Email the author 
Faktor penghambat penerapan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP) di Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo
Abstract
Abstrak: Tujuan penelitian ini adalah (1) untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi hasil penilaian SAKIP dan (2) untuk mengetahui upaya yang dilakukan dalam meningkatkan hasil penilaian SAKIP. Penelitian ini merupakan penelitian studi kasus deskriptif kualitatif dengan sumber data primer berupa wawancara dan observasi serta data sekunder berupa dokumen terkait SAKIP. Pengambilan sampel dilakukan dengan cara purposive sampling dan snowball sampling. Penelitian ini menggunakan analisis data interaktif yang meliputi reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan dan verifikasi. Hasil dari penelitian ini adalah (1) faktor-faktor yang mempengaruhi kurang optimalnya hasil penilaian SAKIP pada Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo antara lain adalah kurangnya pemahaman pegawai terhadap SAKIP, kurangnya komitmen dari pejabat daerah, dan tidak adanya sistem perencanaan, penganggaran, dan manajemen kinerja yang terpadu; (3) Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan hasil penilaian SAKIP antara lain dengan mengadakan coaching Clinic dan pelatihan SAKIP, membangun budaya kinerja, dan menindaklanjuti rekomendasi pembuatan aplikasi SAKIP.
Kata Kunci : instansi pemerintah; kinerja; pengendalian; sakip
Abstract: The objectives of this study are (1) to determine the factors that influence the results of the SAKIP assessment and (2) to determine the efforts made in improving the results of the SAKIP assessment. This research is a qualitative descriptive case study with primary data sources from interviews and observations and secondary data from documents related to SAKIP. Sampling was done by purposive sampling and snowball sampling. This study uses interactive data analysis, including data reduction, data presentation, and drawing conclusions and verification. The results of this study are (1) the factors that influence the less than optimal results of the SAKIP assessment at the Regional Secretariat of Sukoharjo Regency include the lack of employee understanding of SAKIP, lack of commitment from local officials, and the absence of an integrated planning, budgeting, and performance management system; (3) the efforts made to improve the results of the SAKIP assessment include holding a coaching clinic and SAKIP training, building a performance culture, and following up on recommendations for making SAKIP applications.
Keywords: government agencies; performance;control; SAKIP
Keywords
Full Text:
PDFReferences
Asrul, M., Burhanuddin, B., & Abdi, A. (2020). Pelaksanaan Mutasi Pejabat Struktural Di Pemerintah Daerah Kabupaten Takalar. Kolaborasi: Jurnal Administrasi Publik, 6(2). 265-278
Atarwaman, R. J. (2019). Pengaruh Budaya Organisasi, Komitmen Organisasi, dan Akuntabilitas Publik Terhadap Kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kota Ambon. Soso-Q: Jurnal Manajemen, 5(2)
Azis, M. I. (2020). Penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Pada Pemerintah Kabupaten Gunungkidul. Jurnal Ekonomika. 11(1). 51-62.
Betta, A., & Arza, J. I. (2020). Pengaruh Komitmen Perangkat Daerah, Peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah dan Budaya Organisasi Terhadap Efektivitas Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Wahana Riset Akuntansi, 8(1). 24-34.
Firmansyah, M.A., & Mahardika, B.W. (2018). Pengantar Manajemen. Deepublish.
Instruksi Presiden No.7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (1999).
Japina, H. (2017). Pengendalian Manajemen atas Sistem Informasi. Jurnal Ilmu Manajemen. 5(1). 25-32.
Lukito, P. K. (2014). Membumikan Transparansi dan Akuntabilitas Kinerja Sektor Publik: Tantangan Berdemokrasi ke Depan. Grasindo Widiasarana Indonesia.
Maryati. (2015). Manajemen Perkantoran Efektif. UPP STIM YKPN.
Mulianti, D. (2022). Pengaruh Kompetensi terhadap Efektivitas Kerja Pegawai Sekretariat DPRD Kota Tasikmalaya. Jurnal Revolusi Indonesia, 2(3), 254-263
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (2015).
Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (2014).
Pojoh, T. P., Tewal, B., & Moniharapon, S. (2014). Pengaruh Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) Terhadap Kinerja Karyawan Pada PT PLN (Persero) Wilayah Suluttengo. Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi, 2(4)
Ruscitasari, Z. (2019). Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah. Akmenika: Jurnal Akuntansi dan Manajemen, 16(2)
Salem, R., Sompa, A.T., & Muharram, S. (2021). Urgency Analysis and Indentification of Weakness in Implementation of Accountability System Performance of Government Institutions (SAKIP) Tanah Bumbu Regency 2015-2019. International Journal of Politic, Public and Environment, 1(1), 1-10.
Sugiyono. (2013). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Alfabeta.
Tahir. H. K., Poputra. A. G., & Warongan, J. D. L. (2016). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Pada Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara. Jurnal Accountability 5(2). 37-51
TAP MPR No. XI/ MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (1998)
Wardhani, F.K., Salim, U., & Sudjatno. (2021) Strategy for Improving the Implementation of Performance Accountability System for Government Institution (SAKIP): A Case Study in the Directorate General of Human Settlements (Ditjen Cipta Karya), the Ministry of Public Works and Housing, Indonesia. International Journal of Research and Review. 8(4), 99-109.
Wijaya, C., & Rifa’I, M. (2016). Dasar-Dasar Manajemen. Perdana Publishing
Wijayanti, S. W. (2013). Budaya Kinerja Lembaga Pelayanan Publik: Analisis Budaya Kinerja Kementerian dan LPNK di Indonesia. Jurnal Borneo Administrator, 9(2).
Refbacks
- There are currently no refbacks.
