PENDEKATAN SOSIOLOGI HUKUM DALAM MEMAHAMI KONFLIK PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA

Abstract

Abstract

The issue of regulation has indeed become a lively discourse in recent years. Laws and  regulations, which in essence is a set of regulatory systems to provide an orderly legal order and society, often creates conflicts, both internal conflicts between regulations and external conflicts involving government agencies and the community. The study of legal science in the perspective of sociological jurisprudence is a scientific instrument that makes sense to analyze the phenomenon of legal problems that occur in indonesia, this is because the beginning and the end of a regulation is society. The results show that regulatory conflicts occur because in practice the formation of laws and regulations often ignores procedural due process of law and substantive due process of law, one of the main points is that the widest possible public participation is required in the regulatory formation process. As a result, several regulations that have been produced often cause conflicts due to a mismatch between the substance of the regulations and the conditions and needs of the community.

Abstrak

Isu permasalahan regulasi menjadi diskursus yang sering mencuat beberapa tahun terakhir.  Peraturan perundang-undangan yang esensinya merupakan sekumpulan sistem aturan untuk menghadirkan tatanan hukum dan masyarakat yang tertib, justru realitanya sering kali memunculkan konflik, baik konflik internal antar peraturan maupun konflik eksternal yang melibatkan lembaga pemerintahan dan masyarakat. Kajian ilmu hukum dalam perspektif sosiologi hukum menjadi instrumen keilmuan yang masuk akal untuk membedah fenomena permasalahan peraturan perundang-undangan yang terjadi, hal ini dikarenakan hulu dan hilir suatu regulasi adalah masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konflik regulasi terjadi dikarenakan di dalam praktik pembentukan peraturan perundang-undangan masih sering kali mengabaikan procedural due process of law dan substantive due process of law yang salah satu poin utamanya adalah dibutuhkan partisipasi publik yang seluas-luasnya di dalam proses pembentukan peraturan. Alhasil beberapa regulasi yang dihasilkan kerap menimbulkan konflik dikarenkan ketidaksesuaian antara substansi peraturan dengan keadaan dan kebutuhan di masyarakat.