Inovasi Sistem Perizinan dalam Jaringan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupten Purworejo

Dhea Afridha, Herwan Parwiyanto

Sari

Pemerintah Kabupaten Purworejo melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) menciptakan sebuah inovasi pelayanan perizinan yaitu Sistem Perizinan Dalam Jaringan atau dikenal dengan Si Ida. Munculnya inovasi ini dilatarbelakangi oleh beberapa permasalahan dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan di Kabupaten Purworejo seperti mekanisme yang masih ribet, tidak efektif dan efisien serta ketidakvalidan data akibat ketidaktelitian saat proses input dan ketidakjelasan data yang disampaikan pemohon. Penelitian ini merupakan jenis penelitian deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi dan dokumentasi. Uji validitas data menggunakan triangulasi sumber. Teknik analisis data menggunakan model interaktif menurut Miles dan Huberman. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis proses pelaksanaan inovasi dan faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan inovasi Si Ida Di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa proses pelaksanaan inovasi Si Ida di DPMPTSP Kabupaten Purworejo telah mencapai fase rutinisasi, dan faktor yang mempengaruhi pelaksanaan inovasi tersebut adalah visi dan misi, sarana prasarana, SDM, keuangan/anggaran, dukungan politik, teknologi, dan masyarakat pengguna layanan.  

Kata Kunci

inovasi; pelayanan perizinan; si ida

Teks Lengkap:

PDF

Referensi

Afrizal. (2014). Metode Penelitian Kualitatif: Sebuah Upaya Mendukung Penggunaan Penelitian Kualitatif dalam Berbagai Disiplin Ilmu. Jakarta: Rajawali Pers.

Andayani,S. (2016). Inovasi Pelayanan Publik (Studi Upaya Inovasi Paket Perizinan oleh Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Sidoarjo dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Perizinan). Jurnal Manajemen dan Kebijakan Publik. 4(3)

Ariyani, A., Mindarti, L. I., & Nuh, M. (2016). Inovasi Pelayanan Publik (Studi pada Pelayanan Kesehatan Melalui Program Gebrakan Suami Siaga di Puskesmas Gucialit Kabupaten Lumajang). Jurnal Ilmiah Administrasi Publik (JIAP), 2(4).

Badudu, J., & Zain, S. M. (2001). Kamus Umum Bahasa Indonesia. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.

Bertot, J., Estevez, E., & Janowski, T. (2016). Universal and Contextualized Public Service: Digital Public Service Innovation Framework. Government Information Quarterly, 211-222.

Demircioglu, M. A., & Audretsch, D. B. (2017). Conditions for Innovation In Public Sector Organizations. Journal of Research Policy, 46.

Dewi, D. A. (2016). Optimalisasi Pelayanan Publik Di Bidang Perizinan. Masalah-Masalah Hukum, 58-66.

Dhewanto, W., Mulyaningsih, H. D., Permatasari, A., & Ameka, G. A. (2014). Manajemen Inovasi: Peluang Sukses Menghadapi Perubahan. Yogyakarta: Andi Offset.

Djamrut, D. E. (2015). Inovasi Pelayanan Publik di Kecamatan Sungai Kunjang Kota Samarinda. eJournal Ilmu Pemerintahan, 3, 1472-1486.

Fitriana, D. N. (2014). Inovasi Pelayanan Publik BUMN (Studi Deskriptif tentang Inovasi Boarding Pass System dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Kereta Api PT KAI di Stasiun Gubeng Surabaya). Kebijakan dan Manajemen Publik, 4.

Hutahaean, J. (2014). Konsep Sistem Informasi. Yogyakarta: Deepublish

http://ombudsman.go.id/artikel/r/artike l--mewujudkan-pelayanan-perizinanyang-pro-rakyat. diakses pada 12 November 2018 http://purworejokab.go.id/web/read/44 4/bupati-purworejo-terimapenghargaan-dari-ombudsman-ri.html. Diakses pada 28 Maret 2019

H.A, D. Vries., V.J.J.M, Bekkers., & Tummers L. (2014). Innovation in the Public Sector: A Systematic Review and Future Research Agenda.

