistiyono, and Isharyanto, ‘Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia ( Mkdki ) Untuk Dapat Menjamin Keadilan Dalam Hubungan Dokter Dan Pasien’, Jurnal Pasca Sarjana Hukum UNS, VII.1 (2019), 29–38
Suprianto, Agus Riwanto, and Sunny Ummul Firdaus, ‘Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah Terhadap Efektivitas Kinerja Pegawai Sekretariat Daerah Dewan Perwakilan’, Jurnal Pasca Sarjana Hukum UNS, VII.1 (2019), 134–43
Tanjung, Ahmad Kodir Jailani, Hari Purwadi, and Hartiwiningsih, ‘Paradigma Hakim Dalam Memutuskan Perkara Pidana Di Indonesia’, Jurnal Pasca Sarjana Hukum UNS, 7.1 (2019), 39–51
Wulandari, Febry, and Waluyo Waluyo, ‘Efektivitas Pemanfaatan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Dalam Bidang Kesehatan Di Kota Surakarta Tahun 2018’, Bestuur, 7.1 (2019), 15–25
Yatini, Hari Purwadi, and Hartiwiningsih, ‘Reformulasi Konstruksi Pidana Dalam Menjerat Pelaku Tindak Pidana Korporasi’, Pasca Sarjana Hukum UNS, VII.1 (2019), 144–52
DOI: https://doi.org/10.20961/hpe.v9i1.52644
Refbacks
- There are currently no refbacks.
Copyright (c) 2021 DWI UTORO 1982
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi Online ISSN : 2777-0818
|
