MODEL PENGATURAN KEBIJAKAN PELAYANAN TERPADU PERPAJAKAN GUNA EFEKTIFITAS PELAYANAN PUBLIK (Studi Kasus Di Pemerintahan Kota Surakarta)

Abstract

Abstract

As stated in Local Regulation no. 4 Year 2011 on Surakarta Regional Tax on the enactment of Law of the Republic of Indonesia Number 28 Year 2009 on Regional Tax and Retribution, as an effort to maximize the PAD from the taxation sector in the region, it is necessary to facilitate the payment process because in the end one of the supporting factors for taxpayers will be orderly taxes if the local government provides convenience and facilities in the payment process or more popularly referred to the term excellent service. This article is about to find the model of policy regulation of integrated taxation services for the effectiveness of public services in Surakarta City Government, this research using the method of doctrinal approach (legal research) and method of non-doctrinal approach (socio legal research), which is qualitative.                                      Keywords: Policy Settings; Integrated Services; Taxation; Public service

Abstrak

Sebagaimana dinyatakan dalam Perda No. 4 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Kota Surakarta  atas berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, sebagai upaya memaksimalkan PAD dari sektor perpajakan di daerah, maka diperlukan adanya kemudahan dalam proses pembayaran karena pada akhirnya salah satu faktor pendukung bagi wajib pajak akan tertib pajak apabila pemerintah daerah memberikan kemudahan dan fasilitas dalam  proses pembayaran atau yang lebih populer disebut dengan istilah pelayanan prima. Artikel ini hendak menemukan model pengaturan kebijakan pelayanan terpadu perpajakan guna efektifitas pelayanan publik di Pemerintah Kota Surakarta.,Penelitian ini dengan menggunakan metode pendekatan doktrinal (legal research) dan metode pendekatan non doktrinal (socio legal research), yang bersifat kualitatif.

Kata Kunci: Pengaturan Kebijakan; Pelayanan Terpadu; Perpajakan; Pelayanan Publik