Analisis Pelaksanaan Putusan dan Mekanisme Pengawasan Putusan Citizen Lawsuit (Studi Kasus Gugatan Citizen Lawsuit 374/Pdt.G/LH/2019/PN Jkt.Pst)
Abstract
Artikel ini bertujuan menganalisis mekanisme pengawasan pelaksanaan putusan citizen lawsuit dalam kasus gugatan atas pencemaran udara di Jakarta. Menggunakan pendekatan normatif, penelitian ini mengkaji peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan literatur terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun citizen lawsuit merupakan alat yang efektif untuk menegakkan hak atas lingkungan hidup yang sehat, pelaksanaan putusan seringkali terkendala oleh kurangnya mekanisme pengawasan yang efektif dan independen. Ombudsman Republik Indonesia memiliki potensi besar dalam mengawasi pelaksanaan putusan tersebut, namun perlu adanya penguatan regulasi dan koordinasi antar lembaga. Artikel ini menyimpulkan bahwa perlu adanya mekanisme pengawasan yang lebih kuat untuk memastikan pemerintah melaksanakan putusan pengadilan dan memenuhi kewajiban konstitusionalnya dalam melindungi hak atas lingkungan hidup yang sehat. Pengawasan tersebut dapat melibatkan Ombudsman RI dengan memperkuat perannya sebagai pengawas independen untuk memastikan putusan pengadilan dilaksanakan dengan baik.
Keywords
References
Harahap, M.Y. (2016). Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan, Jakarta: Sinar Grafika
Khoirunnisa, H., Choirinnisa, S. A., & Arvy Ilyasa, R. M. (2021). Qou Vadis: Penerapan Citizen Lawsuit sebagai Upaya Perlindungan terhadap Lingkungan Hidup. LITRA: Jurnal Hukum Lingkungan, Tata Ruang, Dan Agraria, 1(1), 117-137. https://doi.org/10.23920/litra.v1i1.587,
Lee, K., & Greensoton, M. (2021). Polusi Udara Indonesia dan Dampaknya Terhadap Usia Harapan Hidup, Air Quality Live Index. Chicago: Eenergy Policy Institute at The University of Chicacgo
Uz Zaman, M. (2023). Citizens Lawsuit: Development And Its Implementation In Environmental Law Enforcement In Indonesia (Case Study: High Court Decision No. 549/Pdt/2022/PT DKI Concerning Citizens Lawsuit for DKI Jakarta Air Pollution). Ikatan Penulis Mahasiswa Hukum Indonesia Law Journal, 3(2), 235-254. https://doi.org/10.15294/ipmhi.v3i2.67370,
Junaidi, & Wahyuningsih, S. E. (2022). The arrangements for implementation of State Administrative Courts decisions in Indonesia based on justice value. International Journal of Social Science and Human Research, 5(1), 252–258. https://doi.org/10.47191/ijsshr/v5-i1-33
Phiau, B. J., Rifai, A., & Latif, A. (2025). Legal certainty in the implementation of judicial review decisions by the Constitutional Court in Indonesia. Asian Journal of Social and Humanities, 3(5), 913–921. https://ajosh.org/
Syahputri, J., et al. (2024). Policy Note: Dampak Polusi Udara dari Transportasi terhadap Kesehatan di Indonesia (Analisis dan Rekomendasi untuk Pengambil Kebijakan). Jakarta: Kementerian PPN/Bappenas
Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. (2021. Standar Norma Pengaturan Nomor 4 Tentang Hak Atas Kesehatan, Jakarta
Ombudsman Republik Indonesia. (2024). Laporan Tahunan Ombudsman Republik Indonesia Tahun 2023. https://ombudsman.go.id/produk/lihat/897/SUB_LT_5a1ea951d55c4_file_20240314_134411.pdf
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2021). Putusan Nomor 374/Pdt.G/LH/2019/PN.Jkt.Pst, Jakarta: Mahkamah Agung RI
Reuters. (2021, September 16). Indonesian court finds president negligent in air pollution lawsuit. Reuters. https://www.reuters.com/business/environment/indonesian-court-rules-top-officials-negligent-air-pollution-lawsuit-2021-09-16/
International Development Law Organization. (n.d.). Towards an effective court decision enforcement system in Indonesia. https://www.idlo.int/what-we-do/initiatives/towards-effective-court-decision-enforcement-system-indonesia
DOI: https://doi.org/10.20961/hpe.v13i1.101923
Refbacks
- There are currently no refbacks.
Copyright (c) 2025 Virgo Sulianto Gohardi
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi Online ISSN : 2777-0818
|
