Faktor Pendukung Keberhasilan Pelaksanaan Program KOTAKU di Kabupaten Klaten (Studi Kasus: Kelurahan Bareng dan Desa Merbung)
Abstract
Permukiman kumuh merupakan salah satu prioritas nasional menurut UU Nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2005-2025. Permukiman kumuh ditentukan dari kondisi bangunan gedung, jalan lingkungan, penyediaan air minum, drainase lingkungan, pengelolaan air limbah, pengelolaan persampahan, dan proteksi kebakaran. Pemerintah Indonesia menangani permukiman kumuh melalui program Kota Tanpa Kumuhatau KOTAKU. Keberhasilan dari program KOTAKU dilihat dari ketercapaian tujuan program yang terangkum dalam nilai pada Key Performance Indicators (KPI). Jawa Tengah merupakan provinsi dengan luasan kumuh terluas di Indonesia, dimana Kabupaten Klaten merupakan salah satu kabupaten di dalamnya yang paling berhasil mengurangi luas permukiman kumuh sebesar 88,7% hingga tahun 2021. Dua kelurahan/desa yang memiliki indeks tercepat dalam penanganan permukiman kumuh di Kabupaten ini ialah Kelurahan Bareng dan Desa Merbung. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor pendukung dalam pelaksanaan program KOTAKU di Kabupaten Klaten di kedua desa tersebut yang dilaksanakan dengan pola pemugaran. Penelitian ini dilakukan dengan metode kuantitatif dan tekniik analisis skoring. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa faktor-faktor pendukung keberhasilan program di Kelurahan Bareng adalah struktur kelembagaan, status legalitas lahan, ketersediaan lahan, karakteristik kebijakan, anggaran, tahapan pelaksanaan program, dan kinerja Kelompok Pemanfaat dan Pemelihara (KPP). Di sisi lain, faktor-faktor pendukung di Desa Merbung adalah partisipasi masyarakat, struktur kelembagaan, ketersediaan lahan, status legalitas lahan, anggaran, semua tahapan pelaksanaan program, pemeliharaan prasarana, serta pelaksanaan kegiatan pembangunan kemandirian masyarakat.
Full Text:
PDFReferences
Ariyani, N., Fauzi, A., Juanda, B., & Bek, I. S., (2015). Evaluasi Pogram Pengentasan Kemiskinan Menggunakan Metode Rappoverty. Jurnal Ekonomi & Kebijakan Publik 6(2), 181-197. https://doi.org/10.22212/jekp.v6i2.347
Dinas Pekerjaan Umum Kota Surakarta. (2017). Laporan Akhir RP2KPKP Kota Surakarta. Kota Surakarta: Dinas Pekerjaan Umum Kota Surakarta.
Ditjen Cipta Karya. (2016). Surat Edaran Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor: 40/SE/DC/2016 tentang Pedoman Umum Program Kota Tanpa Kumuh. Jakarta: Kementerian PUPR. Diakses dari: https://jdih.pu.go.id/detail-dokumen/2359/1#div_cari_detail
Kadji, Y. (2004). Kemiskinan dan Konsep Teoritisnya. Gorontalo: Guru Besar Kebijakan Publik Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Diakses dari: https://repository.ung.ac.id/get/simlit_res/1/318/Kemiskinan_dan_Konsep_Teroitisnya.pdf
Kementerian PUPR. (2018). Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14/PRT/M/2018 Tahun 2018 tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh. Jakarta: Kementerian PUPR. Diakses dari: https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/104649/permen-pupr-no-14prtm2018-tahun-2018
Kustiawan, I. (2014). Pengertian Dasar, Unsur-Unsur, dan Karakteristik Perencanaan, serta Lingkup Perencanaan Wilayah dan Kota. Universitas Terbuka. Diakses dari: http://repository.ut.ac.id/4276/1/PWKL4201-M1.pdf
Lestari, A. L., Alyas, & Tahir, M. (2022). Implementasi Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) di Kabupaten Bone. Jurnal UNISMUH, 3(5). Diakses dari: https://journal.unismuh.ac.id/index.php/kimap/article/download/9311/5749
Nurhasanah. (2019). Implementasi Kebijakan Program KOTAKU (Kota Tanpa Kumuh) dalam Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat. Jurnal Inovasi Ilmu Sosial dan Politik 1, 58.
Pemerintah Republik Indonesia. (2011). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman. Jakarta: Pemerintah Republik Indonesia. Diakses dari: https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/39128/uu-no-1-tahun-2011
Prayitno, B. (2016). Skema Inovatif Penanganan Pemukiman Kumuh. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press. Diakses dari: https://onesearch.id/Record/IOS3358.INLIS000000000000861
Rachma, I. N., & Widowati, N. (2020). Implementasi Kebijakan Pemerintah tentang Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) di Kelurahan Mangunharjo Kecamatan Tugu Kota Semarang. Journal of Public Policy and Management Review, 9(2). Diakses dari:https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/jppmr/article/view/27356/23877
Riyadi, & Bratakusumah, D. S. (2003). Perencanaan Pembangunan Daerah: Menggali Potensi dalam Mewujudkan Otonomi Daerah. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. Diakses dari: https://opac.perpusnas.go.id/DetailOpac.aspx?id=2198
Rohimat, D., Rahmawati, R., & Seran, G. G. (2017). Partisipasi Masyarakat dalam Implementasi Program KOTAKU/PNPM di Kecamatan Ciawi. Jurnal GOVERNANSI, 3(2), 71–80. Diakses dari: http://repository.unida.ac.id/1499/1/%281%29 ARTIKEL RITA 5.1.pdf
Setiadi, H. (2014). Dasar-Dasar Teori Perencanaan. Universitas Terbuka. Diakses dari: http://repository.ut.ac.id/4330/
Sugiyono. (2014). Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta. Diakses dari: https://opac.perpusnas.go.id/DetailOpac.aspx?id=911046
Todaro, M. P. (1986). Perencanaan Pembangunan: Model dan Metode. Jakarta: Intermedia.
Trijunianto, O. (2016). Analisis Faktor Keberlanjutan Sarana Air Minum Program PAMSIMAS di Kabupaten Kupang Provinsi Nusa Tenggara Timur (Institut Teknologi Sepuluh Nopember). Institut Teknologi Sepuluh Nopember. Diakses dari: https://repository.its.ac.id/41883/1/9109202407-Theses.pdf
Warpani, S. (1984). Analisis Kota dan Daerah. Bandung: Institut Teknologi Bandung. Diakses dari: https://onesearch.id/Author/Home?author=Warpani%2C+Suwardjoko
Refbacks
- There are currently no refbacks.