PENYELESAIAN KLAIM DAN SUBROGASI OLEH SURETY COMPANY TERHADAP PRINCIPAL WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN SURETY BOND
Abstract
This research aims to examine the problems in the disbursement of Surety Bond claims by oblige against PT Askrindo Persero against the principal who wanprestasi in the implementation of the funneling work. As for this research, using empirical methods and descriptive analytical that provide an overview of certain symptoms in order to get the data as accurate as possible. Data collection techniques are carried out by Literature material Studies and Interviews to Underwriting Staff. The results of the study, against the settlement of Conditional Claims are not in line with Presidential Regulation No. 12 of 2021 which requires one of them is easy to disburse. The problem of recovery implementation experienced by Surety Company in surety bond guarantee is the absence of special arrangements regarding subrogation rights owned by Surety Company as a guarantor.
Keywords
Full Text:
PDFReferences
Buku
Abdul Kadir, Muhammad. Hukum Perdata Indonesia. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000.
Dalimunthe, Dody. Surety Bond. 1st ed. Jakarta: Jakarta Insurance Institute, 2003.
Pangaribuan S, Emmy. Bentuk Jaminan (Surety-Bond, Fidelity Bond) Dan Pertanggungan Kejahatan (Crime Insurance). Yogyakarta: Liberty, 1986.
Sianipar, J. Tinggi, and Jan Pinontoan. Surety Bonds Sebagai Alternatif Dari Bank Garansi. Jakarta: CV. Dharma Putera, 2003.
Subekti, R, and R Tjitrosudibio. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Jakarta: Pradnya Paramita, 1985.
Jurnal
Adithia, Uyung. “Surety Bond Sebagai Alternatif Jaminan Dalam Pembangunan Infrastruktur di Indonesia.” Jurnal Hukum Indonesia 17 (2017): 18–31.
Adi Yasa, I Gede Krisna, Ida Bagus Putra Atmadja, and Ida Ayu Sukihana. “Perlindungan Hukum Terhadap Penjamin Untuk Memperoleh Pembayaran Kembali Dari Debitur Yang Wanprestasi Jika Penjamin Telah Melaksanakan Kewajibannya Pada Bank Bni Cabang Denpasar.” Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum 1 (October 1, 2013).
Aminah, Siti, and Arief Suryono. “”Analisis Permasalahan Pencairan Klaim Surety Bond Akibat Principal Yang Wanprestasi Pada Perjanjian Pemborongan Bangunan Sebagai Jaminan Yang Dikeluarkan Oleh Perusahaan Asuransi (Studi Di Pt (Persero) Asuransi Kredit Indonesia Cabang Madura)”.” Jurnal Privat Law 5, no. 2 (July 1, 2017): 53.
Inayah, Haerun. “Pelaksanaan Penyelesaian Klaim Dan Subrogasi Atas Klaim Yang Telah Dibayarkan Oleh Perusahaan Surety Dalam Perjanjian Surety Bond Di PT Jasaraharja Putera Cabang Mataram.” Jurnal Law Reform 2 (December 10, 2017).
Naki, Jifer. “Subrogasi Sebagai Salah Satu Alasan Hapusnya Perikatan Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Bw).” Lex Privatum 7, no. 1 (2019): 8.
Nopitayuni NK and Sukerti NN, ‘Subrogasi Sebagai Upaya Hukum Terhadap Penyelamatan Benda Jaminan Milik Pihak Ketiga Dalam Hal Debitur Wanprestasi’ (2017) 5 Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum.
Prameswari AD, Sastrawidjaja M and Kartikasari R, ‘Praktik Subrogasi Oleh Perusahaan Asuransi Di Kota Bandung Menurut Kajian Hukum Asuransi’ (2018) 1 Acta Diurnal Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan dan ke-PPAT-an 265
Santri SH, ‘Pelaksanaan Prinsip Subrogasi Pada Asuransi Kendaraan Bermotor Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Dagang’ (2018) 2 UIR Law review 16.
Wicaksono, Kornelius Bagaskoro, and Darminto Hartono Paulus. “Penyelesaian Klaim dan Subrogasi oleh Perusahaan Surety dalam Perjanjian Surety Bond.” Jurnal Wawasan Yuridika 5, no. 1 (March 30, 2021): 148.
Website
Arpan, Budiman. “SBU Tidak Dipersyaratkan Dalam Pelelangan,” 2003. https://123dok.com/document/nzw6vely-pelaksanaan-pembangunan-bendung-international-cooperation-official-development-assistance.html.
Dewan Pimpinan Pusat Federasi Advokat Republik Indonesia. “Pengertian, Bentuk, Penyebab Dan Hukum Wanprestasi,” February 17, 2020. http://www.dppferari.org/pengertian-bentuk-penyebab-dan-hukum-wanprestasi/.
Perundang- Undangan
Kitab Undang- Undang Hukum Perdata.
Kitab Undang- Undang Hukum Dagang.
Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor. 1 Tahun 2016 Tentang Penjaminan.
Peraturan Presiden Nomor. 12 Tahun 2021 Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
DOI: https://doi.org/10.20961/hpe.v9i2.57977
Refbacks
- There are currently no refbacks.
Copyright (c) 2022 Abdul Rahman
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi Online ISSN : 2777-0818
|
