MENGELOLA KEBIJAKAN SOSIAL DALAM REZIM PEMERINTAHAN KESEJAHTERAAN YANG SEDANG BERKEMBANG: APA YADANG DAPAT DIPELAJARI INDONESIA DARI PENGALAMAN KOREA SELATAN
Abstract
Meskipun Indonesia dan Korea Selatan memiliki narasi paralel mengenai tatanan politik ekonomi mereka yang mempengaruhi pengaturan kesejahteraan sosial, mereka memiliki hasil kesejahteraan yang berbeda. Kegagalan pemerintahan kolaboratif di Indonesia yang member dampak bagi sistem distribusi kesejahteraan, yang mana warisan Orde Baru melanjutkan dan membatasi tradisi pemerintahan kolaboratif dalam pembuatan kebijakan sosial. Hal ini menjelaskan bagaimana warisan Orde Baru telah merusak sistem manajemen kesejahteraan yang ada di Indonesia dan berkontribusi pada hasil kesejahteraan yang rendah. Bentuk pemerintahan kolaboratif di Korea yang berfokus pada bagaimana tingkat tata kelola kolaboratif yang telah dipraktikkan di Korea yang telah terbukti berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan sebagai jawaban bagaimana Korea mengelola konfigurasi kesejahteraan mereka.
Keywords
Full Text:
PDFReferences
Baek. S., E. Sung, dan SH, Lee. (2011). Koordinat Saat Ini dari Rezim Perawatan Korea. Jurnal Perbandingan Kesejahteraan Sosial 27(2): 143–154.
Berenschot, W. (2018). The Political Economy of Clientelism: A Comparative Study of Patronage Indonesia. Studi Perbandingan Politik dan Demokrasi. 51(12): 93-1563.
Croissant, A. (2004). Mengubah Rezim Kesejahteraan di Asia Timur dan Tenggara: Krisis, Perubahan, dan Tantangan. Kebijakan & Administrasi Sosial. 38(5): 504–524.
Fukuoka, Y. (2013). “Transisi Demokrasi Indonesia: Model Politik Klientelis. Tinjauan Kembali Demokratisasi. 20(6): 991–1013.
Goodin, R. (2001). Pekerjaan dan Kesejahteraan: Menuju Rezim Kesejahteraan Pasca-Produktivis. Jurnal Inggris Ilmu Politik. 30(1): 13-39.
Hadiz, V. dan Robison, R. (2017). Persaingan Populisme di Indonesia Pasca-Otoritarian. Internasional Ulasan Ilmu Politik. 38(4): 488–502.
Heo, Y. and SH, Lee. (2017). Laki-laki Tua atau Anak Baru di Kota? Warisan Negara Pembangunan di Reformasi Kesejahteraan Korea. Ulasan Studi Asia. 41(4): 647–663.
Holliday, I. (2000). Kapitalisme Kesejahteraan Produktivis: Kebijakan Sosial di Asia Timur. Studi Politik 48(4): 706–723.
Kim, J. dan Y. Kaneko. (2011). Kontrak Layanan Sosial di Korea dan Jepang: Pemerintah Kota, Kontraktor Nirlaba, dan Penduduk Lokal. Jurnal Studi Kebijakan Korea. 26(1): 145–187.
Kim, S. (2010). Tata Kelola Kolaboratif di Korea Selatan. Perspektif Asia. 34(3): 165–190.
Ku, I. (2007). Reformasi Kesejahteraan Sosial Sejak Krisis Ekonomi 1997 di Korea: Prestasi, Keterbatasan, dan Prospek Masa Depan. Pekerjaan Sosial Asia & Tinjauan Kebijakan. 1: 21–35.
Kwon, H. dan L. Yi. (2009). Pembangunan Ekonomi dan Pengurangan Kemiskinan di Korea: Pemerintahan Lembaga Multifungsi. Pengembangan dan Perubahan. 40(4): 769–792.
Kwon, H. dan W. Kim. (2015). Evolusi Transfer Tunai di Indonesia: Transfer Kebijakan dan Adaptasi Nasional. Studi Kebijakan Asia & Pasifik. 2(2): 425–440.
Lee, J. dan T. Kim. (2019). Sosial Politik Reformasi Kesejahteraan di Korea dan Jepang: Cara Baru Mobilisasi Sumber Daya. Sukarelawan. 30(1): 393–407.
Lin, K. dan CK Wong. (2013). Kebijakan Sosial dan Tatanan Sosial di Asia Timur: Pandangan Evolusioner. Jurnal Asia Pasifik Pekerjaan Sosial dan Pembangunan. 23(4): 270–784.
Masúdi, W. dan H. Hanif. (2011). Politik Kesejahteraan di Indonesia Kontemporer: Mengkaji Visi Kesejahteraan UU 11/2009. Kekuasaan, Konflik, dan Demokrasi. 3(2): 95–124.
McCarthy, J. dan M. Sumarto. (2018). Distributional Politics and Social Protection in Indonesia: Dilema Layering, Nesting, dan Social Fit dalam Kebijakan Kemiskinan Jokowi. Jurnal Ekonomi Asia Tenggara. 35(2): 223–236.
Minns, J. (2010). Miracles and Models: The Rise and Decline of the Developmental State in South Korea. Triwulanan Dunia Ketiga. 22(6): 1025–1043.
Power, PT. (2018). Giliran Otoritarian Jokowi dan Kemunduran Demokrasi Indonesia. Buletin Bahasa Indonesia Studi Ekonomi. 54(3): 307–338.
Walker, A. dan CK Wong. (2005). Pengantar: Rezim Kesejahteraan Asia Timur. Bristol: Pers Polity. 2–20.
Yuda, TK. (2019). Rezim Kesejahteraan dan Negara Patrimonial di Asia Kontemporer: Mengunjungi Kasus Indonesia. Jurnal Kebijakan Publik Asia. 12(3): 351–65.DOI: https://doi.org/10.20961/hpe.v9i2.55985
Refbacks
- There are currently no refbacks.
Copyright (c) 2022 Alfan Prahasta Adhisatya
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi Online ISSN : 2777-0818
|