Izin.purworejokab.go.id

Jamrah, A. (2017). Inovasi Pelayanan Publik sebagai Wujud Mengisi Otonomi Daerah. Jurnal Teori dan Riset Administrasi Publik, 1, 5.

Kadir, A. (2003). Pengenalan Sistem Informasi. Yogyakarta: Andi Offset.

Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara (Kepmenpan) Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik

Kurniawan, A. D. (2016). Inovasi Pelayanan Publik (Studi Deskriptif tentang Inovasi Pelayanan Surat Izin Usaha Perdagangan Di Badan Penanaman Modal dan Perizinan Kabupaten Lamongan).

Kurniawan, R. C. (2016). Inovasi Kualitas Pelayanan Publik Pemerintah Daerah. Fiat Justisia, 10(3), 569-586.

Lukman, S. (2000). Manajemen Kualitas Pelayanan. Jakarta: STIA LAN Press.

Manurung, L. (2013). Peran Egovernment dalam Reformasi Pelayanan Publik. Jurnak Kementrian Sekretariat Negara RI(29), 125-140.

Marlina. (2017). Efektifitas Sistem Perizinan Online dan Tracking Sistem (SPOTS) Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Siak. 4(2)

Marom, A. (2015). Inovasi Birokrasi Pelayanan Publik Bidang Sosial Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Di Kabupaten Kudus. Jurnal Manajemen dan Kebijakan Publik, 01, 45-63.

Mayangsari, I. P., Soeaidy, M. S., & Prasetyo, W. Y. (2013). Inovasi PT. Pos Indonesia Dalam Menjaga Eksistensi Dan Daya Saing Pelayanan Publik. Jurnal Administrasi Publik (JAP), 1, 248-256.

Muluk, M. K. (2008). Knoeledge Management: Kunci Sukses Inovasi Pemerintah Daerah. Malang: Bayumedia Publishing.

Mulyadi , D., Gedeona, H. T., & Afandi, M. N. (2016). Administrasi Publik untuk Pelayanan Publik. Bandung: Alfabeta.

Noor, J. (2011). Metodologi Penelitian: Skripsi, Tesis, Disertasi, dan Karya Ilmiah. Jakarta: Kencana.

Peraturan Menteri Pendahayagunaan Aparatur Negara (Permenpan) Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (OSS)

Peraturan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah

Peraturan Undang-undang Nomor 29 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik

Peraturan Undang-Undang Nomor 97 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)

Putri, A. A. (2017). Tipologi Inovasi Layanan Perizinan Di Badan Pelayanan Perijinan Terpadu (BPPT) Kabupaten Sidoarjo. Jurnal Kebijakan dan Manajemen Publik 5(1)

Rahmawati, E. dan Suryawati, R. (2017). Inovasi Pelayanan Akta Kelahiran Anak oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispendukcapil) di Kota Surakarta. Jurnal Wacana Publik. 1(3)

Rogers, Everett M. (2003). Diffusion of Innovations, Fifth Edition, Free Press: New York

Ridwan, J., & Sudrajat, A. S. (2009). Hukum Administrasi Negara Dan Kebijakan Pelayanan Publik. Bandung: Nuansa.

Satori, D., & Komariah, A. (2012). Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: Alfabet

Scupola , A., & Zanfei, A. (2016). Governance and Inovation in Public Sector Services: The Case of The Digital Library. Government Information Quarterly, 33, 237-249.

Sinambela, L. P. (2014). Reformasi Pelayanan Publik (Teori, Kebijakan, dan Implementasi). Jakarta: Bumi Aksara.

Sugiyono. (2013). Memahami Penelitian Kualitatif. Bandung: Alfabeta

Suwarno, Y. (2008). Inovasi di Sektor Publik. Jakarta: STIA-LAN Press.

Umar, H. (2004). Metode Riset Ilmu Administrasi . Jakarta: Gramedia Pustaka Utama

Widi, A. K. (2018). Implementasi Perizinan Penanaman Modal di Kota Mataram. Dialogia Iuridica, 9.

DOI: https://doi.org/10.20961/wp.v1i1.50707

Refbacks

  • Saat ini tidak ada refbacks.