Peran Administratif Negara dalam Akses Pelayanan Kesehatan Bagi Pengungsi dalam Kerangka ICESCR
Abstract
Penelitian ini membahas peran administratif negara dalam pemenuhan hak atas pelayanan kesehatan bagi pengungsi dalam kerangka International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (ICESCR). Latar belakang penelitian ini berangkat dari kenyataan bahwa Indonesia, meskipun belum meratifikasi Konvensi Pengungsi 1951 dan Protokol 1967, tetap memiliki kewajiban internasional dalam menjamin hak kesehatan setiap individu berdasarkan ICESCR yang telah diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005”. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji kewajiban negara berdasarkan ICESCR, pelaksanaan layanan kesehatan bagi pengungsi dalam konteks hukum administrasi negara, serta hambatan administratif yang dihadapi dan solusi yang dapat diterapkan. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif normatif dengan pendekatan yuridis dan analisis deskriptif terhadap peraturan nasional dan instrumen internasional terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran administratif negara masih terbatas pada aspek koordinatif dan kemanusiaan, dengan hambatan berupa lemahnya sistem registrasi, keterbatasan kebijakan lintas lembaga, serta belum efektifnya penerapan prinsip nondiskriminasi. Kesimpulannya, agar sesuai dengan standar ICESCR, Indonesia perlu memperkuat koordinasi kelembagaan, menyederhanakan prosedur administratif, dan memperluas akses kesehatan bagi pengungsi secara inklusif dan berkeadilan.
Keywords
Full Text:
PDFReferences
Achnisundani, Dani, Burhan Fajri Arfian, Tarsisius Susilo, and Wahyu Tunggul Wiratama. “Paradoks Pengungsi: Antara Perlindungan Ham Dan Kedaulatan Nasional Dalam Krisis Kemanusiaan.” Journal Of Law And Nation 4, no. 2 (2025): 371–93.
Ardinata, Mikho. “TANGGUNG JAWAB NEGARA TERHADAP JAMINAN PELAYANAN KESEHATAN DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA.” Jurnal Ham 11, no. 2 (2020): 319–32.
Assembly, U N General. “International Covenant on Civil and Political Rights, Adopted and Opened for Signature, Ratification and Accession by General Assembly Resolution 2200A (XXI) of 16 December 1966 Entry into Force 23 March 1976, in Accordance with Article 49.” Retrieved November 17 (1966): 2021.
Bintarawati, Fenny, Arief Fahmi Lubis, Rai Iqsandri, and Andrew Shandy Utama. “Tantangan Dan Prospek Perlindungan Hukum Dan Hak Asasi Manusia Bagi Pengungsi Rohingya Di Indonesia Dari Perspektif Masyarakat.” Jurnal Hukum Dan HAM Wara Sains 2, no. 12 (2023): 1169–80.
Christyanti, B Lora. “Menuju Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik: Telaah Kritis Atas Penanganan Pengungsi Di Indonesia.” Jurnal Inovasi Daerah 4, no. 1 SE-Articles (June 24, 2025): 33–49. https://doi.org/10.56655/jid.v4i1.334.
Erdiyasa, Grishafa Anggita. “Pemenuhan Hak Mendapat Pekerjaan Bagi Pencari Suaka Dan Pengungsi Di Indonesia.” BELLI AC PACIS (Jurnal Hukum Internasional) 9, no. 1 (n.d.): 33–45.
Hanafiah, Rafina. “Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Hukum Administrasi Negara.” Wacana Paramarta: Jurnal Ilmu Hukum 21, no. 2 (2022): 81–88.
Japar, Muhammad, Abdul Haris Semendawai, and Muhammad Fahruddin. “Hukum Kesehatan Ditinjau Dari Perlindungan Hak Asasi Manusia.” Jurnal Interpretasi Hukum 5, no. 1 (2024): 952–61.
Lailinnavis, Suanggi, and Pramukhtiko Kencono. “Perlindungan Hukum Bagi Pengungsi Yang Belum Ditetapkan Oleh United Nations High Commissioner For Refugees (UNHCR) Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia (Studi Kasus Rohingya Di Aceh) .” Indonesian Journal of Law and Justice 3, no. 1 SE-Articles (August 18, 2025): 10. https://doi.org/10.47134/ijlj.v3i1.4772.
Mikhael, Lefri. “Tanggung Jawab Negara Dalam Pemenuhan Hak Atas Kesehatan Jiwa Dihubungkan Dengan Hak Asasi Manusia ( State Responsibility in the Fulfillment of the Right to Mental Health Related to Human Rights ),” 2022, 151–66.
Mutawalli, Muhammad. “Implementasi Prinsip Konvensi Internasional Dalam Mengurai Pelanggaran HAM Di Indonesia.” Jurnal Arajang 6, no. 1 (2023): 1–21.
Nugraha, Dimas, and Muhammad Arsy Ash Shiddiqi. “Analisis Dampak Black Lives Matter Di Amerika Serikat Terhadap Terpilihnya Joe Biden Sebagai Presiden Amerika Serikat Tahun 2020.” Jurnal Kajian Pemerintah: Journal of Government, Social and Politics 11, no. 2 (2025): 431–37.
Nugraha, Satriya, and Karlinae D Bangas. “Pemenuhan Hak Asasi Manusia : Peran Negara Dalam Merespons Krisis Kemanusiaan Dan Penangangan Pengungsi” 4 (2024): 4458–74.
Putra, Angga Reynady Hermawan. “Perwujudan Hak Atas Kesehatan Dan Prinsip Non-Diskriminasi Melalui Vaksinasi Kelompok Pengungsi & Pencari Suaka Sebagai Kewajiban Hukum Negara-Negara Menurut Hukum Internasional.” Gloria Justitia 1, no. 1 (2021): 81–102.
Ramadani, R Yahdi, Aktieva Tri Tjitrawati, and Mochamad Kevin Romadhona. “Humanitarian Commitment: Indonesia’s Policy on Refugees’ Rights to Health.” Healthcare in Low Resource Settings, 2024.
Susanto, Fransiska Ayulistya. “Perlindungan Hak Asasi Manusia Bagi Pengungsi Di Negara Non-Anggota Konvensi Status Pengungsi 1951.” Law Review 20, no. 2 (2020): 169.
Valencia, Natasha Olga, and Adriana Grahani Firdausy. “Implementasi Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 34 Tahun 2016 Tentang Kriteria Kota Atau Kabupaten Peduli Hak Asasi Manusia (Studi Di Kota Surakarta).” Res Publica: Jurnal Hukum Kebijakan Publik 2, no. 1 (2018): 70–86.DOI: https://doi.org/10.20961/hpe.v13i2.110927
Refbacks
- There are currently no refbacks.
Copyright (c) 2025 Nasywa Nasyifa Dyfa, Muhammad Maharadja Alief, Ergia Novriliza
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi Online ISSN : 2777-0818
|
