Ketegangan Sosial di Lampung Akibat Program Transmigrasi Di Era 1950an

Abstract

Penelitian ini berusaha mencari akar permasalahan ketegangan sosial di Lampung pada tahun 1950an. Sekian lama progam pemindahan penduduk sejak pemerintahan kolonial Belanda tahun 1905, namun ketegangan sosial baru muncul di era kemerdekaan. Situasi memanas saat diadakannya Kongres Adat pada Januari 1956 di Palembang yang berlanjut pada Maret 1957 di Bukit Tinggi. Hasil konggres menghasilkan tuntutan dan teks resolusi untuk menghentikan program pemindahan penduduk ke Lampung. Guna mencari jawaban mengenai permasalahan gejolak sosial di Lampung tersebut, dilakukan kajian sejarah kritis dengan mengumpulkan berbagai macam sumber seperti arsip-arsip berbentuk koran, foto, jurnal dan laporan pemerintah.

Hasil analisis dari sumber-sumber mengenai kajian ini dapat disimpulkan bahwa faktor utama munculnya gejolak sosial penolakan program transmigrasi di Lampung adalah semakin padatnya wilayah Lampung yang membuat ueuang gerak penduduka asli suku Lampung terdesak. Hal ini diperparah oleh kebijakan dari pemerintah yang terlalu memprioritaskan para pendatang. Pendatang dianggap kurang mampu dan butuh bantuan adaptasi sehingga pemerintah melahirkan kebijakan-kebijakan yang memprioritaskan pendatang, dan bahkan merampas hak-hak masyarakat adat. Salah satu kebijakan yang dianggap tidak adil adalah penggunaan tanah adat sebagai daerah penempatan trasnmigran yang melewati batas. Pada dasarnya masyarakat adat Lampung tidak merasa keberatan akan kedatangan para pendatang di Lampung. Falsafah hidup yang mereka miliki yaitu piil pesenggiri, sudah teruji dan terbukti sejak lama menerima dengan tangan terbuka para pendatang sejak pemerintahan Kolonial Belanda.