ANALISIS PEMBUBARAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN HIZBUT TAHRIR INDONESIA DALAM PERSPEKTIF NEGARA HUKUM YANG BEBAS BERSERIKAT
Abstract
The results of the study of this article concluded that the 1945 National Constitution emphasized the importance of the system of check and balances (supervision and balance) which need to be a clear division of power between executive and judicial functions. This means that in the problem of dissolving community organizations it is very important to involve the court to break the verdict of the dissolution of community organizations in Indonesia by carrying out the settlement of disputes in court using the principle of justice, simple and mild costs so that the process of resolving the dissolution of community organizations can be carried out effectively and effectively
Keywords: Community organization, HTI
Berdasarkan hasil kajian artikel ini menyimpulkan bahwa UUD NRI Tahun 1945 menekankan pentingnya sistem check and balances (pengawasan dan keseimbangan) yang mana perlu ada pembagian kekuasaan yang jelas antara fungsi eksekutif dan yudikatif. Artinya dalam permasalahan pembubaran organisasi kemasyarakatan sangat penting untuk melibatkan pengadilan untuk memutus vonis pembubaran organisasi kemasyarakatan di Indonesia dengan cara melakukan penataan penyelesaian sengketa di pengadilan dengan menggunakan asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan sehingga proses penyelesaian sengketa pembubaran organisasi kemasyarakatan bisa dilaksanakan secara efektif dan efisien.
Kata Kunci: Organisasi Kemasyarakatan, HTI
Full Text:
PDFReferences
Achmad, Farid, ‘Urgensi Penguatan Peran Penuntut Umum Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia’, Jurnal Pasca Sarjana Hukum UNS, VII.1 (2019), 1–14 Afreeportamara, N W, ‘Hambatan Kurator Dalam Menyelesaikan Piutang Koperasi Yang Diputus Pailit’, Jurnal Hukum Dan Pembangunan Ekonomi, 243–50 <https://jurnal.uns.ac.id/hpe/article/view/43014> Ariyanto, Agung, Mahasiswa Program, Magister Ilmu, Fakultas Hukum, Universitas Sebelas, Maret Surakarta, and others, ‘Politik Hukum Asas Non-Legally Binding Rekomendasi Ombudsman Republik Indonesia Sebagai Instrumen Pencegahan Dan Penanganan Laporan Maladministrasi’, Jurnal Pasca Sarjana Hukum UNS, VII (2019), 62–73 Bahar Elfudllatsani, Isharyanto, Agus Riwanto, ‘Kajian Mengenai Kebebasan Berkumpul Dan Berserikat Organisasi Kemasyarakatan Kaitannya Dengan Teori Kedaulatan Rakyat Dan Hak Asasi Manusia’, Jurnal Pasca Sarjana Hukum UNS, VII.1 (2019), 52–61 Budhisulistyawati, Prasetyo Ade Witoko dan Ambar, ‘Penyelundupan Hukum Perkawianan Beda Aagama Di Indonesia’, Pasca Sarjana Hukum, 7.2 (2019), 251–57 Dica, Yulianus, Ariseno Adi, Polres Boyolali, Widodo Tresno Novianto, Dosen Fakultas, Hukum Universitas, and others, ‘Pengendalian Peredaran Minuman Beralkohol Dalam Wilayah Hukum Polres Boyolali’, VII (2019), 120–33 Fakultas, Dosen, Hukum Universitas, and Sebelas Maret, ‘POLITIK HUKUM DOKTRIN PIERCING THE CORPORATE VEIL’, 181–86 Hersriavita, Sara, ‘UPAYA PENGEMBALIAN KERUGIAN NEGARA DARI PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI OLEH KEJAKSAAN NEGERI SUKOHARJO’, Jurnal Hukum Dan Pembangunan Ekonomi, 7.1 (2019), 15–28 Mahastoro, Hernindyo Reinan, Mahasiswa Fakultas, Hukum Universitas, Sebelas Maret, Albertus Sentot Sudarwanto, Dosen Fakultas, and others, ‘PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM PENGURUS YAYASAN TERHADAP RUMAH SAKIT YANG DIKELOLA OLEH YAYASAN’, VII (2019), 212–18 Sulaksono, Satriawan, ‘KORBAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG YANG TERCAMPUR DENGAN ASET PELAKU ”’, 107–19 Sulistiyono, Adi, ‘Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia ( Mkdki ) Untuk Dapat Menjamin Keadilan Dalam Hubungan Dokter Dan Pasien’, Jurnal Pasca Sarjana Hukum UNS, VII.1 (2019), 29–38 Suprianto, Agus Riwanto, and Sunny Ummul Firdaus, ‘Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah Terhadap Efektivitas Kinerja Pegawai Sekretariat Daerah Dewan Perwakilan’, Jurnal Pasca Sarjana Hukum UNS, VII.1 (2019), 134–43 Tanjung, Ahmad Kodir Jailani, Hari Purwadi, and Hartiwiningsih, ‘Paradigma Hakim Dalam Memutuskan Perkara Pidana Di Indonesia’, Jurnal Pasca Sarjana Hukum UNS, 7.1 (2019), 39–51 <https://jurnal.uns.ac.id/hpe/article/view/29178> Warsito Bayu Rangga, and Albertus Sentot Sudarwanto, ‘Penyelesaian Kredit Macet Dengan Agunan Yang Diambil Alih (AYDA) Sebagai Upaya Perlindungan Kreditur Di Perseroan Daerah BPR Bank Klaten’, Jurnal Pasca Sarjana Hukum UNS, VII.2 (2019), 187–95 <https://digilib.uns.ac.id/dokumen/detail/77603/Penyelesaian-Kredit-Macet-dengan-Agunan-yang-Diambil-Alih-AYDA-sebagai-Upaya-Perlindungan-Kreditur-di-Perseroan-Daerah-BPR-Bank-Klaten> Warsito, Edi, ‘Balai Konservasi Sumber Daya Alam Yogyakarta’, Pasca Sarjana Hukum UNS, VII.1 (2019), 153–68 <https://jurnal.uns.ac.id/hpe/article/view/29210> Wijiatmo, and Supanto, ‘Kebijakan Hukum Pidana Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Guru Dalam Hal Kedisplinan’, Pasca Sarjana Hukum UNS, VII No 1 J (2019), 85–92 Yatini, ‘Reformulasi Konstruksi Pidana Dalam Menjerat Pelaku Tindak Pidana Korporasi’, Pasca Sarjana Hukum UNS, VII (2019), 144–52
DOI: https://doi.org/10.20961/hpe.v9i1.52611
Refbacks
- There are currently no refbacks.
Copyright (c) 2021 Aini Wardani
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi Online ISSN : 2777-0818
|
