PERANAN TNI DALAM PEMBERANTASAN TERORISME PERPEKTIF PERTAHANAN KEAMANAN NEGARA

Abstract

Abstrac

This research aimed to analyze the identification of legislation about terrorism eradication by TNI (Indonesian Army) and to study the legal politics built by government regarding the policy of terrorism eradication by TNI viewed from state defense and security. The method employed in this research was normative one, the method using primary law materials including legislations and secondary law materials or literature including legal principles, legal procedure, vertical and horizontal synchronization (interrelated legislations). This research employed statute approach with comparative analysis on law concepts.  The statute approach was carried put by studying regulation or legislation related to legal issues, in this case, the role of TNI in eradicating terrorism in the State Defense and Security perspective to be analyzed. The result of research showed that the identification of legislation about terrorism eradication by TNI (Indonesian Army) still had relevance to the following law: Article 30 of UUD 1945 (1945 Constitution), Republic of Indonesia Police’s Law No. 22 of 2002, Law about Terrorism Crime No.15 of 2003, TNI (Indonesian Army) Law No.34 of 2004 and State Defense Law No.3 of 2002. The politics of law built by government should be able to create a responsive law product corresponding to t he ideals of Indonesian law as included in the 4^th paragraph of Preamble of 1945 Constitution.

Keywords: TNI, politics of law, terrorism, defense and security  

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis identifikasi peraturan perundang-undangan tentang pemberantasan terorisme oleh TNI,kemudian mengkaji bagaimana politik hukum yangdibangun pemerintah tentang kebijakan pemberantasan terorisme oleh TNI ditinjau dari aspek pertahanan dan keamanan Negara.Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian normatif,yaitu metode yang menggunakan bahan bahan hukum primer seperti peraturan perundang- undangan dan bahan hukum sekunder atau kepustakaan,mencakup asas-asas hukum, sistematik hukum, sinkronisasi vertical dan horizontal(peraturan perundang-undangan yang berkaitan).Penelitian ini menggunakan metode pendekatan perundang-undangan,analisa konsep hukum,perbandingan hukum. Metode pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah regulasi atau perundang-undangan yang berkaitan dengan isu hukum yaitu Peranan TNI dalam pemberantasan Terorisme perspektif Pertahanan Keamanan Negara yang akan di analisis.Hasil penelitian menunjukkan bahwa identifikasi hukum peraturan perundang-undangan tentang pemeberantasan Terorisme oleh TNI yang masih mempunyai relevansi hukum diantaranya adalah UUD 1945 pasal 30.,Undang-undang kepolisian Negara RepubliK Indonesia no 22 Tahun 2002,Undang-undang tentang Tindak Pidana Terorisme No 15 Tahun 2003,Undang-undang TNI no 34 tahun 2004 dan Undang-undang Pertahanan Negara no 3 tahun 2002.serta Politik Hukum yang dibangun Pemerintah harus mampu menciptakan produk hukum yang responsive sesuai dengan cita cita hukum Indonesia sesuai dengan Pembukaan UUD 1945 Alinea 4

Kata Kunci: TNI;politik hukum; terorisme; pertahanan dan keamanan.