PENERAPAN E-KINERJA DI DINAS PERDAGANGAN KOTA SURAKARTA

Abstract

Penelitan ini bertujuan untuk mengetahui penerapan sistem Elektronik-Kinerja (e-kinerja) di Dinas Perdagangan kota Surakarta serta untuk mengetahui kendala dan solusi dari penerapan sistem E-kinerja di Dinas Perdagangan kota Surakarta

Penelitian ini merupakan jenis penelitian deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Penelitian dilakukan di Dinas Perdagangan kota Surakarta. Data penelitian diperoleh dari informan, peristiwa, dokumen dengan purposive sampling dan snowball sampling.Teknik pengumpulan data dengan observasi, wawancara dan dokumen.Validitas data diperoleh dengan tiranggulasi metodologis dan sumber. Teknik analisis data menggunakan analisis data model interaktif dengan tahapan (1) reduksi data, (2) sajian data, (3) penarikan kesimpulan. Adapun prosedur penelitian dengan langkah-langkah sebagai berikut: (1) pendahuluan, (2) tahap pengembangan instrumen, (3) pengumpulan data, (4) analisis data, (5) penulisan laporan.

Hasil penelitian menunjukan bahwa kegiatan penerapan sistem Elektronik Kinerja (E-Kinerja) di Dinas Perdagangan kota Surakarta meliputi: (1) perencanaan kinerja di sistem Elektronik Kinerja (E-kinerja), (2) persetujuan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP), (3) Pegawai Negeri Sipil (PNS)  melakukan input data kinerja di sistem Elektronik Kinerja (E-Kinerja), (4) evaluasi data kinerja yang diinputkan Pegawai Negeri Sipil (PNS) di sistem Elektronik Kinerja (E-Kinerja). Penerapan sistem E-Kinerja memiliki kendala antara lain: (1) sosialisasi tentang sistem Elektronik Kinerja (E-Kinerja) yang tidak maksimal (2) kemampuan IT PNS kurang (3) belum adanya Standar Operasional Prosedur (SOP) tentang sistem Elektronik Kinerja (E-Kinerja), (4) kurangnya sarpras penunjang, (5) jaringan terkendala. Adapun solusi dalam mengatasi hambatan penerapan Elektornik Kinerja (E-Kinerja) di Dinas Prdagangan kota Surakarta sebagai berikut: (1) sosialisasi ulang tentang sistem E-Kinerja, (2) pendampingan IT, (3) komunkasi dengan Badan Kepegawaian Daerah (BKD) terkait pengusulan SOP sistem Elektronik Kinerja (E-Kinerja), (4) pengajuan anggaran peremajaan sarana dan prasarana (5) koordinasi dengan pihak ketiga terkait perbaikan jaringan internet.

Kata kunci: teknologi informasi, PNS Dinas Perdagangan, penerapan sistem E-Kinerja